Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri Agama: Pembubaran HTI karena Dinilai sebagai Gerakan Politik

Kompas.com - 09/05/2017, 16:57 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menegaskan, sikap pemerintah terkait pengajuan pembubaran organisasi masyarakat (Ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) memiliki sejumlah alasan. 

Salah satunya penilaian bahwa ormas tersebut merupakan gerakan politik.

Hal ini pula yang menjadi dasar penanganannya berada di bawah Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

"Pembubaran HTI adalah sikap yang dilandasi dengan penilaian bahwa yang dilakukan oleh HTI adalah gerakan politik, bukan gerakan dakwah keagamaan. Ini yang harus digarisbawahi," ujar Lukman, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/5/2017).

Ia menjelaskan, gerakan yang dilakukan HTI merupakan upaya untuk mengubah ideologi negara yaitu Pancasila.

Oleh karena itu, pemerintah menilai bahwa alasan pembubarannya bukan karena gerakan dakwah keagamaan, tetapi karena gerakan politik ingin mengubah ideologi negara tersebut.

Lukman menegaskan, anggapan yang berkembang di masyarakat bahwa pemerintah anti ormas Islam merupakan anggapan yang salah.

"Sama sekali tidak benar anggapan yang berkembang di sebagian kalangan bahwa pemerintah anti ormas Islam, ormas keagamaan. Itu sama sekali tidak seperti itu," kata Lukman.

"Bukan gerakan dakwah keagamaan yang menjadi inti masalah tapi gerakan politik itu," lanjut dia.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu, menegaskan, keputusan pemerintah mengajukan pembubaran HTI akan ditindaklanjuti dengan proses hukum.

"Bagaimanapun juga pemerintah menyadari, memahami bahwa ini adalah negara hukum dan terkait dengan undang-undang ormas yang berlaku adalah bahwa pembubaran ormas harus berdasarkan prosedur hukum dan itu melalui peradilan," ujar dia.

Pemerintah memutuskan untuk membubarkan dan melarang kegiatan yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan (ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, menuturkan, keputusan tersebut telah melalui satu proses pengkajian yang panjang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Merasa Terhina di Persidangan, SYL: Mestinya Negara Memberikan Penghargaan Kepada Saya

Merasa Terhina di Persidangan, SYL: Mestinya Negara Memberikan Penghargaan Kepada Saya

Nasional
Jokowi Klaim UU Cipta Kerja Jadi Faktor Utama Peningkatan Daya Saing RI

Jokowi Klaim UU Cipta Kerja Jadi Faktor Utama Peningkatan Daya Saing RI

Nasional
Berbagi Manfaat Saat Idul Adha, Antam Salurkan 238 Hewan Kurban untuk Masyarakat

Berbagi Manfaat Saat Idul Adha, Antam Salurkan 238 Hewan Kurban untuk Masyarakat

Nasional
Gerindra: Prabowo Belum Berpikir soal Presiden Kembali Dipilih MPR

Gerindra: Prabowo Belum Berpikir soal Presiden Kembali Dipilih MPR

Nasional
Peringkat Daya Saing RI Naik Jadi 27, Jokowi: Kalahkan Inggris hingga Turkiye

Peringkat Daya Saing RI Naik Jadi 27, Jokowi: Kalahkan Inggris hingga Turkiye

Nasional
SYL Akui Beri Rp 500 Juta ke Firli Bahuri di GOR Bulu Tangkis

SYL Akui Beri Rp 500 Juta ke Firli Bahuri di GOR Bulu Tangkis

Nasional
Hotel Transit Jemaah Haji Memadai, Timwas Haji DPR RI: Mohon Dimanfaatkan untuk Beristirahat

Hotel Transit Jemaah Haji Memadai, Timwas Haji DPR RI: Mohon Dimanfaatkan untuk Beristirahat

Nasional
Pelajar 13 Tahun di Padang Diduga Tewas Dianiaya Polisi, Komnas HAM Bakal Turun Tangan

Pelajar 13 Tahun di Padang Diduga Tewas Dianiaya Polisi, Komnas HAM Bakal Turun Tangan

Nasional
Said Abdullah: RAPBN 2025 Cukup Baik untuk Respons Tantangan Ekonomi

Said Abdullah: RAPBN 2025 Cukup Baik untuk Respons Tantangan Ekonomi

Nasional
Luhut Sebut Peningkatan Event Internasional Bakal Dorong Kunjungan Wisatawan

Luhut Sebut Peningkatan Event Internasional Bakal Dorong Kunjungan Wisatawan

Nasional
Profil Sohibul Iman, Eks Presiden PKS yang Diusung jadi Bakal Cagub Jakarta

Profil Sohibul Iman, Eks Presiden PKS yang Diusung jadi Bakal Cagub Jakarta

Nasional
Jokowi Ingin Transisi Pemerintahan Berjalan Mulus Tanpa Turbulensi

Jokowi Ingin Transisi Pemerintahan Berjalan Mulus Tanpa Turbulensi

Nasional
SYL Dicecar soal Pejabat Kementan Urus 3.000 Paket Sembako untuk HUT Nasdem

SYL Dicecar soal Pejabat Kementan Urus 3.000 Paket Sembako untuk HUT Nasdem

Nasional
Jokowi: Masalah Utama Penyelenggaraan Event Adalah Kepastian Izin

Jokowi: Masalah Utama Penyelenggaraan Event Adalah Kepastian Izin

Nasional
KPK Yakin Hakim Bakal Vonis Eks Dirut Pertamina Sesuai Harapan Jaksa

KPK Yakin Hakim Bakal Vonis Eks Dirut Pertamina Sesuai Harapan Jaksa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com