Mantan Komisioner KPU RI Pesimistis Pemilu 2019 Lebih Baik, Jika..

Kompas.com - 12/05/2017, 23:17 WIB
Mantan Komisioner KPU RI, Hadar Nafis Gumay Ketika Ditemui di Rumah Kebangsaan, Jalan Pattimura No. 7, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (12/5/2017). MOH NADLIR/KOMPAS.comMantan Komisioner KPU RI, Hadar Nafis Gumay Ketika Ditemui di Rumah Kebangsaan, Jalan Pattimura No. 7, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (12/5/2017).
Penulis Moh. Nadlir
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyelenggaran Pemilu 2019 diprediksi tidak akan lebih baik, dibandingkan dengan gelaran Pemilu 2014 lalu. Hal ini lantaran  DPR RI tidak menyempurnakan kekurangan dalam RUU Pemilu, yang saat ini sedang dibahas oleh para wakil rakyat tersebut di parlemen.

Salah satu yang disoroti adalah soal kewajiban KPU berkonsultasi dengan DPR untuk membuat regulasi. Padahal, KPU seharusnya adalah lembaga yang independen.

"Sekreatif apapun, terobosannya kita coba akan terbatas juga oleh UU. Apalagi masih terikat konsultasi dengam Komisi II. Karena KPU masih dibawah DPR, putusan Mahkamah Konstitusi belum keluar, KPU belum bebas," ungkap Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay di Jakarta, (12/5/2017).

Selain itu, Hadar menyoroti soal kualitas pembahasan RUU Pemilu yang dinilai selalu berputar di hal yang sama. Padahal, masih banyak urusan lainnya yang belum dibahas DPR.

(Baca: Lima Isu Krusial dalam RUU Pemilu Belum Disepakati)

Hadar mencontohkan seperti batasan dana kampanye yang dinaikan hingga perubahan sistem pemilu yang seharusnya tak direvisi. Terkait dana kampanye, sebut Hadar, DPR seharusnya membuat tata aturan pengelolaan dana kampanye yang lebih baik dan transparan.

Saat ini, DPR masih membahas lima isu krusial dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu) yang masih belum disepakati.

Kelima isu itu yakni soal sistem pemilu, presidential threshold, parliamentary threshold, konversi suara, dan jumlah kursi per dapil.

Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu, Ahmad Riza Patria menuturkan, isu-isu tersebut rata-rata menyisakan dua opsi yang nantinya akan diputuskan dalam forum musyawarah Pansus RUU Pemilu. Jika belum ada keputusan dalam forum tersebut, barulah akan dilakukan voting.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Usai Bunuh Istrinya Gara-gara Uang Rp 20.000, Pria Ini Minta Tolong ke Warga

Usai Bunuh Istrinya Gara-gara Uang Rp 20.000, Pria Ini Minta Tolong ke Warga

Nasional
Minta Pembahasan RUU Cipta Kerja Dihentikan, KSPI Bakal Gelar Demo Besar 14 Agustus

Minta Pembahasan RUU Cipta Kerja Dihentikan, KSPI Bakal Gelar Demo Besar 14 Agustus

Nasional
Bantah Hadi Pranoto, Kemenkes: Obat Covid-19 Belum Ditemukan

Bantah Hadi Pranoto, Kemenkes: Obat Covid-19 Belum Ditemukan

Nasional
Satgas Sebut Pengendalian Covid-19 Layaknya Perang Akar Rumput

Satgas Sebut Pengendalian Covid-19 Layaknya Perang Akar Rumput

Nasional
Menurut Satgas, 5 Klaster Ini Jadi Penyumbang Angka Covid-19 Besar di Indonesia

Menurut Satgas, 5 Klaster Ini Jadi Penyumbang Angka Covid-19 Besar di Indonesia

Nasional
Hubungan Prabowo-Jokowi Jadi Alasan Gerindra Dukung Gibran pada Pilkada Solo

Hubungan Prabowo-Jokowi Jadi Alasan Gerindra Dukung Gibran pada Pilkada Solo

Nasional
Atasi Kendala Belajar Daring, Guru di Jateng Aplikasikan 'Jogo Siswa' dengan Temui Murid

Atasi Kendala Belajar Daring, Guru di Jateng Aplikasikan "Jogo Siswa" dengan Temui Murid

Nasional
Jaksa KPK Tolak Wahyu Setiawan Sebagai Justice Collaborator

Jaksa KPK Tolak Wahyu Setiawan Sebagai Justice Collaborator

Nasional
UPDATE 3 Agustus: Total 1.552.141 Spesimen Diperiksa terkait Covid-19

UPDATE 3 Agustus: Total 1.552.141 Spesimen Diperiksa terkait Covid-19

Nasional
Kasus Harun Masiku, Agustiani Tio Fridelina Dituntut 4,5 Tahun Penjara

Kasus Harun Masiku, Agustiani Tio Fridelina Dituntut 4,5 Tahun Penjara

Nasional
Sebaran Kasus Covid-19 di Indonesia 3 Agustus: Jatim Tertinggi

Sebaran Kasus Covid-19 di Indonesia 3 Agustus: Jatim Tertinggi

Nasional
Mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan Dituntut 8 Tahun Penjara

Mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan Dituntut 8 Tahun Penjara

Nasional
UPDATE 3 Agustus: Kasus Suspek Covid-19 Capai 77.572 Orang

UPDATE 3 Agustus: Kasus Suspek Covid-19 Capai 77.572 Orang

Nasional
Berkaca Sejarah Pandemi Flu 1918, Kebijakan Tegas soal Covid-19 Dinilai Perlu Ada

Berkaca Sejarah Pandemi Flu 1918, Kebijakan Tegas soal Covid-19 Dinilai Perlu Ada

Nasional
Denny Indrayana: Sore Ini Kami ke Demokrat, Mudah-mudahan Dapat Dukungan

Denny Indrayana: Sore Ini Kami ke Demokrat, Mudah-mudahan Dapat Dukungan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X