Kompas.com - 12/05/2017, 22:12 WIB
Penulis Moh. Nadlir
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hadar Nafis Gumay mengatakan bahwa DPR RI hanya sibuk membahas isu-isu krusial dalam pembahasan RUU Pemilu.

"Hal lain di luar isu krusial kurang diperhatikan," kata Hadar di Jakarta, Jumat (12/5/2017).

Hadar pun mencontohkan, misalnya, proses penegakan hukum, proses pencalonan parpol yang sering bermasalah, hingga aturan untuk para calon.

"Semua itu enggak di apa-apain. Kami tak dengar, apakah sudah dibahas atau bagaimana kan tertutup," ujar dia.

Ia pun menyayangkan, justru yang disentuh dan diubah oleh DPR, malah yang semestinya tak perlu.

(Baca: Lima Isu Krusial dalam RUU Pemilu Belum Disepakati)

"Yang disentuh hal-hal yang sebetulnya mengulang dan tidak perlu diubah," kata dia.

Contoh lain, kata dia, soal sistem proporsional terbuka yang harusnya sudah tidak perlu dirubah.

"Jangan diubah dulu. Karena problemnya Pemilu bukan pada sistemnya sebetulnya, tapi pada pengaturan lainnya," ucap Hadar.

Ia menambahkan, persoalan dana kampanye yang ia dengar justru batasnya ditambah. Padahal, lagi-lagi itu tidak perlu sebetulnya untuk ditambah batasnya.

"Haruanya bagaimana kita membuat pengaturan pengelolaan dana tersebut, jelas, akuntabilitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga kalau klir, ada yang bermasalah itu bisa dipertanggungjawabkan. Kan sekarang itu lewat semua," kata Hadar.

Kompas TV Lukman menargetkan RUU penyelenggaraan pemilu disahkan pada 18 Mei 2017.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Febri Diansyah Sebut Ferdy Sambo Menyesal Emosional saat Pembunuhan Brigadir J

Febri Diansyah Sebut Ferdy Sambo Menyesal Emosional saat Pembunuhan Brigadir J

Nasional
Jelang Sidang Kasus Brigadir J, Sambo dan Istrinya Disebut Bakal Akui Kesalahannya

Jelang Sidang Kasus Brigadir J, Sambo dan Istrinya Disebut Bakal Akui Kesalahannya

Nasional
Momen Prabowo dan Kapolri Saling Beri Hormat hingga Berikan Pistol G2 Elite

Momen Prabowo dan Kapolri Saling Beri Hormat hingga Berikan Pistol G2 Elite

Nasional
UPDATE 28 September 2022: Bertambah 1.915, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.427.764

UPDATE 28 September 2022: Bertambah 1.915, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.427.764

Nasional
HP-nya Rusak Saat Kejar Rombongan Presiden, Sabrila Dapat Ganti dari Jokowi

HP-nya Rusak Saat Kejar Rombongan Presiden, Sabrila Dapat Ganti dari Jokowi

Nasional
Korupsi Hakim Agung Sudrajad Dimyati, Pusako: Sanksi yang Diberikan Harus Extraordinary

Korupsi Hakim Agung Sudrajad Dimyati, Pusako: Sanksi yang Diberikan Harus Extraordinary

Nasional
Berkas Perkara Ferdy Sambo dkk Lengkap, Polri Siapkan Proses Pelimpahan Tahap II

Berkas Perkara Ferdy Sambo dkk Lengkap, Polri Siapkan Proses Pelimpahan Tahap II

Nasional
Johanis Tanak Jadi Capim Terpilih KPK, Pimpinan Komisi III: Silakan Lapor Bohir Masing-masing

Johanis Tanak Jadi Capim Terpilih KPK, Pimpinan Komisi III: Silakan Lapor Bohir Masing-masing

Nasional
Deolipa Akan Gugat Komnas HAM dan Komnas Perempuan ke PTUN Atas Simpulan Kasus Brigadir J

Deolipa Akan Gugat Komnas HAM dan Komnas Perempuan ke PTUN Atas Simpulan Kasus Brigadir J

Nasional
Sekjen: Personel Pamdal DPR Sebagian Besar Titipan Anggota Dewan, Tak Terdidik Secara Militer

Sekjen: Personel Pamdal DPR Sebagian Besar Titipan Anggota Dewan, Tak Terdidik Secara Militer

Nasional
PKS Sebut Tak Diberi Ruang Pembuktian oleh MK soal Uji Materi 'Presidential Threshold'

PKS Sebut Tak Diberi Ruang Pembuktian oleh MK soal Uji Materi "Presidential Threshold"

Nasional
Batalnya Wacana Kompor Listrik, Ingat Lagi Kritik Mulan Jameela yang Dipuji Netizen

Batalnya Wacana Kompor Listrik, Ingat Lagi Kritik Mulan Jameela yang Dipuji Netizen

Nasional
 Senin Besok, Polri Akan Limpahkan Tahap II Ferdy Sambo dkk ke Kejagung

Senin Besok, Polri Akan Limpahkan Tahap II Ferdy Sambo dkk ke Kejagung

Nasional
Fit and Proper Test Capim KPK, Komisi III DPR Ingatkan Pengganti Lili di KPK Tak Merasa Hebat

Fit and Proper Test Capim KPK, Komisi III DPR Ingatkan Pengganti Lili di KPK Tak Merasa Hebat

Nasional
Temui Kapolri, Prabowo Tegaskan TNI-Polri Jadi Jaminan Terakhir NKRI

Temui Kapolri, Prabowo Tegaskan TNI-Polri Jadi Jaminan Terakhir NKRI

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.