Kompas.com - 12/05/2017, 23:17 WIB
Mantan Komisioner KPU RI, Hadar Nafis Gumay Ketika Ditemui di Rumah Kebangsaan, Jalan Pattimura No. 7, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (12/5/2017). MOH NADLIR/KOMPAS.comMantan Komisioner KPU RI, Hadar Nafis Gumay Ketika Ditemui di Rumah Kebangsaan, Jalan Pattimura No. 7, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (12/5/2017).
Penulis Moh. Nadlir
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyelenggaran Pemilu 2019 diprediksi tidak akan lebih baik, dibandingkan dengan gelaran Pemilu 2014 lalu. Hal ini lantaran  DPR RI tidak menyempurnakan kekurangan dalam RUU Pemilu, yang saat ini sedang dibahas oleh para wakil rakyat tersebut di parlemen.

Salah satu yang disoroti adalah soal kewajiban KPU berkonsultasi dengan DPR untuk membuat regulasi. Padahal, KPU seharusnya adalah lembaga yang independen.

"Sekreatif apapun, terobosannya kita coba akan terbatas juga oleh UU. Apalagi masih terikat konsultasi dengam Komisi II. Karena KPU masih dibawah DPR, putusan Mahkamah Konstitusi belum keluar, KPU belum bebas," ungkap Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay di Jakarta, (12/5/2017).

Selain itu, Hadar menyoroti soal kualitas pembahasan RUU Pemilu yang dinilai selalu berputar di hal yang sama. Padahal, masih banyak urusan lainnya yang belum dibahas DPR.

(Baca: Lima Isu Krusial dalam RUU Pemilu Belum Disepakati)

Hadar mencontohkan seperti batasan dana kampanye yang dinaikan hingga perubahan sistem pemilu yang seharusnya tak direvisi. Terkait dana kampanye, sebut Hadar, DPR seharusnya membuat tata aturan pengelolaan dana kampanye yang lebih baik dan transparan.

Saat ini, DPR masih membahas lima isu krusial dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu) yang masih belum disepakati.

Kelima isu itu yakni soal sistem pemilu, presidential threshold, parliamentary threshold, konversi suara, dan jumlah kursi per dapil.

Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu, Ahmad Riza Patria menuturkan, isu-isu tersebut rata-rata menyisakan dua opsi yang nantinya akan diputuskan dalam forum musyawarah Pansus RUU Pemilu. Jika belum ada keputusan dalam forum tersebut, barulah akan dilakukan voting.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ironi Sutan Sjahrir, Pendiri Bangsa yang Wafat dalam Status Tahanan Politik

Ironi Sutan Sjahrir, Pendiri Bangsa yang Wafat dalam Status Tahanan Politik

Nasional
Tanggapi Somasi, Kubu Moeldoko: Satu Dagelan Konyol, SBY Dikejar Karma Luar Biasa

Tanggapi Somasi, Kubu Moeldoko: Satu Dagelan Konyol, SBY Dikejar Karma Luar Biasa

Nasional
Menkes Klaim PPKM Mikro Turunkan Laju Penularan Covid-19

Menkes Klaim PPKM Mikro Turunkan Laju Penularan Covid-19

Nasional
Bantah Isu Musyawarah Luar Biasa, Yaqut: PKB Partai Paling Solid Dunia Akhirat

Bantah Isu Musyawarah Luar Biasa, Yaqut: PKB Partai Paling Solid Dunia Akhirat

Nasional
Polri Klaim Sudah Pantau Video Jozeph Paul Zhang Sebelum Viral

Polri Klaim Sudah Pantau Video Jozeph Paul Zhang Sebelum Viral

Nasional
Pakar Hukum: Ada Penelitian Sebut SP3 Potensi Jadi Tempat Jual-Beli Perkara

Pakar Hukum: Ada Penelitian Sebut SP3 Potensi Jadi Tempat Jual-Beli Perkara

Nasional
Polri Duga Jozeph Paul Zhang yang Mengaku Nabi ke-26 Ada di Jerman

Polri Duga Jozeph Paul Zhang yang Mengaku Nabi ke-26 Ada di Jerman

Nasional
K3I Apresiasi Bantuan Ambulans Dompet Dhuafa Bagi Masyarakat

K3I Apresiasi Bantuan Ambulans Dompet Dhuafa Bagi Masyarakat

Nasional
Cari Jozeph Paul Zhang, Kemenlu Komunikasi dengan Otoritas Jerman dan Hong Kong

Cari Jozeph Paul Zhang, Kemenlu Komunikasi dengan Otoritas Jerman dan Hong Kong

Nasional
Soal Keberadaan Jozeph Paul Zhang, Kemenlu Siap Koordinasi dengan Kepolisian

Soal Keberadaan Jozeph Paul Zhang, Kemenlu Siap Koordinasi dengan Kepolisian

Nasional
PGI Ragukan Gelar Pendeta Jozeph Paul Zhang

PGI Ragukan Gelar Pendeta Jozeph Paul Zhang

Nasional
Soal Isu Reshuffle Kabinet, Demokrat: Itu Hak Prerogatif Presiden, Bukan Ranah Partai

Soal Isu Reshuffle Kabinet, Demokrat: Itu Hak Prerogatif Presiden, Bukan Ranah Partai

Nasional
Kasus Dugaan Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang, Polisi Sudah Periksa 3 Saksi Ahli

Kasus Dugaan Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang, Polisi Sudah Periksa 3 Saksi Ahli

Nasional
Pemerintah Larang Takbir Keliling karena Picu Kerumunan

Pemerintah Larang Takbir Keliling karena Picu Kerumunan

Nasional
Menag: Mudik Hukumnya Sunah, tetapi Menjaga Kesehatan Itu Wajib

Menag: Mudik Hukumnya Sunah, tetapi Menjaga Kesehatan Itu Wajib

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X