Kompas.com - 11/05/2017, 01:01 WIB
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Pansus Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu Lukman Edy  berharap Partai Nasdem ikut dalam kelompok partai yang memilih ambang batas parlemen (parliamentary threshold) 5 persen, saat voting digelar 18 Mei mendatang.

Hal itu diutarakan Lukman Edy lantaran sejauh ini Partai Nasdem masih ngotot agar ambang batas parlemen 7 persen.

"Kita berharap Nasdem ikut di 5 persen, daripada sendiri di 7 persen. Lebih bagus di 5 persen, biar enak votingnya," ucap Lukman ditemui di Gedung DPR-RI, Jakarta, Rabu (10/5/2017).

Lukman menambahkan, apabila Partai Nasdem sepakat masuk di gerbong ambang batas parlemen 5 persen, kemungkinan hasil voting yang terbentuk yaitu 5 partai yang memilih 3,5 persen, dan 5 partai yang memilih 5 persen.

"Yang 5 persen itu PDI-P, Golkar, PKB, Demokrat, dan kita harapkan Nasdem," kata Lukman.

Isu krusial lain yang kemungkinan akan dibawa sampai ke voting Pansus RUU Pemilu yaitu mengenai ambang batas presiden (presidential threshold).

(Baca: Pemerintah Tolak Ambang Batas 0 Persen)

Lukman mengatakan, saat ini masing-masing partai sudah memiliki suara bulat. Sebanyak tiga partai menginginkan ketentuan ambang batas Presiden seperti UU Pemilu sebelumnya.

Sedangkan, sebanyak tujuh partai menginginkan tidak ada ambang batas Presiden, alias nol persen.

Sementara itu, mengenai sistem Pemilunya, sebanyak delapan partai menginginkan sistem Pemilu terbuka. Sedangkan, sebanyak dua partai yakni Golkar dan PDI-P menginginkan sistem Pemilu terbuka-terbatas.

Dengan adanya sikap dari partai-partai tersebut, Lukman menolak jika proses pembahasan RUU Pemilu dinilai penuh perdebatan dan berlarut-larut.

(Baca: Alasan Nasdem Usulkan Ambang Batas Parlemen 7 Persen)

"Tidak ada perdebatan yang panjang soal itu. Masing-masing fraksi sudah punya standing masing-masing," kata Lukman.

"Cuma, memang kita belum buka forum pengambilan keputusan. Begitu kita buka forum pengambilan keputusan, voting, selesai. Jadi keliru kalau Pansus ini dibilang berlarut-larut, debat panjang," ucap Lukman.

Kompas TV Lukman menargetkan RUU penyelenggaraan pemilu disahkan pada 18 Mei 2017.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Minta Pemda Antisipasi Potensi Bencana pada Akhir Tahun

Wapres Minta Pemda Antisipasi Potensi Bencana pada Akhir Tahun

Nasional
Mahfud Optimistis Yudo Margono Mampu Lanjutkan Tugas Andika Perkasa

Mahfud Optimistis Yudo Margono Mampu Lanjutkan Tugas Andika Perkasa

Nasional
Ricky Rizal Jawab Tak Tahu Bharada E Diperintah Sambo Tembak Brigadir J, Hakim: Terserah Saudara Lah..

Ricky Rizal Jawab Tak Tahu Bharada E Diperintah Sambo Tembak Brigadir J, Hakim: Terserah Saudara Lah..

Nasional
BNPB: Letusan Gunung Semeru Tidak Sebabkan Tsunami

BNPB: Letusan Gunung Semeru Tidak Sebabkan Tsunami

Nasional
Pemerintah Canangkan Reformasi Birokrasi Tematik, Disebut Bakal Beri Dampak ke Masyarakat

Pemerintah Canangkan Reformasi Birokrasi Tematik, Disebut Bakal Beri Dampak ke Masyarakat

Nasional
Hakim MK Koreksi Gugatan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

Hakim MK Koreksi Gugatan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

Nasional
RKUHP Disahkan Besok, Menkumham: Daripada Pakai KUHP Belanda yang Sudah Ortodoks

RKUHP Disahkan Besok, Menkumham: Daripada Pakai KUHP Belanda yang Sudah Ortodoks

Nasional
Peluang Menkominfo Dipanggil di Kasus BTS 4G, Kejagung: Semua Pihak Terkait Akan Diperiksa

Peluang Menkominfo Dipanggil di Kasus BTS 4G, Kejagung: Semua Pihak Terkait Akan Diperiksa

Nasional
Hendak Disahkan, RKUHP Dinilai Masih Bermasalah

Hendak Disahkan, RKUHP Dinilai Masih Bermasalah

Nasional
Hakim ke Ricky Rizal: Sayang Enggak Sama Anak Kamu?

Hakim ke Ricky Rizal: Sayang Enggak Sama Anak Kamu?

Nasional
Ricky Rizal Pindahkan Rp 200 Juta dari Rekening Brigadir J, Hakim: Sudah Membunuh, Masih Mencuri!

Ricky Rizal Pindahkan Rp 200 Juta dari Rekening Brigadir J, Hakim: Sudah Membunuh, Masih Mencuri!

Nasional
Wapres Sebut Impor Beras untuk Antisipasi Kekurangan Stok Domestik

Wapres Sebut Impor Beras untuk Antisipasi Kekurangan Stok Domestik

Nasional
RKUHP Disahkan Jadi UU Besok

RKUHP Disahkan Jadi UU Besok

Nasional
Jaksa KPK Sebut Saksi Korupsi Helikopter AW-101 Melarikan Diri

Jaksa KPK Sebut Saksi Korupsi Helikopter AW-101 Melarikan Diri

Nasional
PMI Terima Donasi Rp 1,99 Miliar dari 3 Perusahaan untuk Korban Gempa Cianjur

PMI Terima Donasi Rp 1,99 Miliar dari 3 Perusahaan untuk Korban Gempa Cianjur

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.