Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 09/05/2017, 16:47 WIB
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto menolak upaya pembubaran HTI oleh pemerintah.

Menurut Ismail, HTI merupakan lembaga dakwah dan selama ini menyampaikan dakwah yang bernapaskan Islam.

Semua hal yang disampaikan dalam setiap dakwah, seperti misalnya soal syariah, khilafah, dan akidah, merupakan materi dalam ajaran Islam.

Oleh sebab itu Ismail menilai tuduhan HTI sebagai ormas anti-Pancasila tidak benar.

(Baca: HTI Menolak Tuduhan Anti-Pancasila)

"Sebagai organisasi dakwah, kegiatan HTI menyampaikan ajaran Islam. Khilafah itu ajaran Islam. Bisa dibaca dalam kitab-kitab fiqih," ujar Ismail saat memberikan keterangan pers di kantor DPP HTI, Tebet, Jakarta Pusat, Selasa (9/5/2017).

Ismail menilai konsep khilafah akan melahirkan era baru yang penuh kedamaian, stabilitas dan kemakmuran bagi dunia Islam.

Khilafah, kata Ismail, akan menggunakan seluruh sumber daya untuk melindungi kepentingan Islam dan kaum Muslim, sekaligus menjadi alternatif pilihan rakyat terhadap sistem Kapitalisme.

"Dengan sistem khilafah akan lebih baik. Sistem ekonomi kita ini kapitalis. Orang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Maka Syariah jawabannya," kata Ismail.

Selama ini, lanjut Ismail, HTI juga terlibat dalam upaya mengkritisi berbagai peraturan perundangan liberal yang akan merugikan perekonomian bangsa dan negara, seperti UU Migas, UU Sumber Daya Air, UU Penanaman Modal dan UU Sisdiknas.

"Kami pernah diundang komisi VII DPR untuk mempresentasikan pandangan kami bersama NU dan Muhammadiyah. Kami memberikan perspektif secara jelas terkait UU Migas yang membuka pintu liberalisasi sektor migas," tutur Ismail.

(Baca: Wapres JK: Paham HTI Tak Sesuai Konsep Kenegaraan Kita)

Sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk membubarkan dan melarang kegiatan yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan (ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menuturkan, keputusan tersebut telah melalui satu proses pengkajian yang panjang.

"Kami memfinalisasi satu proses yang cukup panjang, mempelajari dan mengarahkan sesuai UU Ormas dan sesuai ideologi negara Pancasila," ujar Wiranto dalam jumpa pers di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (8/5/2017).

Kompas TV Rencana Pemerintah Bubarkan HTI

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gabung Golkar, Rian Ernest Ingin Berkiprah di Partai Kuat dan Berpengalaman

Gabung Golkar, Rian Ernest Ingin Berkiprah di Partai Kuat dan Berpengalaman

Nasional
KPK Tegaskan Tak Minta Bank Blokir Rekening Penjual Burung, tapi Tersangka Ilham Wahyudi

KPK Tegaskan Tak Minta Bank Blokir Rekening Penjual Burung, tapi Tersangka Ilham Wahyudi

Nasional
Demokrat Klaim Resmi Dukung Anies sebagai Capres meski Tanpa Deklarasi Meriah

Demokrat Klaim Resmi Dukung Anies sebagai Capres meski Tanpa Deklarasi Meriah

Nasional
BCA Sudah Buka Blokir Rekening Penjual Burung di Pamekasan

BCA Sudah Buka Blokir Rekening Penjual Burung di Pamekasan

Nasional
Polri: Jangan Tergiur Bonus Judi Online, Kekalahan dan Kemenangan Sudah Diatur

Polri: Jangan Tergiur Bonus Judi Online, Kekalahan dan Kemenangan Sudah Diatur

Nasional
BCA Minta Maaf ke Penjual Burung yang Rekeningnya Diblokir gara-gara Namanya Sama dengan Tersangka KPK

BCA Minta Maaf ke Penjual Burung yang Rekeningnya Diblokir gara-gara Namanya Sama dengan Tersangka KPK

Nasional
Perubahan Substansi Putusan MK Diduga Disengaja, Bukan Salah Ketik

Perubahan Substansi Putusan MK Diduga Disengaja, Bukan Salah Ketik

Nasional
BPKH bersama Dompet Dhuafa Bagikan 250 Kitchen Kit untuk Penyintas Gempa Cianjur

BPKH bersama Dompet Dhuafa Bagikan 250 Kitchen Kit untuk Penyintas Gempa Cianjur

Nasional
Kerahkan 4 Plant, WSBP Rampungkan Suplai Beton Proyek Jalan Tol Bocimi Seksi II

Kerahkan 4 Plant, WSBP Rampungkan Suplai Beton Proyek Jalan Tol Bocimi Seksi II

Nasional
Jaksa: Penasihat Hukum Sambo, Ricky, dan Kuat Ma'ruf Tim yang Sama, Logika Berpikirnya Sudah Tak Rasional

Jaksa: Penasihat Hukum Sambo, Ricky, dan Kuat Ma'ruf Tim yang Sama, Logika Berpikirnya Sudah Tak Rasional

Nasional
MK Diminta Usut Dugaan Perubahan Substansi Putusan Terkait Pergantian Hakim Konstitusi

MK Diminta Usut Dugaan Perubahan Substansi Putusan Terkait Pergantian Hakim Konstitusi

Nasional
Tim Kecil Bakal Koalisi Perubahan Bertemu, Tanya Kesungguhan Partai Dukung Anies

Tim Kecil Bakal Koalisi Perubahan Bertemu, Tanya Kesungguhan Partai Dukung Anies

Nasional
KPK: 'Red Notice' Terlambat Terbit karena Paulus Tannos Ganti Nama

KPK: "Red Notice" Terlambat Terbit karena Paulus Tannos Ganti Nama

Nasional
Tuntutan 6 Anak Buah Ferdy Sambo Terdakwa Kasus 'Obstruction of Justice' Pembunuhan Brigadir J

Tuntutan 6 Anak Buah Ferdy Sambo Terdakwa Kasus "Obstruction of Justice" Pembunuhan Brigadir J

Nasional
Nasdem Mengaku Tak Mundur dari Penjajakan Koalisi Perubahan meski Bertemu Gerindra-PKB

Nasdem Mengaku Tak Mundur dari Penjajakan Koalisi Perubahan meski Bertemu Gerindra-PKB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.