Jokowi Lantik Lima Gubernur Baru, Didahului dengan Kirab Budaya

Kompas.com - 12/05/2017, 09:04 WIB
Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas membahas masalah penyelundupan di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (25/1/2017). Fabian Januarius KuwadoPresiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas membahas masalah penyelundupan di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (25/1/2017).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo pada Jumat (12/5/2017) sore akan melantik lima gubernur dan enam wakil gubernur terpilih hasil pilkada serentak 2017.

Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden Bey Machmudin mengatakan, lima gubernur dan enam wakil gubernur itu berasal dari lima provinsi.

"Lima provinsi itu, yakni Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, Gorontalo, Sulawesi Barat, Bangka Belitung, Papua Barat dan seorang wakil gubernur Riau yang sebelumnya kosong," ujar Bey kepada Kompas.com, Jumat pagi.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, kelima gubernur dan wakil gubernur itu dilantik Jumat ini lantaran akhir masa jabatannya telah habis waktu.

Misalnya, masa jabatan Gubernur Banten habis pada 11 Januari 2017, masa jabatan Gubernur Gorontalo habis pada 16 Januari 2017, masa jabatan Gubernur Sulawesi Barat habis pada 14 Desember 2016, dan masa jabatan Gubernur Bangka Belitung habis pada 7 Mei 2017.

Acara pelantikan digelar di Istana Negara. Namun, sebelum pelantikan itu, Presiden Jokowi terlebih dulu menyerahkan petikan keputusan presiden kepada masing-masing gubernur dan wakil gubernur terpilih di Istana Merdeka.

(Baca juga: Mendagri Ingatkan Kepala Daerah Terpilih Wujudkan Janji Kampanye)

Tradisi kirab

Kepala Sekretariat Kepresidenan Darmansjah Djumala mengatakan, peralihan dari acara penyerahan petikan Keppres di Istana Merdeka dengan acara pelantikan di Istana Negara akan diisi dengan kirab kebudayaan.

"Jadi peserta kirabnya mulai dari Presiden dan Wakil Presiden paling depan, diikuti Menteri Dalam Negeri, lalu para kepala daerah yang akan dilantik berada di belakangnya. Bagian paling belakang itu drum band," ujar Djumala.

Kirab kebudayaan tersebut akan melintasi Kompleks Istana Kepresidenan, dari Istana Merdeka menuju ke acara pelantikan di Istana Negara.

Ada dua pesan yang ingin ditonjolkan melalui kirab tersebut.

"Pertama, Presiden ingin menunjukkan rasa respek dan penghargaannya kepada gubernur dan wakil gubernur sebagai pemimpin daerah," ujar Djumala.

Kedua, Presiden sekaligus ingin mengingatkan bahwa pemerintah daerah bukanlah terpisah dengan pemerintah pusat. Pemerintah daerah merupakan wakil pemerintah pusat di penjuru Indonesia.

Oleh sebab itu, kirab budaya itu menunjukan nilai-nilai sinergitas, mengayomi dan tanggung jawab.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Klaster Baru Penularan Covid-19 di Secapa AD yang Belum Diketahui Sumbernya...

Klaster Baru Penularan Covid-19 di Secapa AD yang Belum Diketahui Sumbernya...

Nasional
Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi dan 'Lampu Merah' dari Presiden Jokowi

Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi dan "Lampu Merah" dari Presiden Jokowi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Rekam Jejak Maria Pauline Lumowa | Rekor Kasus Baru Covid-19

[POPULER NASIONAL] Rekam Jejak Maria Pauline Lumowa | Rekor Kasus Baru Covid-19

Nasional
Akhir Pelarian Tersangka Pembobol Bank BNI Setelah 17 Tahun Buron

Akhir Pelarian Tersangka Pembobol Bank BNI Setelah 17 Tahun Buron

Nasional
Indonesia Mampu Produksi Alat Rapid Test, per Unit Harganya Rp 75.000

Indonesia Mampu Produksi Alat Rapid Test, per Unit Harganya Rp 75.000

Nasional
Menko PMK: Tidak Ada Alasan Tak Percaya Diri dengan Ventilator Dalam Negeri

Menko PMK: Tidak Ada Alasan Tak Percaya Diri dengan Ventilator Dalam Negeri

Nasional
Pemerintah Akan Beri Sanksi RS dengan Tarif Rapid Test di Atas Rp 150.000

Pemerintah Akan Beri Sanksi RS dengan Tarif Rapid Test di Atas Rp 150.000

Nasional
Tanoto Foundation Gandeng Pusdiklat Kesos untuk Cegah Stunting

Tanoto Foundation Gandeng Pusdiklat Kesos untuk Cegah Stunting

Nasional
Curhat Seorang Dokter ke Jokowi, Distigma hingga Diintimidasi Keluarga Pasien Covid-19

Curhat Seorang Dokter ke Jokowi, Distigma hingga Diintimidasi Keluarga Pasien Covid-19

Nasional
Tak Langsung Periksa Maria Pauline Lumowa, Bareskrim: Dia Sedang Istirahat

Tak Langsung Periksa Maria Pauline Lumowa, Bareskrim: Dia Sedang Istirahat

Nasional
Pembentukan Komisi Independen Dianggap Perlu Diatur dalam RUU PDP

Pembentukan Komisi Independen Dianggap Perlu Diatur dalam RUU PDP

Nasional
Enam Hal Ini Bisa Bantu Perbaiki Stigma Negatif Terkait Covid-19

Enam Hal Ini Bisa Bantu Perbaiki Stigma Negatif Terkait Covid-19

Nasional
Putusan MA Dinilai Tak Mungkin Ubah Hasil Pilpres 2019, Ini Alasannya

Putusan MA Dinilai Tak Mungkin Ubah Hasil Pilpres 2019, Ini Alasannya

Nasional
Dokter di Sampit ke Jokowi: Percuma Kita 'Tracing' Terus tetapi Tak Ada Alat

Dokter di Sampit ke Jokowi: Percuma Kita "Tracing" Terus tetapi Tak Ada Alat

Nasional
Periksa Eks Deputi Bappenas, KPK Gali Informasi Penerimaan Uang dari Mitra PT DI

Periksa Eks Deputi Bappenas, KPK Gali Informasi Penerimaan Uang dari Mitra PT DI

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X