Kompas.com - 11/05/2017, 18:18 WIB
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil riset Setara Institute menunjukkan adanya penerapan standar ganda dalam setiap proses penyelesaian kasus penodaan agama.

Hal itu menunjukkan masih lemahnya mekanisme penegakan hukum terkait kasus penodaan agama.

Direktur Riset Setara Institute Ismail Hasani menilai bahwa saat ini mekanisme penegakan hukum kasus penodaan agama sebagaimana diatur dalam pasal 156 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sangat lemah.

Sebab, sebagian besar penyelesaian kasus penodaan agama tidak lepas dari adanya tekanan massa atau trial by mob.

(Baca: Badan Dunia Minta Pasal Penodaan Agama Direvisi, Ini Kata Menkumham)

"Memang ada kelemahan dalam sistem penegakan hukumnya. Sebagai sebuah delik aduan pasal tersebut (pasal 156 a KUHP) tidak steril," ujar Ismail dalam jumpa pers terkait laporan riset 'Rezim Penodaan Agama 1965-2017', di kantor Setara Institute, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Kamis (11/5/2017).

Ismail memaparkan, berdasarkan hasil riset Setara Institute, tercatat ada 97 kasus penodaan agama dalam kurun waktu 1965 hingga 2017.

Dari jumlah tersebut, 76 kasus diselesaikan melalui proses persidangan dan 21 kasus diselesaikan di luar persidangan.

Setelah diteliti lebih jauh, lanjut Ismail, sebanyak 62 kasus selesai karena adanya tekanan massa.

Sementara 35 kasus selesai tanpa adanya tekanan massa. Dari 35 kasus yang diproses tanpa adanya tekanan massa, Setara Institute menemukan ada 14 kasus yang diselesaikan melalui jalur non yustisia.

Artinya, kasus dugaan penodaan agama pada dasarnya dapat diselesaikan melalui mekanisme mediasi dan rekonsiliasi.

Ismail menjelaskan, jika mengacu pada PNPS No. 1 tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama, ada mekanisme yang harus ditempuh sebelum proses persidangan.

(Baca: PDI-P Dorong Penghapusan Pasal Penodaan Agama)

Pasal 2 PNPS yang menjadi dasar lahirnya pasal 156a KUHP, menyatakan, barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 1 (melakukan penafsiran tentang sesuatu agama) diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.

Namun, mekanisme tersebut jarang ditempuh, terutama jika ada tekanan massa yang begitu besar.

"Seharusnya ada proses pemberian peringatan. Judul dari PNPS itu saja sudah pencegahan," kata Ismail.

Pada kesempatan yang sama, peneliti Setara Institute Halili Hasan, mengatakan, mekanisme penyelesaian melalui jalur mediasi dan rekonsiliasi bisa dilakukan jika tekanan massa tidak begitu banyak.

Dia mencontohkan kasus penodaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok membuktikan hal itu.

Mekanisme pemberian peringatan atau pun pemberian maaf tidak dilakukan sebelum kasus tersebut masuk ke tahap penyelidikan oleh kepolisian.

"Mekanisme mediasi, permintaan maaf atau bahkan pemberian maaf itu kan sebenarnya dimungkinkan. Tanpa tekanan massa, hal itu dimungkinkan," ujar Halili.

Di sisi lain, lanjut Halili, penyelesaian melalui jalur non yudisial dinilai lebih memiliki dampak yang positif terhadap kondisi psikologis masyarakat.

Menurut Halili, mediasi dan rekonsiliasi mampu meminimalisasi dampak polarisasi di masyarakat yang timbul dari adanya dugaan penodaan agama.

Kompas TV Ahok Ajukan Banding

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini yang Dibahas Prabowo, Panglima TNI, dan KSAD Dudung Saat Rapat Tertutup di DPR

Ini yang Dibahas Prabowo, Panglima TNI, dan KSAD Dudung Saat Rapat Tertutup di DPR

Nasional
Menkes: Terakhir Saya Lihat, 13 Persen Penduduk Indonesia Itu Diabetes

Menkes: Terakhir Saya Lihat, 13 Persen Penduduk Indonesia Itu Diabetes

Nasional
KSAD Dudung Tegaskan Salam Komando dengan Jenderal Andika Tunjukkan TNI Solid

KSAD Dudung Tegaskan Salam Komando dengan Jenderal Andika Tunjukkan TNI Solid

Nasional
Eks Petinggi Waskita Karya Adi Wibowo Dituntut 4,5 Tahun Penjara

Eks Petinggi Waskita Karya Adi Wibowo Dituntut 4,5 Tahun Penjara

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Temui PM Jepang, Bahas Kerja Sama Ekonomi dan Peningkatan Kapasitas SDM

Wapres Ma'ruf Amin Temui PM Jepang, Bahas Kerja Sama Ekonomi dan Peningkatan Kapasitas SDM

Nasional
Survei CSIS: 43,9 Persen Pemilih Muda Merasa Tak Bebas Kritik Pemerintah

Survei CSIS: 43,9 Persen Pemilih Muda Merasa Tak Bebas Kritik Pemerintah

Nasional
Survei CSIS: Elektabilitas PDI-P Tertinggi di Kalangan Pemilih Muda

Survei CSIS: Elektabilitas PDI-P Tertinggi di Kalangan Pemilih Muda

Nasional
Lukas Enembe Ributkan 'Utusan Istana', Jokowi Minta Hormati Hukum

Lukas Enembe Ributkan "Utusan Istana", Jokowi Minta Hormati Hukum

Nasional
Penyiksaan Warga Mappi oleh Aparat TNI: Dipukul Pakai Balok, Papan, dan Kabel hingga Tewas

Penyiksaan Warga Mappi oleh Aparat TNI: Dipukul Pakai Balok, Papan, dan Kabel hingga Tewas

Nasional
Undang IPW ke DPR, MKD: Klarifikasi sebagai Saksi Terkait 'Private Jet' Brigjen Hendra Kurniawan

Undang IPW ke DPR, MKD: Klarifikasi sebagai Saksi Terkait "Private Jet" Brigjen Hendra Kurniawan

Nasional
Pengacara Sebut Rumah Lukas Enembe Masih Dijaga Massa, Brimob Berdatangan ke Jayapura

Pengacara Sebut Rumah Lukas Enembe Masih Dijaga Massa, Brimob Berdatangan ke Jayapura

Nasional
Mengintip 3 Tempat Judi yang Disebut-sebut Jadi Langganan Lukas Enembe

Mengintip 3 Tempat Judi yang Disebut-sebut Jadi Langganan Lukas Enembe

Nasional
Rapat Tertutup dengan DPR, BIN Bahas Keamanan Siber untuk Pemilu 2024

Rapat Tertutup dengan DPR, BIN Bahas Keamanan Siber untuk Pemilu 2024

Nasional
Nasib Berkas Perkara Ferdy Sambo dkk di Kasus Brigadir J Akan Diumumkan Kejagung Kamis Besok

Nasib Berkas Perkara Ferdy Sambo dkk di Kasus Brigadir J Akan Diumumkan Kejagung Kamis Besok

Nasional
Pengacara Lukas Datangi KPK, Ajak Dokter KPK Periksa di Papua

Pengacara Lukas Datangi KPK, Ajak Dokter KPK Periksa di Papua

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.