Kompas.com - 09/05/2017, 19:02 WIB
Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK Jakarta, Kamis (16/2/2017). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINJuru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK Jakarta, Kamis (16/2/2017).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Temenggung, mengajukan gugatan praperadilan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Syafruddin merupakan tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) dalam Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

"Kemarin kami terima panggilan praperadilan yang diagendakan persidangan pertama pada 15 Mei 2017," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (9/5/2017).

Menurut Febri, pada permohonan praperadilan tersebut secara umum pemohon menilai KPK tidak berwenang menetapkan tersangka, karena ini ranah perdata.

Selain itu, KPK dinilai tidak bisa menangani kasus yang berlaku surut, karena hanya berdasar Undang-Undang KPK yang disahkan tahun 2002.

(Baca: Wapres Anggap Korupsi BLBI karena Pelaksanaan Kebijakan)

Febri mengatakan, ruang lingkup yang dilakukan KPK adalah pada peristiwa tahun 2002-2004.

KPK tidak mempersoalkan perjanjian perdata, tetapi indikasi penerbitan SKL oleh pejabat tertentu yang sebenarnya obligor penerima SKL, yakni Sjamsul Nursalim belum menulunasi kewajiban sehingga ada kerugian negara Rp 3,7 triliun.

"Praperadilan tidak akan menghentikan proses penyidikan," kata Febri.

Dalam penyelidikan, KPK menemukan adanya indikasi korupsi dalam pemberian SKL kepada Sjamsul Nursalim, selaku pemegang saham pengendali Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) tahun 2004.

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

4 Keluarga Korban Serangan MIT di Poso Terima Santunan dari Pemerintah

4 Keluarga Korban Serangan MIT di Poso Terima Santunan dari Pemerintah

Nasional
Indonesia Akan Beri Bantuan 500.000 Dollar AS kepada Palestina

Indonesia Akan Beri Bantuan 500.000 Dollar AS kepada Palestina

Nasional
Konflik Israel dan Palestina Tak Terkait Agama, Pemerintah Diminta Edukasi Masyarakat

Konflik Israel dan Palestina Tak Terkait Agama, Pemerintah Diminta Edukasi Masyarakat

Nasional
Jokowi Ingin Kereta Cepat Jakarta-Bandung Terintegrasi dengan LRT dan MRT

Jokowi Ingin Kereta Cepat Jakarta-Bandung Terintegrasi dengan LRT dan MRT

Nasional
Berhasil Kumpulkan Dana hingga Rp 100 Miliar, Dompet Dhuafa Apresiasi Para Donatur

Berhasil Kumpulkan Dana hingga Rp 100 Miliar, Dompet Dhuafa Apresiasi Para Donatur

Nasional
Jokowi Ingin Kereta Cepat Jakarta-Bandung Tingkatkan Efisiensi Layanan Transportasi

Jokowi Ingin Kereta Cepat Jakarta-Bandung Tingkatkan Efisiensi Layanan Transportasi

Nasional
Jokowi Targetkan Kereta Cepat Jakarta-Bandung Diuji Coba Akhir 2022

Jokowi Targetkan Kereta Cepat Jakarta-Bandung Diuji Coba Akhir 2022

Nasional
Vaksinasi Gotong Royong Dimulai, Pemerintah Berharap Investor Lebih Percaya Diri

Vaksinasi Gotong Royong Dimulai, Pemerintah Berharap Investor Lebih Percaya Diri

Nasional
Kemenlu Segera Mulai Vaksinasi WNI Kelompok Rentan di Penampungan Luar Negeri

Kemenlu Segera Mulai Vaksinasi WNI Kelompok Rentan di Penampungan Luar Negeri

Nasional
Didampingi Dubes China dan Luhut, Jokowi Tinjau Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Didampingi Dubes China dan Luhut, Jokowi Tinjau Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Nasional
Polemik TWK Pegawai KPK, Komisi III Berharap Ada Keputusan Tepat dan Cepat

Polemik TWK Pegawai KPK, Komisi III Berharap Ada Keputusan Tepat dan Cepat

Nasional
Revisi UU Otsus dan Kesejahteraan Papua

Revisi UU Otsus dan Kesejahteraan Papua

Nasional
Jokowi: Mencari Vaksin Covid-19 Tidak Mudah, Rebutan 215 Negara

Jokowi: Mencari Vaksin Covid-19 Tidak Mudah, Rebutan 215 Negara

Nasional
Jokowi Ingin Vaksinasi Covid-19 Capai 70 Juta Penduduk pada September 2021

Jokowi Ingin Vaksinasi Covid-19 Capai 70 Juta Penduduk pada September 2021

Nasional
TNI AL Gagalkan Penyelundupan Ratusan Ribu Benur di Lampung Tengah

TNI AL Gagalkan Penyelundupan Ratusan Ribu Benur di Lampung Tengah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X