Kompas.com - 10/05/2017, 16:58 WIB
Mantan Wakil Ketua DPR RI periode 2009-2014 Priyo Budi Santoso saat diperiksa KPK sebagai saksi kasus korupsi di Kemenag. Rabu (10/5/2017). Kompas.com/Robertus BelarminusMantan Wakil Ketua DPR RI periode 2009-2014 Priyo Budi Santoso saat diperiksa KPK sebagai saksi kasus korupsi di Kemenag. Rabu (10/5/2017).
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI periode 2009-2014 Priyo Budi Santoso diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi terkait korupsi di proyek kitab suci Al Quran di Ditjen Binmas Islam Kementerian Agama tahun 2011-2012.

Pada kasus korupsi proyek ini, KPK telah menetapkan Ketua Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Fahd El Fouz bin A Rafiq sebagai tersangka.

KPK hari ini memang menjadwalkan pemeriksaan Priyo sebagai saksi untuk tersangka Fahd. Priyo yang selesai diperiksa KPK mengaku telah memberikan keterangan seperti yang diminta penyidik KPK terkait kasus tersebut.

"Saya diundang oleh KPK dan saya menghormatinya, sebagai saksi untuk Pak Fahd A Rafiq dan tadi saya sudah memberikan keterangan seperti diminta oleh pihak penyidik KPK," kata Priyo di Gedung KPK, Rabu.

(Baca: Baru Bebas 3 Tahun, Fahd El Fouz Kembali Jadi Tersangka di KPK)

Apa saja yang ditanya penyidik, Priyo enggan mengungkapkan. Dia hanya mengatakan penyidik mengajukan pertanyaan yang normatif kepadanya terkait korupsi proyek kitab suci Al Quran di Kemenag itu.

"Ya normatif mengenai masalah ini," ujar Priyo.

Priyo tidak menjelaskan seperti apa proyek itu ketika dirinya menjadi Wakil Ketua DPR RI.

KPK sebelumnya telah menetapkan Fahd sebagai tersangka dalam proyek kitab suci Al Quran di Ditjen Binmas Islam Kementerian Agama tahun 2011-2012 dan pengadaan laboratorium komputer MTS.

KPK baru membuka lagi kasus ini setelah vonis dijatuhkan pada dua terdakwa, lima tahun lalu. Mereka adalah mantan politisi Partai Golkar Zulkarnaen Djabar dan putranya, Dendy Prasetia. Zulkarnaen divonis 15 tahun penjara dan denda Rp 300 juta. Sementara anaknya divonis 8 tahun penjara dan denda Rp 300 juta.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

RI Kecam Aksi Israel Gusur Permukiman Warga Palestina di Sheikh Jarah

RI Kecam Aksi Israel Gusur Permukiman Warga Palestina di Sheikh Jarah

Nasional
Satgas: Kasus Covid-19 dari Berbagai Varian di Indonesia Masih Terkendali

Satgas: Kasus Covid-19 dari Berbagai Varian di Indonesia Masih Terkendali

Nasional
KPK Sayangkan Rahmat Effendi Lakukan Pertemuan Daring di Luar Ketentuan

KPK Sayangkan Rahmat Effendi Lakukan Pertemuan Daring di Luar Ketentuan

Nasional
Kemenlu: RI Butuh Informasi Lebih Lengkap Untuk Kirim Bantuan ke Tonga

Kemenlu: RI Butuh Informasi Lebih Lengkap Untuk Kirim Bantuan ke Tonga

Nasional
Kemenkes: Kasus Covid-19 Varian Omicron Tembus 1.078

Kemenkes: Kasus Covid-19 Varian Omicron Tembus 1.078

Nasional
Hakim PN Surabaya yang Ditangkap, Itong Isnaeni Hidayat, Tiba di Gedung KPK

Hakim PN Surabaya yang Ditangkap, Itong Isnaeni Hidayat, Tiba di Gedung KPK

Nasional
Satgas: Kasus Covid-19 Naik 5 Kali Lipat dalam 3 Pekan

Satgas: Kasus Covid-19 Naik 5 Kali Lipat dalam 3 Pekan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Bakal Kedatangan Vaksin dari Jerman dan China

Kemenlu: Indonesia Bakal Kedatangan Vaksin dari Jerman dan China

Nasional
Tahun 2022, Kementerian KP Fokus Genjot Peluang Investasi di Sektor Perikanan

Tahun 2022, Kementerian KP Fokus Genjot Peluang Investasi di Sektor Perikanan

Nasional
Sempat Kabur, Kakak Bupati Langkat Akhirnya Tiba di Gedung Merah Putih

Sempat Kabur, Kakak Bupati Langkat Akhirnya Tiba di Gedung Merah Putih

Nasional
Kemenlu Minta Malaysia Tindak Tegas Majikan yang Pekerjakan PMI Ilegal

Kemenlu Minta Malaysia Tindak Tegas Majikan yang Pekerjakan PMI Ilegal

Nasional
Jokowi: Peran WHO Belum Mencakup Banyak Hal Strategis untuk Dunia

Jokowi: Peran WHO Belum Mencakup Banyak Hal Strategis untuk Dunia

Nasional
AMAN: Kemungkinan Tukar Guling Lahan Konsesi untuk IKN Akan Ancam Masyarakat Adat di Wilayah Lain

AMAN: Kemungkinan Tukar Guling Lahan Konsesi untuk IKN Akan Ancam Masyarakat Adat di Wilayah Lain

Nasional
Rumah Sedang Direnovasi Jadi Dalih Arteria Dahlan Parkir Mobil di DPR

Rumah Sedang Direnovasi Jadi Dalih Arteria Dahlan Parkir Mobil di DPR

Nasional
Kemenlu Dorong Uni Emirat Arab Bantu Lepaskan ABK WNI yang Ditahan Milisi Houthi

Kemenlu Dorong Uni Emirat Arab Bantu Lepaskan ABK WNI yang Ditahan Milisi Houthi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.