Kompas.com - 10/05/2017, 13:57 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai, langkah pemerintah mengajukan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tidak tepat.

Menurut dia, pembubaran HTI harus melalui kajian mendalam serta diuji di pengadilan.

Hal itu diungkapkan Fadli seusai menerima audiensi perwakilan HTI, Rabu (10/5/2017) siang.

"Pemerintah tidak bisa sewenang-wenang dan ngawur dalam melakukan pembubaran sebuah ormas, apalagi pengikutnya cukup besar karena ini akan menimbulkan kegaduhan baru," ujar Fadli, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Fadli menyebutkan, prosedur tersebut misalnya tak memberikan teguran terlebih dahulu jika ada pelanggaran yang dilakukan.

Dalam audiensi tersebut juga diungkapkan bahwa HTI memiliki bukti-bukti bahwa organisasi tersebut legal dan berbadan hukum perkumpulan (BHP).

(Baca: Pemerintah Klaim Punya Bukti Lengkap untuk Bubarkan HTI)

Selain telah ada sejak 1980-an, HTI juga sudah diakui di Kemendagri sejak 2002 melalui Surat Keterangan Terdaftar (SKT) di Kesbangpol Kemendagri.

"Saya meyakini bahwa yang dilakukan pemerintah ini kurang tepat dan tidak melalui satu mekanisme prosedur dan juga pengkajian substansi yang mendalam," kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hendra Kurniawan Akui Suruh Anak Buah Amankan CCTV Rumah Sambo

Hendra Kurniawan Akui Suruh Anak Buah Amankan CCTV Rumah Sambo

Nasional
UPDATE Gempa Cianjur: Korban Meninggal 329 Orang, 11 Orang Masih Hilang

UPDATE Gempa Cianjur: Korban Meninggal 329 Orang, 11 Orang Masih Hilang

Nasional
KSAL Yudo Siapkan Bahan Hadapi Uji Kelayakan Calon Panglima TNI Besok

KSAL Yudo Siapkan Bahan Hadapi Uji Kelayakan Calon Panglima TNI Besok

Nasional
Kepala Kanwil BPN Riau M Syahrir Diduga Terima Gratifikasi Rp 9 Miliar

Kepala Kanwil BPN Riau M Syahrir Diduga Terima Gratifikasi Rp 9 Miliar

Nasional
Kejagung Tetapkan 2 Tersangka Korupsi Skema Kredit Ekspor Sapi dan Rajungan

Kejagung Tetapkan 2 Tersangka Korupsi Skema Kredit Ekspor Sapi dan Rajungan

Nasional
ITAGI: Lansia Harus Kontrol Penyakit Komorbid Sebelum Vaksinasi Covid-19

ITAGI: Lansia Harus Kontrol Penyakit Komorbid Sebelum Vaksinasi Covid-19

Nasional
PKS Nilai Kode Airlangga soal Partai Gabung KIB Bukan untuk Mereka

PKS Nilai Kode Airlangga soal Partai Gabung KIB Bukan untuk Mereka

Nasional
Usai 'Fit And Proper Test', Komisi I Bakal Kunjungi Kediaman Yudo Margono

Usai "Fit And Proper Test", Komisi I Bakal Kunjungi Kediaman Yudo Margono

Nasional
Jenderal Andika Senang KSAL Yudo Margono Jadi Calon Panglima TNI

Jenderal Andika Senang KSAL Yudo Margono Jadi Calon Panglima TNI

Nasional
Survei Indikator: Elektabilitas PDI-P Tertinggi, Gerindra-Golkar-Demokrat Bersaing Ketat

Survei Indikator: Elektabilitas PDI-P Tertinggi, Gerindra-Golkar-Demokrat Bersaing Ketat

Nasional
Jokowi Serahkan 1,5 Juta Sertifikat Hak Atas Tanah untuk Warga 34 Provinsi

Jokowi Serahkan 1,5 Juta Sertifikat Hak Atas Tanah untuk Warga 34 Provinsi

Nasional
Anggota Timsus Ungkap Kejanggalan Kasus Tewasnya Brigadir J, Salah Satunya Barang Bukti Kurang

Anggota Timsus Ungkap Kejanggalan Kasus Tewasnya Brigadir J, Salah Satunya Barang Bukti Kurang

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Pergantian Panglima TNI Jelang Pemilu 2024, Bukan Yudo Margono lalu Siapa?

GASPOL! Hari Ini: Pergantian Panglima TNI Jelang Pemilu 2024, Bukan Yudo Margono lalu Siapa?

Nasional
KPK Tahan Kepala Kanwil BPN Riau yang Diduga Terima Suap

KPK Tahan Kepala Kanwil BPN Riau yang Diduga Terima Suap

Nasional
Survei Indikator: Elektabilitas Ganjar 28,6 Persen, Puan hanya 2,4 Persen

Survei Indikator: Elektabilitas Ganjar 28,6 Persen, Puan hanya 2,4 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.