Kompas.com - 08/05/2017, 16:46 WIB
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS — Benih-benih radikalisme mulai masuk ke sekolah. Muncul pemikiran siswa untuk mengganti dasar negara Pancasila dengan paham agama. Fenomena ini memprihatinkan di tengah upaya membangun semangat kebangsaan pada generasi muda.

Hasil survei SETARA Institute for Democracy and Peace (SIDP) yang dilakukan pada siswa SMA negeri di Bandung dan Jakarta tahun 2015 menunjukkan, sekitar 8,5 persen siswa setuju dasar negara diganti dengan agama dan 9,8 persen siswa mendukung gerakan Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS). Meski relatif sedikit, fakta ini mengkhawatirkan karena sekolah negeri selama ini cukup menekankan kebangsaan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Sabtu (6/5), SIDP menemukan, ada 31 persen materi pendidikan agama yang tak selaras dengan nilai kebinekaan.

Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektur, Khazanah Keagamaan, dan Manajemen Organisasi Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Penelitian menunjukkan, buku teks PAI yang beredar memuat banyak kesalahan dan kekeliruan. Contohnya isi buku yang cenderung ke arah nilai-nilai radikal dan penyelesaian konflik melalui kekerasan.

Pada 2016, penelitian dan pemeriksaan buku teks PAI dilakukan untuk sekolah dan madrasah pada semua jenjang sebanyak 150 buku. Kesalahan terbanyak ditemukan dalam penerapan transliterasi dan penulisan ayat. Hal ini dapat memengaruhi makna ayat dan hadis jika tidak dialihaksarakan.

Saiful Mujani Research Consulting (SRMC) pada Desember 2015 menemukan, 4 persen warga usia 22-25 tahun dan 5 persen warga yang masih sekolah atau kuliah mengenal dan setuju dengan NIIS.

Ketua Yayasan Cahaya Guru Henny Supolo mengatakan, dalam pendidikan, kemerdekaan berpikir sangat penting. Tujuannya agar materi pendidikan masuk ke dalam kesadaran, bukan hanya pengetahuan. "Butuh waktu untuk refleksi mendapatkan apa yang dipandang sebagai rohnya pendidikan," katanya.

Sementara itu, Doni Koesoema, pengamat pendidikan karakter, mengatakan, Pancasila perlu diajarkan artinya dan implementasinya secara langsung, bukan melalui mata pelajaran. "Mata pelajaran Pancasila bukan solusi, melainkan logika dalam berpikir kritis yang perlu dikuatkan," kata Doni.

Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia Retno Listyarti menekankan perlunya sikap toleransi bermula dari guru. Adapun Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menekankan penguatan pendidikan karakter. (ELN/DNE)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 8 Mei 2017, di halaman 11 dengan judul "Radikalisme di Sekolah".

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Periksa Ketua DPRD Kota Ambon, KPK Usut Dugaan Setoran Uang Suap ke Richard Louhenapessy

Periksa Ketua DPRD Kota Ambon, KPK Usut Dugaan Setoran Uang Suap ke Richard Louhenapessy

Nasional
Komnas HAM Jadwalkan Pemeriksaan Ferdy Sambo Kamis 11 Agustus

Komnas HAM Jadwalkan Pemeriksaan Ferdy Sambo Kamis 11 Agustus

Nasional
Kasus Meme Stupa Roy Suryo, SAFEnet: Bukti Pasal Karet UU ITE Bisa Menyasar Siapa Saja

Kasus Meme Stupa Roy Suryo, SAFEnet: Bukti Pasal Karet UU ITE Bisa Menyasar Siapa Saja

Nasional
Komnas HAM Buka Kemungkinan Periksa Kembali Semua Ajudan Ferdy Sambo

Komnas HAM Buka Kemungkinan Periksa Kembali Semua Ajudan Ferdy Sambo

Nasional
Hadapi Praperadilan Nizar Dahlan, KPK Tegaskan Telah Tindak Lanjuti Laporan terhadap Suharso Monoarfa

Hadapi Praperadilan Nizar Dahlan, KPK Tegaskan Telah Tindak Lanjuti Laporan terhadap Suharso Monoarfa

Nasional
Bupati Mamberamo Tengah Belum Tertangkap, KPK Terus Koordinasi dengan Interpol

Bupati Mamberamo Tengah Belum Tertangkap, KPK Terus Koordinasi dengan Interpol

Nasional
2.816 Jemaah Haji Indonesia Pulang Hari Ini, Berikut Jadwalnya

2.816 Jemaah Haji Indonesia Pulang Hari Ini, Berikut Jadwalnya

Nasional
Petugas LPSK Selesai Periksa Psikologis Istri Ferdy Sambo di Kediamannya

Petugas LPSK Selesai Periksa Psikologis Istri Ferdy Sambo di Kediamannya

Nasional
Beda Pengakuan Bharada E soal Penembakan Brigadir J Dulu dan Terkini...

Beda Pengakuan Bharada E soal Penembakan Brigadir J Dulu dan Terkini...

Nasional
Letjen Maruli Bertemu KSAD Jepang, Paparkan Keistimewaan Kostrad

Letjen Maruli Bertemu KSAD Jepang, Paparkan Keistimewaan Kostrad

Nasional
KPU Minta Pemerintah Segera Proses Revisi Anggaran 2022

KPU Minta Pemerintah Segera Proses Revisi Anggaran 2022

Nasional
LPSK Tiba di Bareskrim, Mau Temui Bharada E yang Diyakini Punya Info Penting

LPSK Tiba di Bareskrim, Mau Temui Bharada E yang Diyakini Punya Info Penting

Nasional
Beredar Video Serda Ucok Buru Pembunuh Brigadir J, TNI AD: Upaya Adu Domba dengan Polri

Beredar Video Serda Ucok Buru Pembunuh Brigadir J, TNI AD: Upaya Adu Domba dengan Polri

Nasional
Geledah Plaza Summarecon Bekasi, KPK Amankan Dokumen Dugaan Aliran Dana Suap Wali Kota Yogyakarta

Geledah Plaza Summarecon Bekasi, KPK Amankan Dokumen Dugaan Aliran Dana Suap Wali Kota Yogyakarta

Nasional
Soal Kasus Brigadir J, Jokowi: Jangan sampai Turunkan Kepercayaan Masyarakat ke Polri

Soal Kasus Brigadir J, Jokowi: Jangan sampai Turunkan Kepercayaan Masyarakat ke Polri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.