Kompas.com - 10/05/2017, 15:45 WIB
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum tata negara dari Universitas Parahyangan (Unpar) Asep Warlan Yusuf menilai, sikap yang ditunjukkan pemerintah untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) terlalu reaktif.

"Pemerintah terlalu reaktif, terlalu melihat tekanan-tekanan pihak tertentu yang seolah-olah itu benar," ujar Asep saat dihubungi, Rabu (10/5/2017).

Asep menjelaskan, keabsahan perbuatan pemerintah diukur dari tiga aspek, yakni terkait kewenangan, prosedur, dan substansi.

Dari aspek kewenangan, pemerintah berhak membubarkan HTI. Namun, ada prosedur yang harus dilewati sebelum dibawa ke pengadilan untuk diputuskan bahwa HTI termasuk organisasi yang menyimpang hingga akhirnya dapat dibubarkan.

Pada aspek prosedur inilah, kata Asep, yang sepertinya kurang diperhatikan oleh pemerintah.

"Yang dipersoalkan (terkait pembubaran HTI) adalah prosedurnya," kata Asep.

(Baca: Ini Alasan Pemerintah Tak Keluarkan SP untuk Bubarkan HTI)

Asep menjelaskan, pembubaran organisasi harus mengikuti prosedur yang berlaku. Dalam undang-undang, diatur bahwa untuk membubarkan suatu organisasi harus ada teguran sebanyak tiga kali. Kemudian, ada pembelaan dari yang bersangkutan (HTI). Selain itu, harus juga ada kajian dari pihak ahli.

"Bisa dari MUI (Majelis Ulama Indonesia) atau kacamata intelijen sebelum ada tindakan pembubaran," kata dia.

Jika tidak melalui prosedur-prosedur tersebut maka pembubaran HTI dapat dikatakan cacat hukum.

(Baca: HTI: Khilafah Itu Ajaran Islam)

"Dalam hukum, ketika prosedur tidak dijalankan maka sama saja cacat hukum, tidak sah," kata Asep.

Menurut dia, semestinya pemerintah tidak reaktif untuk membubarkan HTI. Pemerintah dapat menunjukkan sikap responsif dengan mengikuti prosedur pembubaran yang berlaku.

Bahkan jika perlu, pemerintah memanggil HTI terlebih dahulu untuk menjelaskan idealisme organisasinya. Penjelasan itu bisa dilakukan secara terbuka agar publik bisa mengetahui dan menilai bahwa HTI termasuk ke dalam organisasi yang menyimpang dari Pancasila dan berpotensi memecah belah bangsa atau tidak.

"Jika tidak membahayakan, ya teruskan (diperbolehkan). Tapi kalau berbahaya dibubarkan," kata Asep.

Kompas TV HTI Tolak Rencana Pembubaran
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BERITA FOTO: 6 Terdakwa ''Obstruction of Justice'' Bersaksi di Sidang Ferdy Sambo

BERITA FOTO: 6 Terdakwa ''Obstruction of Justice'' Bersaksi di Sidang Ferdy Sambo

Nasional
Ceritakan Skenario Awal di Hadapan Ferdy Sambo, Agus Nurpatria: Saya Juga Merasa Dibohongi

Ceritakan Skenario Awal di Hadapan Ferdy Sambo, Agus Nurpatria: Saya Juga Merasa Dibohongi

Nasional
Pengesahan RKUHP Diwarnai Adu Mulut, Anggota PKS Sebut Pimpinan DPR Diktator

Pengesahan RKUHP Diwarnai Adu Mulut, Anggota PKS Sebut Pimpinan DPR Diktator

Nasional
KPK soal Dugaan Keterlibatan Oknum Polisi Selain Bambang Kayun: Kita Lihat Hasil Penyidikan

KPK soal Dugaan Keterlibatan Oknum Polisi Selain Bambang Kayun: Kita Lihat Hasil Penyidikan

Nasional
Tok! DPR Sahkan RKUHP Jadi Undang-undang

Tok! DPR Sahkan RKUHP Jadi Undang-undang

Nasional
Liku-liku RKUHP: Harapan Mengganti Warisan Hukum Kolonial hingga Pro Kontra di Masyarakat

Liku-liku RKUHP: Harapan Mengganti Warisan Hukum Kolonial hingga Pro Kontra di Masyarakat

Nasional
Soal Sidang Etik Irjen Napoleon, Teddy Minahasa, dan Bharada E, Kompolnas Bersurat ke Propam Polri

Soal Sidang Etik Irjen Napoleon, Teddy Minahasa, dan Bharada E, Kompolnas Bersurat ke Propam Polri

Nasional
RKUHP Disahkan Hari Ini, Tindak Pidana Perkosaan Diatur Lebih Spesifik

RKUHP Disahkan Hari Ini, Tindak Pidana Perkosaan Diatur Lebih Spesifik

Nasional
6 Terdakwa Kasus “Obstruction of Justice” hingga Brigjen Benny Ali Bersaksi di Sidang Ferdy Sambo

6 Terdakwa Kasus “Obstruction of Justice” hingga Brigjen Benny Ali Bersaksi di Sidang Ferdy Sambo

Nasional
Ricky Rizal Akui Ubah Keterangan dari Skenario Ferdy Sambo karena Ditetapkan Tersangka

Ricky Rizal Akui Ubah Keterangan dari Skenario Ferdy Sambo karena Ditetapkan Tersangka

Nasional
Setelah “Dikadalin”, Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria Akhirnya Bertemu Sambo

Setelah “Dikadalin”, Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria Akhirnya Bertemu Sambo

Nasional
'Tongkrongan' Pemimpin Kasual dan Determinasi Pariwisata

"Tongkrongan" Pemimpin Kasual dan Determinasi Pariwisata

Nasional
Kemensos Fasilitasi Cetak Ulang KTP dan KK untuk Penyintas Gempa Cianjur

Kemensos Fasilitasi Cetak Ulang KTP dan KK untuk Penyintas Gempa Cianjur

Nasional
Simak, Aturan Lengkap PPKM Level 1 Jelang Nataru hingga 9 Januari 2023

Simak, Aturan Lengkap PPKM Level 1 Jelang Nataru hingga 9 Januari 2023

Nasional
RKUHP, antara Kritik Masyarakat dan 'Pride' Anak Bangsa...

RKUHP, antara Kritik Masyarakat dan "Pride" Anak Bangsa...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.