Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 12/05/2017, 18:05 WIB
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal DPD RI Sudarsono Hardjosoekarto membantah dirinya ikut berpolitik dalam penetuan kebijakan pemberian dana reses bagi anggota DPD.

Dalam surat pernyataan tertanggal 8 Mei 2017 oleh Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) dijelaskan bahwa hak keuangan anggota baru dapat diambil jika anggota DPD RI menghadiri sidang paripurna dan kegiatan alat kelengkapan DPD yang dikoordinasikan di bawah kepemimpinan pimpinan DPD yang dilantik pada 4 April 2017.

Mereka kemudian harus menandatangani surat pernyataan serta menyampaikan laporan reses.

"Enggak (berpolitik). Kan Sekjen hanya melaksanakan keputusan rapat paripurna. Politik wilayah anggota," ujar Sudarsono saat ditemui di Pulau Dua Resto, Senayan, Jakarta, Jumat (12/5/2017).

"Saya bersama jajaran hanya menindaklanjuti keputusan politik yang diputuskan di Paripurna," sambungnya.

(baca: Tolak Oesman Sapta, 23 Anggota DPD Dana Resesnya Dibekukan)

Ia menyampaikan, hingga saat ini sejumlah 104 dari total 130 anggota telah menandatangani surat pernyataan tersebut.

Sedangkan 26 lainnya belum menandatangani dengan berbagai alasan.

Meski begitu, Sudarsono menuturkan, adanya surat pernyataan tersebut merupakan sebuah hal baru yang dapat dinilai positif.

Sebab, penggunaan APBN harus disertai pertanggungjawaban.

Anggota DPD yang Tak Akui Kepemimpinan Oesman Sapta Akan Diberi Sanksi

Selama ini, sanksi hanya diberikan oleh Badan Kehormatan DPD jika ada anggota yang jarang menghadiri sidang atau rapat.

Hal ini belum diterapkan pada masa-masa sidang sebelumnya, sehingga dinilai menjadi hal positif terkait tata kelola keuangan lembaga DPD.

"Itu menjadi acuan kesetjenan bukan hanya reses sekarang, tapi juga di masa sidang nanti siapa yang tidak mengikuti rapat alat kelengakapan kan ketahuan, sanksinya jelas. Jadi bagus sekali untuk akuntabilitas dan tanggung jawab anggota kepada publik," tuturnya.

Dualisme Kepemimpinan DPD Belum Berakhir

"Saya kira preseden bagus untuk penguatan DPD secara internal bahwa ada disiplin anggota yang harus dipatuhi dan ini kewajiban," tuturnya.

Adapun polemik di DPD bermula dari adanya Peraturan DPD Nomor 1 Tahun 2016 dan Nomor 1 Tahun 2017 yang salah satunya mengatur masa jabatan pimpinan DPD dari lima tahun menjadi dua tahun enam bulan.

Pada 30 Maret, Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan putusan yang isinya membatalkan kedua Tata Tertib DPD itu.

Namun, pada awal April, sebagian anggota DPD tetap menjalankan pemilihan hingga dini hari dan menetapkan Oesman, Nono, dan Darmayanti sebagai pimpinan DPD menggantikan M Saleh, GKR Hemas, dan Farouk Muhammad.

Wakil Ketua MA Bidang Nonyudisial Suwardi memandu Oesman, Nono, dan Darmayanti mengucapkan sumpah jabatan.

Kepemimpinan yang baru itu tidak diakui sebagian anggota DPD, termasuk Hemas dan Farouk Muhammad.

Saat ini, Hemas melakukan perlawanan lewat jalur hukum, yakni mengajukan permohonan terkait langkah administratif Mahkamah Agung yang memandu sumpah jabatan Oesman, Nono, dan Darmayanti ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Kompas TV Dualisme Kepemimpinan DPD Belum Berakhir
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menpora Sebut Tempat Balap F1 Powerboat Toba Lebih Baik daripada yang Lain, tapi...

Menpora Sebut Tempat Balap F1 Powerboat Toba Lebih Baik daripada yang Lain, tapi...

Nasional
UPDATE 31 Januari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 260, Totalnya Jadi 6.730.016

UPDATE 31 Januari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 260, Totalnya Jadi 6.730.016

Nasional
Demokrat Sebut Koalisi Perubahan Dideklarasikan Sebentar Lagi

Demokrat Sebut Koalisi Perubahan Dideklarasikan Sebentar Lagi

Nasional
Menpora: Arahan Presiden, Selama Tahun Politik Kegiatan Olahraga Jalan Terus

Menpora: Arahan Presiden, Selama Tahun Politik Kegiatan Olahraga Jalan Terus

Nasional
Gerindra Klaim DPR Solid Dukung Sistem Proporsional Terbuka

Gerindra Klaim DPR Solid Dukung Sistem Proporsional Terbuka

Nasional
MK Tolak Gugatan Berkarya soal Presiden-Wapres Bisa Jabat Lebih dari 2 Periode

MK Tolak Gugatan Berkarya soal Presiden-Wapres Bisa Jabat Lebih dari 2 Periode

Nasional
Buron Penyelundupan Narkoba 179 Kilogram Ditangkap di Malaysia

Buron Penyelundupan Narkoba 179 Kilogram Ditangkap di Malaysia

Nasional
Pengacara Ferdy Sambo: Jaksa Hanya Dengar Keterangan Bahrada E karena Cocok dengan Halusinasi

Pengacara Ferdy Sambo: Jaksa Hanya Dengar Keterangan Bahrada E karena Cocok dengan Halusinasi

Nasional
Ketika DPR Pertanyakan Realisasi Anggaran Rp 6,38 Triliun dan Minta Kepala BRIN Dicopot...

Ketika DPR Pertanyakan Realisasi Anggaran Rp 6,38 Triliun dan Minta Kepala BRIN Dicopot...

Nasional
Muhammadiyah: Awal Puasa 23 Maret 2023, Lebaran 21 April

Muhammadiyah: Awal Puasa 23 Maret 2023, Lebaran 21 April

Nasional
Mahfud MD dan Ketua MPR Bahas Persiapan Pemilu di 4 DOB Papua

Mahfud MD dan Ketua MPR Bahas Persiapan Pemilu di 4 DOB Papua

Nasional
PKB Dorong DPR Bentuk Tim Kajian Matangkan Usulan Penghapusan Jabatan Gubernur

PKB Dorong DPR Bentuk Tim Kajian Matangkan Usulan Penghapusan Jabatan Gubernur

Nasional
Soal Perjanjian Politik Prabowo-Anies-Sandi, Waketum Gerindra: Itu Enggak Penting

Soal Perjanjian Politik Prabowo-Anies-Sandi, Waketum Gerindra: Itu Enggak Penting

Nasional
Kedaluwarsa Kasus Pidana Hukuman Mati dan Seumur Hidup Setelah 18 Tahun Dinyatakan Konstitusional

Kedaluwarsa Kasus Pidana Hukuman Mati dan Seumur Hidup Setelah 18 Tahun Dinyatakan Konstitusional

Nasional
Susno Duadji Masuk PKB, Bakal Dijadikan Caleg di Sumsel

Susno Duadji Masuk PKB, Bakal Dijadikan Caleg di Sumsel

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.