Kompas.com - 11/05/2017, 14:52 WIB
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung (MA) Ridwan Mansyur membenarkan adanya promosi jabatan kepada tiga hakim yang memimpin perkara Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

"Itu reguler. Dapat promosi. Rombongan Pak Budi (Dwiarso Budi Santiarto) sudah hakim tinggi. Rata-rata hakim tinggi. Kalau enggak (promosi) nanti ketinggalan kan kariernya," kata Ridwan saat dihubungi, Kamis (11/5/2017).

Namun, ia menegaskan, promosi yang didapat Budi dan dua hakim lain sama sekali tak berkaitan dengan vonisnya kepada Ahok dalam kasus dugaan penistaan agama.

"Enggak ada hubungannya dengan Ahok. Saya yakinkan enggak ada sama sekali," kata Ridwan.

Ia menyatakan, secara keseluruhan ada 388 hakim di pengadilan negeri (PN) yang dimutasi dan dipromosi. Prosesnya pun cukup panjang, yakni memakan waktu tiga hingga empat bulan untuk mempertimbangkannya.

Dalam prosesnya, Ridwan mengatakan, nama-nama hakim yang dimutasi dan dipromosi dipilih berdasarkan pola mutasi dan promosi yang ada di MA.

Tim pertimbangan dalam proses mutasi dan promosi dipimpin langsung oleh Ketua MA Hatta Ali dan melibatkan seluruh ketua kamar yang disesuaikan dengan nama-nama hakim yang dipindah.

"Sehingga kemarin tu sudah ada di website dalam 1x24 jam setelah ditandatangani Ketua MA. Nama-nama itu harus di-publish ke website masing-masing pengadilan," tutur Ridwan.

Berikut tiga hakim yang menangani perkara Ahok yang dipromosi:

1. Dwiarso Budi Santriarto, dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara promosi menjadi hakim di Pengadilan Tinggi Bali.
2. Abdul Rosyad, dari hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara promosi menjadi Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.
3. Jupriyadi, dari Wakil Pengadilan Negeri Jakarta Utara promosi menjadi Kepala Pengadilan Negeri Bandung.

(Baca juga: Jokowi Minta Publik Hormati Putusan Hakim dan Langkah Ahok)

Kompas TV Vonis 2 Tahun Penjara Untuk Ahok
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bentuk Tim Khusus soal Bansos dan PUB, Kemensos Libatkan KPK hingga PPATK

Bentuk Tim Khusus soal Bansos dan PUB, Kemensos Libatkan KPK hingga PPATK

Nasional
Alasan Polri Tak Ungkap Motif Pembunuhan Brigadir J, Jaga Perasaan Keluarga

Alasan Polri Tak Ungkap Motif Pembunuhan Brigadir J, Jaga Perasaan Keluarga

Nasional
Daftar Pemilu, Partai Kedaulatan Rakyat Klaim Akan Jadi Kekuatan Baru Politik

Daftar Pemilu, Partai Kedaulatan Rakyat Klaim Akan Jadi Kekuatan Baru Politik

Nasional
Kemenlu Panggil dan Kecam Dubes Vasyl Hamianin yang Bandingkan Sikap Indonesia atas Serangan di Gaza dan Ukraina

Kemenlu Panggil dan Kecam Dubes Vasyl Hamianin yang Bandingkan Sikap Indonesia atas Serangan di Gaza dan Ukraina

Nasional
ICJR Temukan 73 Pasal RKUHP Bermasalah, Pimpinan Komisi III: Setelah Reses, Kami Bahas

ICJR Temukan 73 Pasal RKUHP Bermasalah, Pimpinan Komisi III: Setelah Reses, Kami Bahas

Nasional
Kemensos Disarankan Libatkan Kominfo Bentuk Tim Khusus Pengawasan PUB

Kemensos Disarankan Libatkan Kominfo Bentuk Tim Khusus Pengawasan PUB

Nasional
Polri Disebut Tak Wajib Buka Motif Pembunuhan Brigadir J, tetapi Presiden Perintahkan Transparan

Polri Disebut Tak Wajib Buka Motif Pembunuhan Brigadir J, tetapi Presiden Perintahkan Transparan

Nasional
AHY Dirawat di RSPAD Gatot Soebroto karena Demam Berdarah

AHY Dirawat di RSPAD Gatot Soebroto karena Demam Berdarah

Nasional
Mendagri Akan Beri Sanksi Daerah dengan Nilai SPI Rendah Terus-menerus

Mendagri Akan Beri Sanksi Daerah dengan Nilai SPI Rendah Terus-menerus

Nasional
Ketua Komnas HAM: Saya Tidak Bisa Tega Bharada E Jadi Tumbal

Ketua Komnas HAM: Saya Tidak Bisa Tega Bharada E Jadi Tumbal

Nasional
Tentang KM, Warga Sipil Tersangka Dugaan Pembunuhan Brigadir J

Tentang KM, Warga Sipil Tersangka Dugaan Pembunuhan Brigadir J

Nasional
Gerindra Klaim Presiden Jokowi Izinkan Prabowo Maju Capres

Gerindra Klaim Presiden Jokowi Izinkan Prabowo Maju Capres

Nasional
Prabowo Nyatakan Siap Jadi Capres, Nasdem: Bagus, Masyarakat Banyak Alternatif

Prabowo Nyatakan Siap Jadi Capres, Nasdem: Bagus, Masyarakat Banyak Alternatif

Nasional
Kasus Brigadir J, Tim Khusus Polri Masih Dalami Dekoder CCTV

Kasus Brigadir J, Tim Khusus Polri Masih Dalami Dekoder CCTV

Nasional
Kemendes PDTT: 11 Desa di IKN Tak Diubah Jadi Kelurahan, Pertahankan Budaya Asli

Kemendes PDTT: 11 Desa di IKN Tak Diubah Jadi Kelurahan, Pertahankan Budaya Asli

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.