Menteri PAN-RB: Aparatur Sipil Negara Studi Banding, yang Dibawa Oleh-oleh "Doang"

Kompas.com - 10/05/2017, 11:50 WIB
Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur (kanan) di rakornas Badan Kepegawaian Nasional di Jakarta, Rabu (10/5/2017). KOMPAS.com/IHSANUDDINMenteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur (kanan) di rakornas Badan Kepegawaian Nasional di Jakarta, Rabu (10/5/2017).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur menyoroti kegiatan studi banding yang kerap dilakukan aparatur sipil negara.

Ia menilai, banyak ASN yang tidak mendapatkan manfaat atau ilmu apapun dari kegiatan studi banding ke luar kota.

"Hasil studi bandingnya apa? Enggak ada, enggak jelas. Yang dibawa oleh- oleh doang. Oleh-olehnya ada, hasilnya enggak ada," kata Asman, saat memberikan pengarahan dalam Rakornas Badan Kepegawaian Negara 2017, di Jakarta, Rabu (10/4/2017).

Asman mengatakan, kegiatan studi banding yang tidak efektif ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan pemborosan anggaran.

Asman menyebutkan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mubazir hingga Rp 392,87 triliun per tahun karena birokrasi yang tidak efektif.

"Kalau Ini diperbaiki jadi terobosan luar biasa," ujar Asman.

Ia mengingatkan, dalam berbagai kesempatan, Presiden Joko Widodo terus mengingatkan agar menghentikan pemborosan anggaran.

Oleh karena itu, ia berharap setiap kementerian dan lembaga baik di pusat dan daerah bisa mengurangi kegiatan studi banding yang tidak efektif.

"Tolong programnya fokus. Jangan program mubazir yang selama ini tidak ada hasilnya. Harus money follow programs. Antara program dan kegiatan nyambung," ujar Asman.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Larang eks Koruptor Ikut Pilkada, KPU Disebut Melanggar Hukum dan HAM

Larang eks Koruptor Ikut Pilkada, KPU Disebut Melanggar Hukum dan HAM

Nasional
Kapolri Minta Kepala Daerah Laporkan Kapolres yang Minta Jatah Proyek

Kapolri Minta Kepala Daerah Laporkan Kapolres yang Minta Jatah Proyek

Nasional
Mahfud Minta Kementerian dan Lembaga Tak Keberatan dengan Omnibus Law

Mahfud Minta Kementerian dan Lembaga Tak Keberatan dengan Omnibus Law

Nasional
Politisi PDI-P Ini Klaim Parpolnya Tolak Eks Koruptor Mendaftar Pilkada 2020

Politisi PDI-P Ini Klaim Parpolnya Tolak Eks Koruptor Mendaftar Pilkada 2020

Nasional
Periksa Wagub Lampung, KPK Dalami Rencana Eks Bupati Lampung Tengah Maju Pilkada

Periksa Wagub Lampung, KPK Dalami Rencana Eks Bupati Lampung Tengah Maju Pilkada

Nasional
Tjahjo Kumolo Kaji Penambahan Jumlah Perwira Tinggi di TNI dan Polri

Tjahjo Kumolo Kaji Penambahan Jumlah Perwira Tinggi di TNI dan Polri

Nasional
Mahfud MD Sebut Program Deradikalisasi Tak Perlu Dievaluasi, tetapi Diperkuat

Mahfud MD Sebut Program Deradikalisasi Tak Perlu Dievaluasi, tetapi Diperkuat

Nasional
KPK Tahan Tersangka Penyuap Kasus Restitusi Pajak Mobil Mewah

KPK Tahan Tersangka Penyuap Kasus Restitusi Pajak Mobil Mewah

Nasional
Mahfud Sebut Parlemen Tak Memahami Konsep Omnibus Law Secara Utuh

Mahfud Sebut Parlemen Tak Memahami Konsep Omnibus Law Secara Utuh

Nasional
Bertemu Dubes India, Prabowo Sebut Indonesia dan India Miliki Peluang Besar Kerja Sama Maritim

Bertemu Dubes India, Prabowo Sebut Indonesia dan India Miliki Peluang Besar Kerja Sama Maritim

Nasional
Mahfud MD: Investasi Terhambat Aturan Hukum yang Berbeda-Beda

Mahfud MD: Investasi Terhambat Aturan Hukum yang Berbeda-Beda

Nasional
Bicara soal BUMN dengan Erick Thohir, Ahok: Dari Sarinah sampai Krakatau Steel

Bicara soal BUMN dengan Erick Thohir, Ahok: Dari Sarinah sampai Krakatau Steel

Nasional
Menko Polhukam Sebut Omnibus Law Dibutuhkan Agar Investasi Tak Macet

Menko Polhukam Sebut Omnibus Law Dibutuhkan Agar Investasi Tak Macet

Nasional
Golkar Gandeng 10 Lembaga Survei Jelang Pilkada Serentak 2020

Golkar Gandeng 10 Lembaga Survei Jelang Pilkada Serentak 2020

Nasional
Usut Kasus HAM Masa Lalu, Pemerintah Ingin Hidupkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Usut Kasus HAM Masa Lalu, Pemerintah Ingin Hidupkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X