Kompas.com - 10/05/2017, 21:18 WIB
Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto saat ditemui di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (10/5/2017) malam.  KOMPAS.com/Kristian ErdiantoMenteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto saat ditemui di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (10/5/2017) malam.
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto meminta masyarakat menerima hasil putusan sidang kasus penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Wiranto menegaskan bahwa stabilitas keamanan di masyarakat harus tetap dijaga. Dia berharap putusan hakim terhadap Ahok tidak menimbulkan pro-kontra yang berkepanjangan.

"Dari awal kami sudah sampaikan agar masyarakat supaya tenang, bisa menerima keputusan persidangan sedangkan upaya hukum dari berbagai pihak juga kami hormati," ujar Wiranto saat ditemui di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (10/5/2017).

(Baca: Sosiolog UI Datangi Mako Brimob, Usulkan Anggota Tim Pembela pada Ahok)

Wiranto menuturkan, selama ini pemerintah selalu menghormati keinginan dan aspirasi berbagai pihak atas kasus tersebut.

Pemerintah pun tidak membatasi banyak pihak untuk menyampaikan aspirasi.

Namun, Wiranto mengingatkan bahwa hak untuk menyampaikan pendapat jangan sampai menimbulkan keresahan di masyarakat.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Itu merupakan satu kondisi demokrasi di Indonesia yang memang harus kita hormati kehendak dan keinginan dari berbagai pihak dengan catatan tetap dalam koridor hukum, tidak menimbulkan keresahan di masyarakat," ucap Wiranto.

Pada Selasa (9/5/2017) majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjatuhkan vonis dua tahun penjara kepada Ahok.

(Baca: Pendukung Berlutut, Menangis, dan Memohon Dipertemukan dengan Ahok)

Hakim menyatakan Gubernur DKI non-aktif itu telah melakukan penodaan agama Islam melalui pidatonya di Kepulauan Seribu, 27 September 2016, yang menyitir Surat Al-Maidah Ayat 51.

Putusan itu pun akhirnya memunculkan berbagai reaksi di masyarakat. Massa pendukung Ahok sempat mendatangi Rutan Cipinang dan Mako Brimob tempat Ahok ditahan setelah persidangan.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Eksekusi Mantan Pejabat Pemkab Subang ke Lapas Sukamiskin

KPK Eksekusi Mantan Pejabat Pemkab Subang ke Lapas Sukamiskin

Nasional
Serba-serbi Work From Bali ala Pemerintah yang Menuai Kontroversi...

Serba-serbi Work From Bali ala Pemerintah yang Menuai Kontroversi...

Nasional
Tolak Usul Pemprov Sulbar, Mensos Risma Ingin 11.000 PMI dari Malaysia Dipulangkan

Tolak Usul Pemprov Sulbar, Mensos Risma Ingin 11.000 PMI dari Malaysia Dipulangkan

Nasional
Soal Siapa Penggagas Ide TWK, Ini Penjelasan Nurul Ghufron

Soal Siapa Penggagas Ide TWK, Ini Penjelasan Nurul Ghufron

Nasional
Perhimpunan Dokter Paru: Jika PPKM Skala Besar Tak Dilakukan, Fasilitas Kesehatan Bisa Kolaps

Perhimpunan Dokter Paru: Jika PPKM Skala Besar Tak Dilakukan, Fasilitas Kesehatan Bisa Kolaps

Nasional
Pukat UGM: Sudah Teprediksi BKN dan KPK akan Menghindar jika Diminta Akuntabilitasnya soal TWK

Pukat UGM: Sudah Teprediksi BKN dan KPK akan Menghindar jika Diminta Akuntabilitasnya soal TWK

Nasional
Optimalkan Hasil Panen Udang, KKP akan Buat Standarisasi Pengelolaan Tambak Super-Insentif

Optimalkan Hasil Panen Udang, KKP akan Buat Standarisasi Pengelolaan Tambak Super-Insentif

Nasional
Saat Soekarno Dibuat Kesal Menunggu Presiden AS Eisenhower

Saat Soekarno Dibuat Kesal Menunggu Presiden AS Eisenhower

Nasional
Hakim Pangkas Hukuman Pinangki, Komnas Perempuan Sebut Banyak Cara Penuhi Hak Seorang Ibu

Hakim Pangkas Hukuman Pinangki, Komnas Perempuan Sebut Banyak Cara Penuhi Hak Seorang Ibu

Nasional
KPK Jebloskan Tiga Mantan Pegawai Pajak ke Lapas Sukamiskin

KPK Jebloskan Tiga Mantan Pegawai Pajak ke Lapas Sukamiskin

Nasional
Prabowo, Ganjar, Anies Tiga Besar Kandidat Capres Menurut Survei, PKS Harap Lebih Banyak Tokoh Lagi

Prabowo, Ganjar, Anies Tiga Besar Kandidat Capres Menurut Survei, PKS Harap Lebih Banyak Tokoh Lagi

Nasional
Kejagung Periksa 5 Saksi dalam Kasus Korupsi Asabri

Kejagung Periksa 5 Saksi dalam Kasus Korupsi Asabri

Nasional
Mengaku Tak Tahu soal Proses TWK, Komisioner KPK Nurul Ghufron Dinilai Cuci Tangan

Mengaku Tak Tahu soal Proses TWK, Komisioner KPK Nurul Ghufron Dinilai Cuci Tangan

Nasional
Eks Wakil Ketua KPK: Pemecatan Pegawai Harus melalui Audit, Tak Bisa Berdasarkan Tes

Eks Wakil Ketua KPK: Pemecatan Pegawai Harus melalui Audit, Tak Bisa Berdasarkan Tes

Nasional
UPDATE 18 Juni: Sebaran 12.990 Kasus Baru Covid-19, Jakarta 4.737 Kasus

UPDATE 18 Juni: Sebaran 12.990 Kasus Baru Covid-19, Jakarta 4.737 Kasus

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X