Kompas.com - 14/05/2017, 07:13 WIB
Ilustrasi Aparatur Sipil Negara KOMPAS/AGUSTINUS HANDOKOIlustrasi Aparatur Sipil Negara
EditorBayu Galih

oleh: Miftah Thoha

Netralitas dalam administrasi negara atau pemerintahan memang sulit diwujudkan. Netralitas yang baik memang tidak boleh memihak di antara yang pro dan yang kontra. Akan tetapi, sebenarnya netralitas adalah memihak kebenaran sesuai dengan pertimbangan yang dituntun oleh pertimbangan ilmiah dan suara hati nurani.

Pertimbangan seperti inilah yang seharusnya netralitas memihak dan dilakukan. Dahulu, ketika saya diminta Komisi II DPR untuk ikut menyusun UU Aparatur Sipil Negara (ASN), saya terbawa pengaruh merit system protecting board Amerika Serikat, yakni menekankan sistem merit yang tak terkontaminasi keinginan politik dari parpol. Sebab, siapa pun calon pejabat atau penguasa dan pelaku administrasi negara dan pemerintahanjika panggilan tugas negara memanggil, kompetensi jabatan untuk kepentingan negara harus diutamakan dan kepentingan parpol yang diikuti sudah berakhir.

Bukan lalu menjadi kader parpol dalam menjalankan tugas jabatan negara dan pemerintahan. UU ASN sangat kental menjamin netralitas itu. Landasan netralitas itu harus diikuti dengan mengajukan kompetensi jabatan, dan kompetensi jabatan itu harus dilakukan secara transparan bisa diawasi dan dikontrol masyarakat secara terbuka. Netralitas juga bisa diaplikasikan dalam proses perekrutan atau pemilihan jabatan negara, seperti kepala negara dan kepala daerah dari negara republik yang berasal darikader parpol. Presiden kepala negara bukanlah presiden partai walaupun didukung dan dicalonkan dari parpol.

Netralitas birokrasi publik

Presiden republik bukan menonjolkan warna simbol parpolnya dalam menjalankan tugas-tugas kepala negara dan pemerintah suatu negara. Demikian pula menteri dan kepala daerahnya. Saya teringat kata-kata terkenal Presiden Kennedy dahulu: When my loyalty to my country begin, my loyalty to my party end. Itulah hakikat inti pemahaman dari netralitas

Dalam suatu sistem pemerintahan yang demokratis, kehadiran parpol tak bisa dihindari, termasuk dalam tatanan sistem birokrasi pemerintah. Birokrasi merupakan suatu sistem yang awalnya menekankan pada kompetensi profesional jabatan dan yang rasional sertaimpersonal. Semenjak kehadiran politik (parpol) dalam pemerintahan yang demokratis, sistem birokrasi itu harus bersama-sama dan bahkan dikendalikan politik. Kenegatifan politik dalam birokrasi banyak mengetengahkan aspirasi personal atau mengajukan ego sentris kekuasaan parpol masing-masing.

Sementara sistem birokrasi harus dilakukan secara impersonal, lebih-lebih kekuasaan parpol berada pada posisi di atas struktur birokrasi. Di sini awal mulai terjadi kekaburan netralitas dalam sistem birokrasi publik. Maka, ungkapan dan tekanan netralitas itu menjadi bergaung kembali jika sistem birokrasi dikendalikan dan banyak dikuasai politik. Wajah birokrasi lebih tampak berwajah politik sehingga sifat dari wajah yang menampakkan kompetensi, profesionalitas rasional, dan impersonalnya lebih dikalahkan ketimbang kemauan politiknya. Jika tata hubungan antara sistem birokrasi dan politik ini tak ditata dengan baik, masalah netralitas birokrasi sulit diwujudkan.

Di dalam negara yang bersistem demokrasi dan kehidupan parpol berkembang besar dan hampir tak terbatas, kemerdekaan politik akan lebih menonjol daripada kehidupan sistem birokrasi publik. Di negara kita, semenjak era reformasi tahun 1999 gejala semacam itu mulai kita rasakan. Di kalangan lembaga birokrasi pemerintah, keterlibatan banyak pejabat karier birokrasi terhadap kasus korupsi yang melibatkan pejabat pembuat kebijakan politik banyak kita jumpai. Kader parpol di lembaga legislatif banyak tersangkut masalah korupsi. Pengangkatan pejabat karier birokrasi banyak tak transparan dan diintervensi aspirasi politik.

Pengangkatan pejabat yang kurang dan tak kompeten banyakkita jumpai karena personal like. Apalagi, suatu jabatan negara yang agung seperti Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung yang seharusnya dijabat pejabat nonpolitik profesional diduduki oleh orang-orang dan kader parpol.

(Baca juga: Aparatur Sipil Negara Terpecah, Ada yang Berani Tunjukkan Dukungan pada Pilkada 2017)

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Berikan Motor Roda Tiga untuk Gading, Mensos Risma: Dia Inspirasi Banyak Orang

Berikan Motor Roda Tiga untuk Gading, Mensos Risma: Dia Inspirasi Banyak Orang

Nasional
Pemeriksaan Spesimen Terkait Covid-19 Menurun, Ini Penjelasan Doni Monardo

Pemeriksaan Spesimen Terkait Covid-19 Menurun, Ini Penjelasan Doni Monardo

Nasional
Doni Monardo Sebut Persentase Kematian Akibat Covid-19 di Indonesia Meningkat

Doni Monardo Sebut Persentase Kematian Akibat Covid-19 di Indonesia Meningkat

Nasional
Kutuk Keras Serangan Israel ke Palestina, PKS: Tindakan Israel Bertentangan dengan Norma, HAM, dan Hukum Internasional

Kutuk Keras Serangan Israel ke Palestina, PKS: Tindakan Israel Bertentangan dengan Norma, HAM, dan Hukum Internasional

Nasional
Antisipasi Arus Balik di Bakauheni-Merak, Ketua Satgas Covid-19 Sampaikan 7 Arahan

Antisipasi Arus Balik di Bakauheni-Merak, Ketua Satgas Covid-19 Sampaikan 7 Arahan

Nasional
UPDATE: 8.970.715 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 13.737.596 Dosis Pertama

UPDATE: 8.970.715 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 13.737.596 Dosis Pertama

Nasional
UPDATE: Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia Capai 81.809 Orang

UPDATE: Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia Capai 81.809 Orang

Nasional
UPDATE 16 Mei: Bertambah 126, Total Pasien Covid-19 yang Meninggal Dunia 48.093 Orang

UPDATE 16 Mei: Bertambah 126, Total Pasien Covid-19 yang Meninggal Dunia 48.093 Orang

Nasional
UPDATE: Bertambah 3.790, Pasien Sembuh dari Covid-19 Mencapai 1.600.857

UPDATE: Bertambah 3.790, Pasien Sembuh dari Covid-19 Mencapai 1.600.857

Nasional
UPDATE 16 Mei: Ada 90.800 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 16 Mei: Ada 90.800 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: Bertambah 3.080, Kasus Covid-19 di Indonesia Mencapai 1.739.750

UPDATE: Bertambah 3.080, Kasus Covid-19 di Indonesia Mencapai 1.739.750

Nasional
Selasa 18 Mei, Buruh Akan Gelar Aksi Solidaritas untuk Palestina

Selasa 18 Mei, Buruh Akan Gelar Aksi Solidaritas untuk Palestina

Nasional
Menko PMK: Antisipasi Arus Balik Pemudik Bukan Hanya di DKI Jakarta

Menko PMK: Antisipasi Arus Balik Pemudik Bukan Hanya di DKI Jakarta

Nasional
Transformasi Digital pada Sistem Pertahanan dan Keamanan

Transformasi Digital pada Sistem Pertahanan dan Keamanan

Nasional
Anggota Komisi I DPR Dukung Upaya Pemerintah Bantu Selesaikan Agresi Israel ke Palestina

Anggota Komisi I DPR Dukung Upaya Pemerintah Bantu Selesaikan Agresi Israel ke Palestina

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X