Kompas.com - 10/05/2017, 16:28 WIB
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok berbicara kepada tim pengacaranya, setelah dijatuhkannya vonis hukuman penjara dua tahun oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Selasa (9/5/2017). 
Associated PressGubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok berbicara kepada tim pengacaranya, setelah dijatuhkannya vonis hukuman penjara dua tahun oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Selasa (9/5/2017).
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Bidang Hukum, HAM dan Perundang-undangan PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan menyebut, perkara penodaan agama yang menjerat Basuki Tjahaja Purnama, sarat dengan muatan politik.

"Perkara Ahok merupakan perkara politik yang kemudian seolah-olah dibungkus sebagai perkara hukum," ujar Trimedya di Kantor Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Pusat PDI-P, Jakarta Pusat, Rabu (10/5/2017).

Hal itu nampak dari tekanan massa, baik ke polisi, kejaksaan hingga peradilan seiring proses perkara mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

"Masifnya gerakan-gerakan yang menyudutkan Ahok yang diwarnai dengan isu-isu yang tidak sehat merupakan bukti bahwa perkara Ahok lebih domain dengan perkara politik dibandingkan problematik yuridisnya," ujar Trimedya.

Putusan Ahok Dinilai Jadi Momentum Hapus Pasal Penodaan Agama

Di tengah tekanan politik, kata dia, akhirnya hakim mengabaikan prinsip-prinsip keadilan.

Majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Utara memvonis Ahok dengan hukuman dua tahun penjara. Vonis itu lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum.

Padahal, Trimedya menilai, proses sidang tak bisa membuktikan Ahok berniat untuk menoda agama.

"Hal itu tergambar dari fakta persidangan. Baik keterangan ahli atau saksi fakta. Tidak ada niat Basuki untuk menistakan agama. Tapi rupanya, dengan asumsinya, hakim menyatakan lain," ujar Trimedya.

Yusril: Penahanan Ahok Bisa Ditangguhkan, asalkan...

Dalam tuntutannya, jaksa juga menyatakan, perkataan Ahok di Kepulauan Seribu tidak membuktikan bahwa dia menistakan agama.

Akan tetapi, majelis hakim memutuskan hal yang sebaliknya.

"Sungguh putusan itu suatu hal yang tidak adil dan mengabaikan prinsip keadilan sekaligus melanggar prinsip peradilan yang universal," ujar Trimedya.

Kompas TV Pendukung Ahok Kirim Karangan Bunga Ke Mako Brimob
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Suap Wali Kota Rahmat Effendi, KPK Panggil 3 Lurah sebagai Saksi

Kasus Suap Wali Kota Rahmat Effendi, KPK Panggil 3 Lurah sebagai Saksi

Nasional
WNI Pekerja Pertanian Bakal Bebas Visa Untuk Bekerja di Australia

WNI Pekerja Pertanian Bakal Bebas Visa Untuk Bekerja di Australia

Nasional
Akhir Drama Pernyataan Arteria Dahlan, Minta Maaf dan Dijatuhi Sanksi oleh PDI-P

Akhir Drama Pernyataan Arteria Dahlan, Minta Maaf dan Dijatuhi Sanksi oleh PDI-P

Nasional
Polri Akan Tindak Penimbun Minyak Goreng Rp 14.000, Ancamannya Denda Rp 50 Miliar

Polri Akan Tindak Penimbun Minyak Goreng Rp 14.000, Ancamannya Denda Rp 50 Miliar

Nasional
7 Atensi Prabowo Terkait Pertahanan dalam Rapim Kemenhan 2022

7 Atensi Prabowo Terkait Pertahanan dalam Rapim Kemenhan 2022

Nasional
KPU Usulkan Alternatif Jadwal Pemilu 14 Februari 2024

KPU Usulkan Alternatif Jadwal Pemilu 14 Februari 2024

Nasional
OTT Hakim PN Surabaya: Dugaan Kongkalikong Bubarkan Perusahaan untuk Bagi Keuntungan

OTT Hakim PN Surabaya: Dugaan Kongkalikong Bubarkan Perusahaan untuk Bagi Keuntungan

Nasional
Bertambah 51, Total Pasien Covid-19 di Wisma Atlet 2.687

Bertambah 51, Total Pasien Covid-19 di Wisma Atlet 2.687

Nasional
Lebih dari 2.000 Kasus Covid-19 Sehari dan 1.000 Omicron, Indonesia Masuki Gelombang 3 Pandemi

Lebih dari 2.000 Kasus Covid-19 Sehari dan 1.000 Omicron, Indonesia Masuki Gelombang 3 Pandemi

Nasional
Itong Isanini Tersangka Suap, KY Ungkap Laporan Pelanggaran Etik Hakim di Jatim Ranking Dua

Itong Isanini Tersangka Suap, KY Ungkap Laporan Pelanggaran Etik Hakim di Jatim Ranking Dua

Nasional
Tertutupnya Mabes Polri soal Asal Usul Pelat Mirip Polisi yang Dimiliki Arteria Dahlan

Tertutupnya Mabes Polri soal Asal Usul Pelat Mirip Polisi yang Dimiliki Arteria Dahlan

Nasional
Itong Isnaini Tersangka, KY: Ada Dugaan Pelanggaran Etik Hakim

Itong Isnaini Tersangka, KY: Ada Dugaan Pelanggaran Etik Hakim

Nasional
Satgas Sebut Belum Ada Gejala Khas yang Timbul akibat Varian Omicron

Satgas Sebut Belum Ada Gejala Khas yang Timbul akibat Varian Omicron

Nasional
Megaproyek IKN, 20.000 Masyarakat Adat Tersingkir dan Dugaan 'Hapus Dosa' Korporasi

Megaproyek IKN, 20.000 Masyarakat Adat Tersingkir dan Dugaan "Hapus Dosa" Korporasi

Nasional
Bahaya Omicron di Depan Mata, Kasus Aktif Covid-19 Naik 3.000 Hanya dalam Sepekan

Bahaya Omicron di Depan Mata, Kasus Aktif Covid-19 Naik 3.000 Hanya dalam Sepekan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.