Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 09/05/2017, 16:08 WIB
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara menilai Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terbukti menodai agama dengan melanggar Pasal 156a KUHP.

Majelis hakim menjatuhkan hukuman dua tahun penjara dan memerintahkan agar Ahok ditahan.

Tak lama setelah palu diketuk oleh Ketua Majelis Hakim Dwiarso Budi Santiarto, Ahok dibawa ke Rumah Tahanan Klas I Cipinang, Jakarta Timur.

Ahok kemudian menjalani proses administrasi dan tes kesehatan di Rutan Cipinang.

Namun, yang menjadi pertanyaan, bisakah Ahok tidak ditahan meski diputus bersalah oleh hakim?

Pengajar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menilai, Ahok bisa saja tidak ditahan meski divonis bersalah.

Menurut dia, sejak Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengeluarkan putusan dan Ahok menyatakan banding, maka kewenangan penahanan beralih kepada pengadilan tinggi.

Menurut Fickar, dengan Ahok menyatakan banding, maka putusan PN Jakut dinyatakan belum berkekuatan hukum tetap.

"Maka seharusnya dia (Ahok) langsung diproses ke Kepaniteraan PN Jakut, supaya putusannya tidak berkekuatan hukum tetap," kata Fickar melalui pesan singkat, Selasa (9/5/2017).

Menurut Fickar, ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 21 hingga Pasal 31 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Menurut dia, ketentuan dalam undang-undang tersebut harus dibaca bahwa berakhirnya masa pemeriksaan di satu instansi seperti penyidik, jaksa penuntut, dan hakim, maka berakhir pula kewenangan untuk melakukan penahanan.

Hal serupa juga dikatakan ahli hukum pidana Indriyanto Seno Adji. Menurut Anto, sejak berlakunya KUHAP, istilah penahanan langsung tidak pernah dilaksanakan, karena ada upaya hukum banding/kasasi.

"Selain itu, diktum putusan hakim pertama adalah non-executable terhadap upaya paksa penahanan, karena belum mengikat dan belum berkekuatan tetap," kata Anto.

Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut menyarankan agar Ahok dan kuasa hukumnya mengajukan permohonan penangguhan penahanan atau pengalihan status tahanan kepada Pengadilan Tinggi.






Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

LSI Denny JA: PDI-P di Ambang 'Hattrick' Menang Pemilu jika Punya Capres Populer

LSI Denny JA: PDI-P di Ambang "Hattrick" Menang Pemilu jika Punya Capres Populer

Nasional
BPOM Dinilai Perlu Dievaluasi Total Terkait Kasus Gagal Ginjal Akut Baru

BPOM Dinilai Perlu Dievaluasi Total Terkait Kasus Gagal Ginjal Akut Baru

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi dan Iriana Ajak Tim Pengawal Makan Bersama | Pidato Prabowo Singgung Pengkhianatan dan Musuh dalam Selimut

[POPULER NASIONAL] Jokowi dan Iriana Ajak Tim Pengawal Makan Bersama | Pidato Prabowo Singgung Pengkhianatan dan Musuh dalam Selimut

Nasional
Parpol Lama Dinilai Diuntungkan karena Dapil DPR dan DPRD Provinsi Tak Berubah

Parpol Lama Dinilai Diuntungkan karena Dapil DPR dan DPRD Provinsi Tak Berubah

Nasional
Survei LSI Denny JA Ungkap Rapor Biru-Merah Pemerintahan Jokowi

Survei LSI Denny JA Ungkap Rapor Biru-Merah Pemerintahan Jokowi

Nasional
Ungkap Keinginan Bertemu Megawati, Surya Paloh Disebut Galau soal Politik

Ungkap Keinginan Bertemu Megawati, Surya Paloh Disebut Galau soal Politik

Nasional
Kritisi soal Elektabilitas, PDI-P: Jangan Sampai Kita Lahirkan Pemimpin karena Medsos

Kritisi soal Elektabilitas, PDI-P: Jangan Sampai Kita Lahirkan Pemimpin karena Medsos

Nasional
Isu Perjanjian Utang Piutang Rp 50 Miliar Dinilai sebagai Upaya Delegitimasi Anies Baswedan

Isu Perjanjian Utang Piutang Rp 50 Miliar Dinilai sebagai Upaya Delegitimasi Anies Baswedan

Nasional
Soal Kemungkinan Panggil Menkominfo di Kasus BTS 4G, Jaksa Agung: Tunggu Saja Waktunya

Soal Kemungkinan Panggil Menkominfo di Kasus BTS 4G, Jaksa Agung: Tunggu Saja Waktunya

Nasional
Menyoal dan Mengukur Kualitas Demokrasi Kita

Menyoal dan Mengukur Kualitas Demokrasi Kita

Nasional
Cara Nikah di KUA 2023

Cara Nikah di KUA 2023

Nasional
Syarat dan Cara Membuat Akta Kematian Terbaru

Syarat dan Cara Membuat Akta Kematian Terbaru

Nasional
Tanggal 12 Februari Hari Memperingati Apa?

Tanggal 12 Februari Hari Memperingati Apa?

Nasional
Tak Hanya Safari ke Golkar, PKS Bakal Sambangi Gerindra dan PKB

Tak Hanya Safari ke Golkar, PKS Bakal Sambangi Gerindra dan PKB

Nasional
Golkar Bilang Tak Ada Manuver Ubah Haluan Dukung Pemilu Proporsional Tertutup

Golkar Bilang Tak Ada Manuver Ubah Haluan Dukung Pemilu Proporsional Tertutup

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.