Jelang Sidang Putusan Ahok, Djarot: Demo Supaya Apa?

JAKARTA, KOMPAS.com - Sidang putusan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok atas kasus dugaan penodaan agama akan digelar Selasa (9/5/2017) besok di auditorium Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta Selatan.

Ahok selaku terdakwa kasus dugaan penodaan agama telah menjalani 20 lebih agenda persidangan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Terkait itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Syaiful Hidayat mengimbau agar publik tak perlu demo besar-besaran esok hari. Sebab, ia yakin hakim akan memutus dugaan perkara yang dikenakan ke Ahok itu seadil-adilnya.

Hal itu dikatakan Djarot usai hadir dalam peringatan tragedi Mei 1998 ke-19, di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Pondok Ranggon, Jakarta Timur, Senin, (8/5/2017).

"Jadi enggak usah demo-demo, ngapain tuh. Supaya apa? Supaya betul-betul keputusannya itu seadil-adilnya? Saya yakin hakim akan independen dan tidak bisa diintervensi," kata Djarot.

(Baca: Merasa Kasusnya Dipaksakan, Ahok Pasrah Hadapi Sidang Vonis Besok)

Ia pun mengajak semua masyarakat menghargai keputusan apapun yang akan diketok di meja hijau tersebut. Alasannya, Indonesia adalah negara hukum, karenanya ia percayakan semuanya kepada hukum yang berlaku.

"Kita percaya saja pada keputusan apapun, bahwa kita hargai apapun keputusan hakim. Kan kita percaya kita itu negara hukum kita serahkan. Tidak perlu ada intimidasi," ujar Djarot.

Jaksa penuntut umum sebelumnya menyatakan Ahok bersalah dan menuntut hukuman satu tahun penjara dengan masa percobaan dua tahun.

(Baca: Kawal Ketat Sidang Vonis Ahok, Polisi Siapkan 3.000 Personel)

Penuntut umum menilai perbuatan Ahok telah memenuhi unsur dalam Pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), satu dari dua pasal alternatif yang sebelumnya didakwakan kepada Ahok.

Ahok sebelumnya didakwa Pasal 156a dan Pasal 156 KUHP. Adapun Pasal 156 KUHP berbunyi "Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Rp 4.500."

Adapun isi Pasal 156a KUHP adalah, "Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia."