Kompas.com - 10/05/2017, 16:54 WIB
Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo Memberikan Keterangan Pers Usai Putusan Sidang Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Kemendagri, Jakarta, Selasa (9/5/2017). KOMPAS.com/ MOH NADLIRMenteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo Memberikan Keterangan Pers Usai Putusan Sidang Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Kemendagri, Jakarta, Selasa (9/5/2017).
Penulis Moh. Nadlir
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta maaf kepada para petugas pemadam kebakaran (Damkar) dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Permintaan maaf itu dilayangkan karena selama ini, pemerintah belum bisa menyejahterakan petugas Damkar dan anggota Satpol PP tersebut.

"Dengan segala permohonan maaf, pemerintah pusat mungkin belum bisa memberikan tingkat kesejahteraan yang maksimal kepada anggota pemadam kebakaran dan anggota satpol PP. Padahal ini ujung tombak," ujar Tjahjo di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (10/5/2017).

(Baca: Rekannya Dirumahkan, Satpol PP Sultra Desak Pencopotan Kasat)

Menurut Tjahjo, peran dua lembaga tersebut sangat vital. Itu karena fungsi keduanya meliputi pelayanan, ketertiban dan keamanan masyarakat.

"Dua lembaga itu harus optimal karena menyangkut pelayanan kepada masyarakat. Memberikan suasana yang tertib dan aman dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah daerah," kata Tjahjo.

Tjahjo khwatir, petugas damkar dan aparat satpol PP tidak menjalankan tugasnya dengan optimal lantaran penghasilannya yang kurang. Bahkan untuk kehidupan sehari-hari saja sulit. 

"Tidak ada jaminan kesehatan buat kelurganya, tidak ada bantuan pendidikan kepada anak-anaknya. Pasti dia kerjanya tak akan bisa maksimal," ungkap Tjahjo.

Karena itu, ia meminta kepada seluruh pemerintah daerah agar mengalokasikan anggaran lebih, untuk menyejahterakan petugas Damkar dan anggota Satpol PP.

"Maka ketika pertemuan dengan gubernur. Saya meminta untuk mengindetifikasi daerah-daerah yang anggaran PAD-nya cukup, untuk memberikan tunjangan-tunjangan yang memadai," kata dia.

(Baca: Puskesmas dan Damkar Tidak Libur pada Hari Pencoblosan Pilkada DKI)

"Jadi BJPS wajib bagi petugas Damkar dan anggota Satpol PP, baik asuransi kesehatan dan tunjangan lain dilebihkan. Sama kayak di pusat pegawai Kementerian Keuangan diberikan tunjangan yang lebih besar dibanding yang lain. Lah ini juga sama untuk petugas Damkar dan anggota Satpol PP," tutup Tjahjo.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saksi Ungkap Lakukan Demo Tolak Omnibus Law Bukan karena Tweet Jumhur Hidayat

Saksi Ungkap Lakukan Demo Tolak Omnibus Law Bukan karena Tweet Jumhur Hidayat

Nasional
ICW Sebut Ada Upaya Peretasan dalam Konferensi Pers soal Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK

ICW Sebut Ada Upaya Peretasan dalam Konferensi Pers soal Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK

Nasional
Eks Ketum FPI dan Panitia Maulid Dituntut 1,5 Tahun Penjara di Kasus Kerumunan Rizieq Shihab

Eks Ketum FPI dan Panitia Maulid Dituntut 1,5 Tahun Penjara di Kasus Kerumunan Rizieq Shihab

Nasional
Komisioner KPK Berharap Bisa Segera Fokus pada Kerja Pemberantasan Korupsi Setelah Ada Pernyataan Presiden Soal TWK

Komisioner KPK Berharap Bisa Segera Fokus pada Kerja Pemberantasan Korupsi Setelah Ada Pernyataan Presiden Soal TWK

Nasional
Kasus Kerumunan Petamburan, Rizieq Dituntut 2 Tahun Penjara

Kasus Kerumunan Petamburan, Rizieq Dituntut 2 Tahun Penjara

Nasional
Jokowi Minta TWK Tak Jadi Dasar Berhentikan Pegawai KPK, WP: Alhamdulilah, Terima Kasih Pak Presiden

Jokowi Minta TWK Tak Jadi Dasar Berhentikan Pegawai KPK, WP: Alhamdulilah, Terima Kasih Pak Presiden

Nasional
Jokowi Arahkan Tindaklanjuti 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK, Ini kata BKN

Jokowi Arahkan Tindaklanjuti 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK, Ini kata BKN

Nasional
Pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong Dimulai Selasa, Salah Satunya di Kawasan Industri Jababeka

Pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong Dimulai Selasa, Salah Satunya di Kawasan Industri Jababeka

Nasional
Nilai Distribusi Vaksin di Dunia Tak Merata, Ketua DPR: Perlu Solidaritas Global

Nilai Distribusi Vaksin di Dunia Tak Merata, Ketua DPR: Perlu Solidaritas Global

Nasional
Anggota Dewas KPK Setuju Pernyataan Presiden Jokowi Terkait TWK Pegawai KPK

Anggota Dewas KPK Setuju Pernyataan Presiden Jokowi Terkait TWK Pegawai KPK

Nasional
7 Pegawai KPK Tak Lolos TWK Kirim Surat Keberatan ke Firli Cs

7 Pegawai KPK Tak Lolos TWK Kirim Surat Keberatan ke Firli Cs

Nasional
Alasan Jaksa Tuntut Rizieq 10 Bulan Penjara di Kasus Kerumunan Megamendung

Alasan Jaksa Tuntut Rizieq 10 Bulan Penjara di Kasus Kerumunan Megamendung

Nasional
Polri: Munarman Ditahan Sejak 7 Mei 2021 dan Boleh Dikunjungi

Polri: Munarman Ditahan Sejak 7 Mei 2021 dan Boleh Dikunjungi

Nasional
Pernyataan Jokowi Dinilai Kuatkan Dugaan TWK Hanya Digunakan Untuk Singkirkan Punggawa KPK

Pernyataan Jokowi Dinilai Kuatkan Dugaan TWK Hanya Digunakan Untuk Singkirkan Punggawa KPK

Nasional
Antisipasi Lonjakan Covid-19, RSD Wisma Atlet Siapkan hingga 10.000 Tempat Tidur

Antisipasi Lonjakan Covid-19, RSD Wisma Atlet Siapkan hingga 10.000 Tempat Tidur

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X