Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bertemu Fadli Zon, HTI Minta Perlindungan dari Pimpinan DPR

Kompas.com - 10/05/2017, 12:19 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah perwakilan dari Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menyambangi Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Rabu (10/5/2017) sekitar Pukul 10.30 WIB.

Kedatangan mereka adalah untuk melakukan pertemuan dengan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dan menyampaikan aspirasi terkait rencana pembubaran ormas tersebut oleh pemerintah.

"Kami memohon perlindungan dan dukungan dari Pak Fadli Zon sebagai wakil ketua DPR, sebagai wakil rakyat dalam persoalan ini," kata Juru Bicara HTI Ismail Yunanto, Rabu.

Ismail menambahkan, pihaknya tak menginginkan langkah pemerintah tersebut berlanjut. Sebab, HTI merupakan organisasi legal berbadan hukum sehingga memiliki hak untuk melakukan kegiatan dan dilindungi konstitusi.

Ia juga membantah bahwa organisasinya bertentangan dengan Pancasila. HTI, kata dia, menyampaikan ajaran Islam sehingga tak bertentangan dengan Pancasila.

Bahkan, dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) HTI, menurut dia, mencantumkan penjelasan bahwa HTI adalah organisasi dakwah yang bergerak di Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Ismail menambahkan, HTI juga memberi kontribusi penting bagi pembangunan SDM di Tanah Air, mengkritisi berbagai peraturan perundangan yang liberal yang berpotensi merugikan bangsa, sosialisasi antinarkoba, hingga membantu korban bencana alam.

"Jadi tudingan bahwa HTI tidak punya peranan positif tidak benar," kata Ismail.

"Kami juga mohon pimpinan DPR untuk mengingatkan pemerintah untuk tidak melakukan (pembubaran) ini," tuturnya.

Pemerintah memutuskan pengajuan pembubaran dan melarang kegiatan yang dilakukan organisasi kemasyarakatan HTI. Sebab, kegiatan HTI terindikasi kuat bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ormas.

(Baca: Pemerintah Tempuh Jalur Hukum untuk Bubarkan HTI)

Keputusan pembubaran HTI tersebut, menurut pemerintah, telah melalui satu proses pengkajian yang panjang.

(Baca: Ini Alasan Pemerintah Bubarkan Hizbut Tahrir Indonesia)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sidang Dugaan Pemerasan SYL, KPK Hadirkan 3 Pejabat Eselon Kementan Jadi Saksi

Sidang Dugaan Pemerasan SYL, KPK Hadirkan 3 Pejabat Eselon Kementan Jadi Saksi

Nasional
Menkominfo Imbau Masyarakat Tertib: Kami Yakin Putusan MK Selaras dengan Keputusan Rakyat 14 Februari

Menkominfo Imbau Masyarakat Tertib: Kami Yakin Putusan MK Selaras dengan Keputusan Rakyat 14 Februari

Nasional
Jelang Putusan MK, Jokowi Main Bola hingga Makan Bakso di Gorontalo

Jelang Putusan MK, Jokowi Main Bola hingga Makan Bakso di Gorontalo

Nasional
Jika MK 'Deadlock', Ketua Sidang Pleno Jadi Penentu Putusan Sengketa Pilpres

Jika MK "Deadlock", Ketua Sidang Pleno Jadi Penentu Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Jelang Putusan MK: Anies dan Ganjar Bakal Hadir, Prabowo Imbau Jangan Demo

Jelang Putusan MK: Anies dan Ganjar Bakal Hadir, Prabowo Imbau Jangan Demo

Nasional
Profil Ketua MK Suhartoyo dan 7 Hakim Konstitusi Akan Bacakan Putusan Sengketa Pilpres

Profil Ketua MK Suhartoyo dan 7 Hakim Konstitusi Akan Bacakan Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Tanggal 24 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 24 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Yusril: Prabowo Belum Pasti Hadir di Sidang Putusan MK Besok

Yusril: Prabowo Belum Pasti Hadir di Sidang Putusan MK Besok

Nasional
Jokowi Harap Timnas Indonesia Cetak Banyak Gol Lawan Yordania Malam Ini

Jokowi Harap Timnas Indonesia Cetak Banyak Gol Lawan Yordania Malam Ini

Nasional
Jelang Sidang Putusan Sengketa Hasil Pilpres, Jokowi: Itu Wilayahnya MK

Jelang Sidang Putusan Sengketa Hasil Pilpres, Jokowi: Itu Wilayahnya MK

Nasional
Kemenag: Berhaji Hanya Pakai Visa Haji, Jangan Tertipu Tawaran Visa Lainnya

Kemenag: Berhaji Hanya Pakai Visa Haji, Jangan Tertipu Tawaran Visa Lainnya

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Imbau Masyarakat Hormati dan Terima Putusan MK soal Pilpres 2024

Wapres Ma'ruf Amin Imbau Masyarakat Hormati dan Terima Putusan MK soal Pilpres 2024

Nasional
Said Abdullah: Perjuangan Kartini Layak Dapat Nobel

Said Abdullah: Perjuangan Kartini Layak Dapat Nobel

Nasional
Akademisi Nilai Gibran Bisa Didiskualifikasi jika Putusan MK Lampaui Analisis Doktrinal

Akademisi Nilai Gibran Bisa Didiskualifikasi jika Putusan MK Lampaui Analisis Doktrinal

Nasional
Sidang Pendapat Rakyat Hasilkan 6 Rekomendasi, Singgung Cawe-cawe Presiden Jokowi

Sidang Pendapat Rakyat Hasilkan 6 Rekomendasi, Singgung Cawe-cawe Presiden Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com