Mendikbud: Jangan Main-main dengan Kebinekaan

Kompas.com - 15/05/2017, 11:38 WIB
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/12/2016) KOMPAS.com/Nabilla TashandraMenteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/12/2016)
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengimbau semua pihak tidak bermain-main dengan kebinekaan, tetapi terlibat aktif merawat kemajemukan Indonesia.

"Harus selalu diingat dan disadari bahwa Indonesia itu majemuk, jadi jangan bermain-main dengan kebhinnekaan," katanya saat membuka sosialisasi bantuan pemerintah pendampingan sekolah pelaksana Kurikulum 2013 dan sekolah model jenjang SMP, SMA dan SMK se-Provinsi, di Bengkulu, Minggu (15/5/2017).

Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Jawa Timur, itu  mengatakan secara agregat, Indonesia memang mayoritas beragama Islam, namun hal tersebut tidak serta merta memberikan hak bagi mayoritas untuk berbuat intoleran.

Meski masyarakat Indonesia mayoritas Islam, Muhadjir menuturkan di beberapa daerah di Nusantara memperlihatkan bahwa umat Muslim justru minoritas.


(Baca: Jokowi: Indonesia Jadi Rujukan Kelola Keberagaman)

"Kalau kita sebagai mayoritas intoleran, bukan tidak mungkin itu dibalaskan kepada umat Muslim di mana mereka menjadi minoritas, jadi mari kita pikirkan sama-sama," katanya.

Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 2015-2020 untuk Bidang Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan itu juga mengingatkan bahwa pihak yang berbuat intoleran kepada umat lain perlu dipertanyakan kehidupan beragamanya.

Bila seseorang memahami agama Islam dengan baik, maka tidak ada celah untuk berbuat intoleran, apalagi radikal.

Oleh karena itu, ia mengimbau seluruh pendidik untuk memupuk semangat toleransi di sekolah melalui peningkatan kualitas belajar mengajar.

(Baca: Fatwa MUI, Hukum Agama, dan Keberagaman)

Reformasi sekolah, dinilainya, akan dimulai pada tahun ajaran baru 2017/2018 dengan menambah waktu di sekolah menjadi delapan jam.

"Reformasi sekolah segera dimulai dengan delapan jam waktu di sekolah dengan sistem belajar yang kreatif, kritis, dan analitis," kata Anggota Dewan Pembina Ma’arif Institute for Culture and Humanity itu.

Pada hari Sabtu, dikemukakannya, para murid dapat diarahkan untuk kegiatan ekstrakurikuler, namun keputusan itu bergantung pada pihak sekolah.

Meski kegiatan di sekolah berlangsung selama delapan jam per hari, Muhadjir memastikan tidak akan ada penambahan mata pelajaran.

"Sekolah ditantang untuk membuat sistem belajar yang menarik dan tidak membuat murid bosan," ungkap Mendikbud Muhadjir Effendy.

Kompas TV Presiden Joko Widodo sempat menyinggung permasalahan SARA dalam peringatan Konferensi Asia Afrika 2017 di Istana Negara.
 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X