Kompas.com - 13/05/2017, 15:48 WIB
Pengamat Kemaritiman dari The National Maritime Institute (Namarin), Siswanto Rusdi (kiri) dalam diskusi, Kepastian Alat Tangkap Nelayan di Gado-Gado Boplo‎, Jalan Gereja Theresia Nomor 41 Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, (13/5/2017‎). KOMPAS.com/ MOH NADLIRPengamat Kemaritiman dari The National Maritime Institute (Namarin), Siswanto Rusdi (kiri) dalam diskusi, Kepastian Alat Tangkap Nelayan di Gado-Gado Boplo‎, Jalan Gereja Theresia Nomor 41 Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, (13/5/2017‎).
Penulis Moh. Nadlir
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Kemaritiman dari The National Maritime Institute (Namarin), Siswanto Rusdi menyebut bahwa larangan penggunaan cantrang bagi para nelayan untuk menangkap ikan bisa menjadi bom waktu Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019.

Siswanto berujar, para nelayan adalah salah satu elemen masyarakat yang jumlahnya banyak, sama halnya seperti petani.

"Jadi jika mereka tidak terurus dengan baik akan menjadi bom waktu bagi siapa saja yang maju jadi Presiden ke depan karena jumlahnya signifikan," kata Siswanto di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, (13/5/2017?).

Terlebih, kata dia, rata-rata para nelayan hidupnya masih terbelenggu kemiskinan. Karenanya, jika mereka semakin disengsarakan lewat pelarangan cantrang, tidak menutup kemungkinan suara mereka alihkan ke calon lain di Pilpres 2019, bukan ke Presiden Joko Widodo.

(Baca: Koreksi Kebijakan Susi, Jokowi Bolehkan Cantrang hingga Akhir 2017)

"Rata-rata nelayan hidupnya miskin. Jadi memutar emosi mereka. Itulah saya maksud bisa membahayakan calon Presiden. Apalagi kalau Jokowi ingin maju jadi Presiden periode kedua," kata dia.

"Ya memang cantrang hanya jadi salah satu isunya. Tapi isu nelayan sebagai secara kesluruhan bisa menjadi cerita lain di Pilpres 2019," lanjutnya.

Untuk itu, ia mendorong agar Presiden Jokowi sepenuhnya mencabut larangan Cantrang, tidak hanya sepenuhnya ditangguhkan sampai akhir tahun 2017.

"Kalau dicabut saja ya dicabut sajalah. Jangan tarik ulur. Karena kalau didemo di kaji ulang tidak baik juga. Peraturan tidak ditentukan oleh demo. Ini kan terkait wibawa Pemerintah. Ini sangat sensitif, apalagi terkait persiapan Pilpres 2019," kata dia.

(Baca: DPR Ingatkan Pemerintah Tak Otoriter Larang Cantrang Selamanya)

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anak Eks Pejabat Ditjen Pajak Diduga Turut Cuci Uang: Beli Jam Tangan Senilai Hampir Rp 900 Juta

Anak Eks Pejabat Ditjen Pajak Diduga Turut Cuci Uang: Beli Jam Tangan Senilai Hampir Rp 900 Juta

Nasional
KSP: Pengambilalihan Pengelolaan Wilayah Udara di Kepri Tegaskan Integritas Teritorial NKRI

KSP: Pengambilalihan Pengelolaan Wilayah Udara di Kepri Tegaskan Integritas Teritorial NKRI

Nasional
Indonesia Ambilalih FIR di Kepri, KSP: Selanjutnya Pastikan Kesiapan Infrastruktur

Indonesia Ambilalih FIR di Kepri, KSP: Selanjutnya Pastikan Kesiapan Infrastruktur

Nasional
Kronologi Perubahan Nama Satuan Elite TNI AU Korps Paskhas Jadi Kopasgat

Kronologi Perubahan Nama Satuan Elite TNI AU Korps Paskhas Jadi Kopasgat

Nasional
Johan Budi 'Ceramahi' Pimpinan KPK: Tak Ada Gunanya Ajari Orang, kalau Anda Tak Berintegritas

Johan Budi "Ceramahi" Pimpinan KPK: Tak Ada Gunanya Ajari Orang, kalau Anda Tak Berintegritas

Nasional
Ketum PBNU Tegur PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo karena Dugaan Terlibat Politik Praktis

Ketum PBNU Tegur PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo karena Dugaan Terlibat Politik Praktis

Nasional
Ketua DPR Harap Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura Kuatkan Komitmen Penegakan Hukum

Ketua DPR Harap Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura Kuatkan Komitmen Penegakan Hukum

Nasional
Eijkman Jelaskan Efektivitas Vaksin Booster Lawan Varian Omicron

Eijkman Jelaskan Efektivitas Vaksin Booster Lawan Varian Omicron

Nasional
Kerangkeng Manusia di Langkat, Pimpinan Komisi III Minta Penegak Hukum Tak Pandang Bulu

Kerangkeng Manusia di Langkat, Pimpinan Komisi III Minta Penegak Hukum Tak Pandang Bulu

Nasional
Airlangga Sebut Penyandang Disabilitas Bisa Jadi Mesin Penggerak Perekonomian

Airlangga Sebut Penyandang Disabilitas Bisa Jadi Mesin Penggerak Perekonomian

Nasional
Aliran Dana Pencucian Uang Mantan Pejabat Ditjen Pajak Diduga Sampai ke Eks Pramugari Siwi Widi Purwanti

Aliran Dana Pencucian Uang Mantan Pejabat Ditjen Pajak Diduga Sampai ke Eks Pramugari Siwi Widi Purwanti

Nasional
PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo Penuhi Panggilan PBNU di Jakarta

PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo Penuhi Panggilan PBNU di Jakarta

Nasional
KPK Tahan Eks Bupati Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulisa

KPK Tahan Eks Bupati Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulisa

Nasional
TNI AD Segera Bangun Kodim Hingga Satuan Zeni Baru di Awal Kepindahan Ibu Kota Negara

TNI AD Segera Bangun Kodim Hingga Satuan Zeni Baru di Awal Kepindahan Ibu Kota Negara

Nasional
Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat, Penyelenggara Negara yang Terlibat Perdagangan Orang Bisa Dikenai Pidana Tambahan

Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat, Penyelenggara Negara yang Terlibat Perdagangan Orang Bisa Dikenai Pidana Tambahan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.