Kompas.com - 08/05/2017, 15:37 WIB
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/4/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraWakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/4/2017).
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menegaskan, pembubaran organisasi kemasyarakatan (ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tetap harus melalui proses pengadilan.

Ia memprediksi, proses tersebut tak akan berlangsung singkat.

"Pemerintah boleh melakukan gugatan tapi tidak boleh melakukan pembubaran tanpa proses pengadilan. Jadi harus melalui proses peradilan," ujar Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/5/2017).

"Ya silakan saja, nanti HTI akan mempersiapkan gugatan, sekaligus pasti ada gugatan ganti rugi kan," ujar dia.

(Baca: Wiranto: Pembubaran HTI Bukan Berarti Pemerintah Anti-Ormas Islam)

Fahri menilai Pemerintah kelimpungan dalam merespons pemikiran HTI, sehingga memutukan untuk membubarkan ormas tersebut.

Putusan pembubaran ini, kata Fahri menjadi bukti bahwa pemerintah tak terlalu memahami Pancasila.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

HTI, kata Fahri, percaya bahwa permasalahan di dunia tak akan selesai jika khilafah tak terbentuk.

Hal itu menjadi khayalan atau perbedaan yang menjadi dinamika di masyarakat sipil.

"HTI ini cuma mengkhayal saja dengan pikirannya. Tidak ada yang mengkhawatirkan. Sama dengan orang punya pikiran bahwa suatu hari ada pandangan yang mengatakan bahwa Indonesia menjadi negara komunis, menurut saya sih mengkhayal," tutur dia.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Nadiem: Merdeka Belajar Dirancang untuk Prioritaskan Kebutuhan Pelajar

Nadiem: Merdeka Belajar Dirancang untuk Prioritaskan Kebutuhan Pelajar

Nasional
UPDATE: Tambah 4 di Qatar, Total Kasus WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri Kini 5.061

UPDATE: Tambah 4 di Qatar, Total Kasus WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri Kini 5.061

Nasional
Buron Hendra Subrata Akan Dideportasi dari Singapura

Buron Hendra Subrata Akan Dideportasi dari Singapura

Nasional
Menteri PPPA: Pembelajaran Tatap Muka Harus Dipertimbangkan Kembali

Menteri PPPA: Pembelajaran Tatap Muka Harus Dipertimbangkan Kembali

Nasional
Wakasal Apresiasi Ketangguhan Remaja Asal Pulau Harapan, Mampu Bertahan 3 Jam di Laut

Wakasal Apresiasi Ketangguhan Remaja Asal Pulau Harapan, Mampu Bertahan 3 Jam di Laut

Nasional
KSAL Berikan Adhi Makayasa untuk Putra Papua Anak Juru Parkir

KSAL Berikan Adhi Makayasa untuk Putra Papua Anak Juru Parkir

Nasional
Vaksinasi Covid-19 untuk Umum Dibuka Mulai Juli, Ini Lokasi Pelaksanaan Menurut Kemenkes

Vaksinasi Covid-19 untuk Umum Dibuka Mulai Juli, Ini Lokasi Pelaksanaan Menurut Kemenkes

Nasional
Buron Kejaksaan Ditemukan Lagi di Singapura, Segera Dipulangkan ke Jakarta

Buron Kejaksaan Ditemukan Lagi di Singapura, Segera Dipulangkan ke Jakarta

Nasional
Panduan Lengkap Shalat Hari Raya Idul Adha dan Kurban 2021

Panduan Lengkap Shalat Hari Raya Idul Adha dan Kurban 2021

Nasional
Mulai 25 Juni, Penerbangan dari Indonesia Dilarang Masuk Hong Kong

Mulai 25 Juni, Penerbangan dari Indonesia Dilarang Masuk Hong Kong

Nasional
Hong Kong Tetapkan Indonesia Berisiko Tinggi Penularan Covid-19

Hong Kong Tetapkan Indonesia Berisiko Tinggi Penularan Covid-19

Nasional
Angka Pekerja Anak di Indonesia Makin Mengkhawatirkan

Angka Pekerja Anak di Indonesia Makin Mengkhawatirkan

Nasional
Kuasa Hukum Rizieq Shihab Berharap Hakim Memvonis dengan Adil

Kuasa Hukum Rizieq Shihab Berharap Hakim Memvonis dengan Adil

Nasional
Pertimbangan Jokowi Pilih PPKM Mikro di Tengah Lonjakan Kasus Covid-19

Pertimbangan Jokowi Pilih PPKM Mikro di Tengah Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Polri Pastikan SKB UU ITE Bakal Jadi Pedoman dalam Penanganan Perkara

Polri Pastikan SKB UU ITE Bakal Jadi Pedoman dalam Penanganan Perkara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X