Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 09/05/2017, 16:57 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menegaskan, sikap pemerintah terkait pengajuan pembubaran organisasi masyarakat (Ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) memiliki sejumlah alasan. 

Salah satunya penilaian bahwa ormas tersebut merupakan gerakan politik.

Hal ini pula yang menjadi dasar penanganannya berada di bawah Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

"Pembubaran HTI adalah sikap yang dilandasi dengan penilaian bahwa yang dilakukan oleh HTI adalah gerakan politik, bukan gerakan dakwah keagamaan. Ini yang harus digarisbawahi," ujar Lukman, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/5/2017).

Ia menjelaskan, gerakan yang dilakukan HTI merupakan upaya untuk mengubah ideologi negara yaitu Pancasila.

Oleh karena itu, pemerintah menilai bahwa alasan pembubarannya bukan karena gerakan dakwah keagamaan, tetapi karena gerakan politik ingin mengubah ideologi negara tersebut.

Lukman menegaskan, anggapan yang berkembang di masyarakat bahwa pemerintah anti ormas Islam merupakan anggapan yang salah.

"Sama sekali tidak benar anggapan yang berkembang di sebagian kalangan bahwa pemerintah anti ormas Islam, ormas keagamaan. Itu sama sekali tidak seperti itu," kata Lukman.

"Bukan gerakan dakwah keagamaan yang menjadi inti masalah tapi gerakan politik itu," lanjut dia.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu, menegaskan, keputusan pemerintah mengajukan pembubaran HTI akan ditindaklanjuti dengan proses hukum.

"Bagaimanapun juga pemerintah menyadari, memahami bahwa ini adalah negara hukum dan terkait dengan undang-undang ormas yang berlaku adalah bahwa pembubaran ormas harus berdasarkan prosedur hukum dan itu melalui peradilan," ujar dia.

Pemerintah memutuskan untuk membubarkan dan melarang kegiatan yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan (ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, menuturkan, keputusan tersebut telah melalui satu proses pengkajian yang panjang.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengulik Makna Rabu Pon Jokowi, Hari Keputusan-keputusan Besar di Pemerintahan

Mengulik Makna Rabu Pon Jokowi, Hari Keputusan-keputusan Besar di Pemerintahan

Nasional
Pimpinan DPR: Yang Disampaikan Komisi VII Harus Jadi Evaluasi di BRIN

Pimpinan DPR: Yang Disampaikan Komisi VII Harus Jadi Evaluasi di BRIN

Nasional
Jokowi Sebut Ekspor Tembaga Mentah Akan Dihentikan Tahun Ini

Jokowi Sebut Ekspor Tembaga Mentah Akan Dihentikan Tahun Ini

Nasional
Kembali Ditanya soal Kepastian 'Reshuffle' Rabu Ini, Jokowi: Yang Jelas Hari Ini Rabu Pon

Kembali Ditanya soal Kepastian "Reshuffle" Rabu Ini, Jokowi: Yang Jelas Hari Ini Rabu Pon

Nasional
Sambangi Golkar, Surya Paloh: Saya Pikir Hal yang Baik

Sambangi Golkar, Surya Paloh: Saya Pikir Hal yang Baik

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Kepala Otorita IKN Bisa Bawa Pulang Rp 172 Juta Per Bulan

Jokowi Teken Perpres, Kepala Otorita IKN Bisa Bawa Pulang Rp 172 Juta Per Bulan

Nasional
Kejagung: Satu Tersangka Korupsi BTS 4G BAKTI Kembalikan Uang Rp 1 Miliar ke Penyidik

Kejagung: Satu Tersangka Korupsi BTS 4G BAKTI Kembalikan Uang Rp 1 Miliar ke Penyidik

Nasional
Jokowi: Ngurusin Pandemi Kita Hampir Enggak Pernah Tidur

Jokowi: Ngurusin Pandemi Kita Hampir Enggak Pernah Tidur

Nasional
2 Terdakwa Korupsi TWP AD Divonis 16 Tahun Penjara dan Denda Rp 750 Juta

2 Terdakwa Korupsi TWP AD Divonis 16 Tahun Penjara dan Denda Rp 750 Juta

Nasional
Nasib Anies Baswedan Usai Surya Paloh dan Jokowi 'Salaman'

Nasib Anies Baswedan Usai Surya Paloh dan Jokowi "Salaman"

Nasional
Litbang 'Kompas': 84,7 Persen Responden Akan Gunakan Hak Pilih pada Pemilu 2024

Litbang "Kompas": 84,7 Persen Responden Akan Gunakan Hak Pilih pada Pemilu 2024

Nasional
KPK Sebut Penambahan 15 Penyidik dari Polri Sesuai Kebutuhan Analisis Beban Kerja

KPK Sebut Penambahan 15 Penyidik dari Polri Sesuai Kebutuhan Analisis Beban Kerja

Nasional
Mahasiswa UI yang Tewas Jadi Tersangka, Pihak Keluarga Melapor ke Ombudsman

Mahasiswa UI yang Tewas Jadi Tersangka, Pihak Keluarga Melapor ke Ombudsman

Nasional
Kemenlu: Tidak Ada WNI yang Jadi Korban Serangan Bom di Peshawar

Kemenlu: Tidak Ada WNI yang Jadi Korban Serangan Bom di Peshawar

Nasional
Gus Yahya: Tidak Boleh Ada Orang Menutupi Kekurangan dengan Mengeklaim NU sebagai Basisnya

Gus Yahya: Tidak Boleh Ada Orang Menutupi Kekurangan dengan Mengeklaim NU sebagai Basisnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.