Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 13/05/2017, 15:48 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Kemaritiman dari The National Maritime Institute (Namarin), Siswanto Rusdi menyebut bahwa larangan penggunaan cantrang bagi para nelayan untuk menangkap ikan bisa menjadi bom waktu Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019.

Siswanto berujar, para nelayan adalah salah satu elemen masyarakat yang jumlahnya banyak, sama halnya seperti petani.

"Jadi jika mereka tidak terurus dengan baik akan menjadi bom waktu bagi siapa saja yang maju jadi Presiden ke depan karena jumlahnya signifikan," kata Siswanto di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, (13/5/2017?).

Terlebih, kata dia, rata-rata para nelayan hidupnya masih terbelenggu kemiskinan. Karenanya, jika mereka semakin disengsarakan lewat pelarangan cantrang, tidak menutup kemungkinan suara mereka alihkan ke calon lain di Pilpres 2019, bukan ke Presiden Joko Widodo.

(Baca: Koreksi Kebijakan Susi, Jokowi Bolehkan Cantrang hingga Akhir 2017)

"Rata-rata nelayan hidupnya miskin. Jadi memutar emosi mereka. Itulah saya maksud bisa membahayakan calon Presiden. Apalagi kalau Jokowi ingin maju jadi Presiden periode kedua," kata dia.

"Ya memang cantrang hanya jadi salah satu isunya. Tapi isu nelayan sebagai secara kesluruhan bisa menjadi cerita lain di Pilpres 2019," lanjutnya.

Untuk itu, ia mendorong agar Presiden Jokowi sepenuhnya mencabut larangan Cantrang, tidak hanya sepenuhnya ditangguhkan sampai akhir tahun 2017.

"Kalau dicabut saja ya dicabut sajalah. Jangan tarik ulur. Karena kalau didemo di kaji ulang tidak baik juga. Peraturan tidak ditentukan oleh demo. Ini kan terkait wibawa Pemerintah. Ini sangat sensitif, apalagi terkait persiapan Pilpres 2019," kata dia.

(Baca: DPR Ingatkan Pemerintah Tak Otoriter Larang Cantrang Selamanya)

"Sekarang kan larangannya ditangguhkan sampai akhir 2017. Nah apakah permanen itulah yang menjadi tanda tanya. Nelayan ini butuh kepastian, kalau memang tidak perlu ya tidak usah dikasih batas waktu," lanjutnya.

Jika memang dicabut, Siswanto mengusulkan agar Pemerintah Daerah perannya bisa dimaksimalkan. Itu agar mengurangi beban kerja dari Susi.

"Pemerintah daerah harus diberdayakan, urusan perikanan sudah diserahkan kepada provinsi, kabupaten/kota. Ini juga baik untuk bu Susi. Jadi bu Susi bisa santai, sekarang kan sasarannya bu Susi," ungkap dia.

"Nelayan itu tak peduli siapa pejabatnya, yang penting dia diurus dengan baik, pekerjaan mereka bisa berjalan terus, penghasilan mereka syukur-syukur bisa bertambah, atau stabil lah. Lah datang kebijakan cantrang ini memukul pendapatan nelayan," ungkap Siswanto.

Kompas TV Susi Pudjiastuti memerangi penangkapan ikan ilegal digambarkan dalam sebuah komik di Jepang
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Ganjar Borong Koas Kaki dari Pedagang Asal Solo saat Lari Pagi di Senayan

Ganjar Borong Koas Kaki dari Pedagang Asal Solo saat Lari Pagi di Senayan

Nasional
Mahfud Ralat soal OTT dan Sebut Tersangka KPK Kurang Bukti, Novel: Itu Lebih Lucu Lagi

Mahfud Ralat soal OTT dan Sebut Tersangka KPK Kurang Bukti, Novel: Itu Lebih Lucu Lagi

Nasional
Prabowo: Saya Bukan Joget Tanpa Gagasan...

Prabowo: Saya Bukan Joget Tanpa Gagasan...

Nasional
Tragedi Pembunuhan Dalam Keluarga

Tragedi Pembunuhan Dalam Keluarga

Nasional
Prabowo: Fokus Bangun Masa Depan dan Hormati Keputusan Rakyat

Prabowo: Fokus Bangun Masa Depan dan Hormati Keputusan Rakyat

Nasional
Hasto: Pak Prabowo Bukan PDI-P, Bukan Jokowi, Jadi Tak Bisa Blusukan

Hasto: Pak Prabowo Bukan PDI-P, Bukan Jokowi, Jadi Tak Bisa Blusukan

Nasional
H-2 Debat Capres, Anies-Muhaimin Persiapkan Diri

H-2 Debat Capres, Anies-Muhaimin Persiapkan Diri

Nasional
Hadiri HUT PSI, Prabowo: Koalisi Indonesia Maju Bertekad Berantas Korupsi dan Tingkatkan Hilirisasi

Hadiri HUT PSI, Prabowo: Koalisi Indonesia Maju Bertekad Berantas Korupsi dan Tingkatkan Hilirisasi

Nasional
Sekjen PDI-P Ungkap Program 'KTP Sakti' Ganjar-Mahfud untuk Masyarakat Miskin

Sekjen PDI-P Ungkap Program "KTP Sakti" Ganjar-Mahfud untuk Masyarakat Miskin

Nasional
Debat Capres-Cawapres, Jadwal, Tema, Panelis, dan Penonton di KPU

Debat Capres-Cawapres, Jadwal, Tema, Panelis, dan Penonton di KPU

Nasional
Mutiara Baswedan dan Alam Ganjar Belum Tertarik Terjun ke Dunia Politik

Mutiara Baswedan dan Alam Ganjar Belum Tertarik Terjun ke Dunia Politik

Nasional
Wakil Ketua KPK: Tak Mungkin OTT Kurang Bukti, Bukan OTT Jika Buktinya Kurang

Wakil Ketua KPK: Tak Mungkin OTT Kurang Bukti, Bukan OTT Jika Buktinya Kurang

Nasional
Ajak Anak Muda Sukseskan Pemilu 2024, Alam Ganjar: Suara Rakyat, Suara Tuhan

Ajak Anak Muda Sukseskan Pemilu 2024, Alam Ganjar: Suara Rakyat, Suara Tuhan

Nasional
Merujuk pada 2014, Hasto Sebut Ganjar-Mahfud Punya Peluang Besar Menang di Banten

Merujuk pada 2014, Hasto Sebut Ganjar-Mahfud Punya Peluang Besar Menang di Banten

Nasional
Hari Ini, Prabowo-Gibran Dijadwalkan Bertemu Pendukung di Sentul

Hari Ini, Prabowo-Gibran Dijadwalkan Bertemu Pendukung di Sentul

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com