Pasal Penodaan Agama pada KUHP Tak Masuk Daftar Revisi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pasal 156a pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penodaan agama dipastikan bakal dipertahankan atau tidak akan direvisi. 

Seperti diketahui, DPR dan pemerintah sedang membahas revisi KUHP dan bakal merevisi sejumlah pasal.

"Tidak ada rencana merevisi pasal itu," kata Anggota Panitia Kerja (Panja) KUHP dari Komisi III DPR, Arsul Sani melalui pesan singkat, Selasa (9/5/2017).

Adapun alasan pasal tersebut dipertahankan adalah karena pernah diuji ke Mahkamah Konsitusi (MK) dan putusan MK tegas menyatakan bahwa Pasal 156a tidak bertentangan dengan norma-norma konstitusi.

(Baca: Menurut ICJR, Pasal Penodaan Agama dalam Rancangan KUHP Sebaiknya Dihapus)

Sementara itu, alasan kedua adalah pasal tersebut dianggap masih dibutuhkan dalam situasi masyarakat yang majemuk. Pasal itu dianggap bisa menghindari kelompok masyarakat tertentu bertindak main hakim sendiri lantaran agamanya dinista atau dinodai.

"Jadi pasal ini merupakan social control tool atau sarana kontrol sosial terhadap kemungkinan adanya tindakan-tindakan anarkistis karena ketiadaan hukum yang mengatur penodaan atau penistaan terhadap suatu agama," tuturnya.

Sedangkan saat disinggung potensi pasal tersebut dijadikan alat untuk melindungi kelompok agama mayoritas, Arsul tak sepakat.

Menurut dia, jika pasal tersebut dijadikan alat melindungi agama mayoritas, persoalannya ada pada penerapan hukum oleh aparatur negara. Bukan salah rumusan pasalnya.

Dalam sejarah penggunaan Pasal 156a, kata dia, tak hanya penoda atau penista agama Islam yang dikenai pasal tersebut.