Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Keinginan Pemerintah Bubarkan HTI Dinilai Terlalu Reaktif

Kompas.com - 10/05/2017, 15:45 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum tata negara dari Universitas Parahyangan (Unpar) Asep Warlan Yusuf menilai, sikap yang ditunjukkan pemerintah untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) terlalu reaktif.

"Pemerintah terlalu reaktif, terlalu melihat tekanan-tekanan pihak tertentu yang seolah-olah itu benar," ujar Asep saat dihubungi, Rabu (10/5/2017).

Asep menjelaskan, keabsahan perbuatan pemerintah diukur dari tiga aspek, yakni terkait kewenangan, prosedur, dan substansi.

Dari aspek kewenangan, pemerintah berhak membubarkan HTI. Namun, ada prosedur yang harus dilewati sebelum dibawa ke pengadilan untuk diputuskan bahwa HTI termasuk organisasi yang menyimpang hingga akhirnya dapat dibubarkan.

Pada aspek prosedur inilah, kata Asep, yang sepertinya kurang diperhatikan oleh pemerintah.

"Yang dipersoalkan (terkait pembubaran HTI) adalah prosedurnya," kata Asep.

(Baca: Ini Alasan Pemerintah Tak Keluarkan SP untuk Bubarkan HTI)

Asep menjelaskan, pembubaran organisasi harus mengikuti prosedur yang berlaku. Dalam undang-undang, diatur bahwa untuk membubarkan suatu organisasi harus ada teguran sebanyak tiga kali. Kemudian, ada pembelaan dari yang bersangkutan (HTI). Selain itu, harus juga ada kajian dari pihak ahli.

"Bisa dari MUI (Majelis Ulama Indonesia) atau kacamata intelijen sebelum ada tindakan pembubaran," kata dia.

Jika tidak melalui prosedur-prosedur tersebut maka pembubaran HTI dapat dikatakan cacat hukum.

(Baca: HTI: Khilafah Itu Ajaran Islam)

"Dalam hukum, ketika prosedur tidak dijalankan maka sama saja cacat hukum, tidak sah," kata Asep.

Menurut dia, semestinya pemerintah tidak reaktif untuk membubarkan HTI. Pemerintah dapat menunjukkan sikap responsif dengan mengikuti prosedur pembubaran yang berlaku.

Bahkan jika perlu, pemerintah memanggil HTI terlebih dahulu untuk menjelaskan idealisme organisasinya. Penjelasan itu bisa dilakukan secara terbuka agar publik bisa mengetahui dan menilai bahwa HTI termasuk ke dalam organisasi yang menyimpang dari Pancasila dan berpotensi memecah belah bangsa atau tidak.

"Jika tidak membahayakan, ya teruskan (diperbolehkan). Tapi kalau berbahaya dibubarkan," kata Asep.

Kompas TV HTI Tolak Rencana Pembubaran
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

MUI Tegaskan Judi Online Haram dan Merusak Moral Masyarakat

MUI Tegaskan Judi Online Haram dan Merusak Moral Masyarakat

Nasional
Anies, PDI-P, dan PKS Disebut Perpaduan 'Powerful' pada Pilkada Jakarta

Anies, PDI-P, dan PKS Disebut Perpaduan "Powerful" pada Pilkada Jakarta

Nasional
PKS Dianggap Serius Kaji Tawaran Koalisi Prabowo, Tak Usung Anies di Jakarta

PKS Dianggap Serius Kaji Tawaran Koalisi Prabowo, Tak Usung Anies di Jakarta

Nasional
Siapa Teken Keppres Pemindahan Ibu Kota, Jokowi atau Prabowo?

Siapa Teken Keppres Pemindahan Ibu Kota, Jokowi atau Prabowo?

Nasional
Pakar Anggap PDI-P 'Bunuh Diri' jika Usung Anies pada Pilkada Jakarta

Pakar Anggap PDI-P "Bunuh Diri" jika Usung Anies pada Pilkada Jakarta

Nasional
Pimpin Rapat Progres Kerja INA Digital, Menpan-RB Anas Tekankan Percepatan Kinerja

Pimpin Rapat Progres Kerja INA Digital, Menpan-RB Anas Tekankan Percepatan Kinerja

Nasional
Hasto PDI-P Sebut Risma Belum Ditugaskan untuk Maju pada Pilkada Jatim

Hasto PDI-P Sebut Risma Belum Ditugaskan untuk Maju pada Pilkada Jatim

Nasional
Psikolog Forensik Beberkan Dugaan Pelanggaran Etik dalam Penyidikan Kasus 'Vina Cirebon'

Psikolog Forensik Beberkan Dugaan Pelanggaran Etik dalam Penyidikan Kasus "Vina Cirebon"

Nasional
Upaya Polri Perangi Judi “Online”, Bandar Dijerat TPPU hingga Buka “Hotline”

Upaya Polri Perangi Judi “Online”, Bandar Dijerat TPPU hingga Buka “Hotline”

Nasional
Pihak Pegi Setiawan Laporkan Penyidik Polda Jabar ke Propam, Polri: Kami Tak Jawab Dulu

Pihak Pegi Setiawan Laporkan Penyidik Polda Jabar ke Propam, Polri: Kami Tak Jawab Dulu

Nasional
Penculikan Aktivis '98 dan Para Orangtua yang Wafat dalam Penantian...

Penculikan Aktivis '98 dan Para Orangtua yang Wafat dalam Penantian...

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Ingin Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta | Jemaah Haji Plus Asal Jakarta Terkatung-katung di Mina

[POPULER NASIONAL] PDI-P Ingin Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta | Jemaah Haji Plus Asal Jakarta Terkatung-katung di Mina

Nasional
Tanggal 25 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 25 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 24 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 24 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polri Sebut Mayoritas Judi Online Dioperasikan dari Mekong Raya

Polri Sebut Mayoritas Judi Online Dioperasikan dari Mekong Raya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com