Fadjroel Anggap Pembubaran HTI Tak Ciderai Kebebasan Berorganisasi

Kompas.com - 15/05/2017, 07:57 WIB
Mantan aktivis di era Orde Baru, Mochamad Fadjroel Rachman (paling kiri foto) dan mantan aktivis 98 Roy Simanjuntak (paling kanan foto) dan moderator acara (tengah) di diskusi bertajuk Peran Mahasiswa Dalam Menjaga NKRI yang menjadi rangkaian kegiatan Refleksi 19 Tahun Reformasi Melawan Kebangkitan Orde Baru yang diadakan Persatuan Nasional Aktifis 98 (PENA 98), di Taman Ismail Marzuki, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (14/5/2017). Kompas.com/Robertus BelarminusMantan aktivis di era Orde Baru, Mochamad Fadjroel Rachman (paling kiri foto) dan mantan aktivis 98 Roy Simanjuntak (paling kanan foto) dan moderator acara (tengah) di diskusi bertajuk Peran Mahasiswa Dalam Menjaga NKRI yang menjadi rangkaian kegiatan Refleksi 19 Tahun Reformasi Melawan Kebangkitan Orde Baru yang diadakan Persatuan Nasional Aktifis 98 (PENA 98), di Taman Ismail Marzuki, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (14/5/2017).
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan aktivis di era Orde Baru, Mochamad Fadjroel Rachman menyatakan pembubaran organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tidak menciderai kebebasan berorganisasi. Menurut Fadjroel, pemerintah tepat menggunakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.

"Kan ada undang-undang nomor 17 tahun 2013 yang menjadi dasar," kata Fadjroel, saat dimintai tanggapannya, usai acara diskusi di TIM, di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (14/5/2017) malam.

Fadjroel menyatakan, Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan sudah menyatakan membubarkan HTI melalui proses hukum. HTI, menurut dia, dinilai tidak sejalan dengan NKRI dan Pancasila.

"Posisi aku sama dengan pemerintah yaitu melawan setiap ancaman gerakan ideologis yang ingin membubarkan Republik Indonesia," ujar Fadjroel.

(Baca: Kemendagri: HTI Sudah Siapkan RUU Dasar Negara Khilafah di Indonesia)

Sementara itu, soal pandangannya terhadap pengikut HTI yang mungkin masih berpegang pada ideologi organisasi tersebut, dia menilai pemerintah tidak bisa menghalangi kebebasan berpikir seseorang. Namun, yang terpenting organisasi HTI nya bisa dibubarkan.

"Yang menurut Undang-Undang 17 (Tahun) 2013 yang bisa dilakukan adalah mencabut status badan hukum dari organisasi itu yang kemudian dalam UU disebutkan pencabutan status badan hukum itu setara dengan pembubaran," ujar Fadjroel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Fadjroel menyatakan, cara pendidikan ideologis tentang Pancasila bisa dipakai untuk meluruskan pemikiran pengikut HTI. Kemudian juga mengembalikan kembali materi pendidikan kewarganegaraan, dan pendidikan Pancasila.

Kompas TV Bubarkan HTI, Pemerintah Tempuh Jalur Hukum
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

RUU TPKS, Denda bagi Korporasi yang Terlibat Kasus Kekerasan Seksual Diusulkan Minimal Rp 5 Miliar

RUU TPKS, Denda bagi Korporasi yang Terlibat Kasus Kekerasan Seksual Diusulkan Minimal Rp 5 Miliar

Nasional
Menkominfo: Perkembangan Virus Corona Tidak Konsisten, Kita Harus Ikuti Perkembangannya

Menkominfo: Perkembangan Virus Corona Tidak Konsisten, Kita Harus Ikuti Perkembangannya

Nasional
Prajurit TNI AU Ancam Usir Mertua Penyandang Disabilitas, Kadispenau: Sudah Selesai Secara Kekeluargaan

Prajurit TNI AU Ancam Usir Mertua Penyandang Disabilitas, Kadispenau: Sudah Selesai Secara Kekeluargaan

Nasional
Besok, Jokowi Hadiri Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di KPK

Besok, Jokowi Hadiri Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di KPK

Nasional
Munarman: Banyak Kesalahan dalam Dakwaan Jaksa, Saya Akan Ajukan Eksepsi

Munarman: Banyak Kesalahan dalam Dakwaan Jaksa, Saya Akan Ajukan Eksepsi

Nasional
Viral Oknum TNI AU di Pekanbaru Ancam Usir Mertua Penyandang Disabilitas

Viral Oknum TNI AU di Pekanbaru Ancam Usir Mertua Penyandang Disabilitas

Nasional
Jelang Hakordia, Pegiat Antikorupsi Gelar Aksi Teatrikal di Gedung KPK

Jelang Hakordia, Pegiat Antikorupsi Gelar Aksi Teatrikal di Gedung KPK

Nasional
Beredar Informasi Dosen Lecehkan Mahasiswa Lewat Sexting, UNJ Akan Mendalami

Beredar Informasi Dosen Lecehkan Mahasiswa Lewat Sexting, UNJ Akan Mendalami

Nasional
KSP: Informasi 4 Orang di Bekasi Terpapar Varian Omicron Hoaks

KSP: Informasi 4 Orang di Bekasi Terpapar Varian Omicron Hoaks

Nasional
Jokowi Tak Laporkan Hadiah 3 Ton Jeruk dari Warga Karo ke KPK, Ini Alasannya

Jokowi Tak Laporkan Hadiah 3 Ton Jeruk dari Warga Karo ke KPK, Ini Alasannya

Nasional
Peserta Muktamar Ke-34 NU Diwajibkan Sudah Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Peserta Muktamar Ke-34 NU Diwajibkan Sudah Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Polisi Sebut Satu Saksi Kasus Dugaan Korupsi PT JIP Kembalikan Uang Rp 1,7 Miliar

Polisi Sebut Satu Saksi Kasus Dugaan Korupsi PT JIP Kembalikan Uang Rp 1,7 Miliar

Nasional
Dakwaan Jaksa: Munarman Berbaiat dengan ISIS Tahun 2014

Dakwaan Jaksa: Munarman Berbaiat dengan ISIS Tahun 2014

Nasional
Ajukan Eksepsi Pekan Depan, Munarman: Banyak Kesalahan dalam Dakwaan

Ajukan Eksepsi Pekan Depan, Munarman: Banyak Kesalahan dalam Dakwaan

Nasional
Kunjungi Sintang, Jokowi Tanam Pohon di Lahan Bekas Tambang Emas

Kunjungi Sintang, Jokowi Tanam Pohon di Lahan Bekas Tambang Emas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.