Ini Alasan Pemerintah Bubarkan Hizbut Tahrir Indonesia

Kompas.com - 08/05/2017, 14:38 WIB
KOMPAS.com/Kristian Erdianto Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto didampingi Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menkumham Yasonna Laoly dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian saat memberikan keterangan pers terkait pembubaran HTI di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (8/5/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memutuskan untuk membubarkan dan melarang kegiatan yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan (ormas) Hizbut Tahrir Indonesia ( HTI).

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menuturkan, keputusan tersebut telah melalui satu proses pengkajian yang panjang.

"Kami memfinalisasi satu proses yang cukup panjang, mempelajari dan mengarahkan sesuai UU Ormas dan sesuai ideologi negara Pancasila," ujar Wiranto dalam jumpa pers di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (8/5/2017).

(baca: Pemerintah Bubarkan Hizbut Tahrir Indonesia)

Dalam keputusan tersebut, Wiranto memaparkan tiga alasan pemerintah membubarkan HTI.

Pertama, sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional.

Kedua, kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.

(baca: Ketum PBNU: HTI Tidak Cocok di Indonesia)

Ketiga, aktifitas yang dilakukan HTI dinilai telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI.

"Mencermati berbagai pertimbangan diatas, serta menyerap aspirasi masyarakat, Pemerintah perlu mengambil langkah–langkah hukum secara tegas untuk membubarkan HTI," tutur Wiranto.

Jumpa pers tersebut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian dan pejabat lainnya.

Kompas.com masih mencoba meminta tanggapan pihak HTI.

(baca: HTI: Coba Tunjukkan, di Mana Kami Sebut Anti-Pancasila?)

Halaman:


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorSandro Gatra

Terkini Lainnya

PKK Jabar: Perencanaan Kehamilan Jadi Kunci Tekan Angka Stunting

PKK Jabar: Perencanaan Kehamilan Jadi Kunci Tekan Angka Stunting

Regional
Di Jatim, Tenaga Pemilu yang Meninggal Dapat Santunan Rp15 Juta dan Piagam Penghargaan

Di Jatim, Tenaga Pemilu yang Meninggal Dapat Santunan Rp15 Juta dan Piagam Penghargaan

Regional
'Spoiler' Film Avengers: Endgame, Pria di Hong Kong Ini Dihajar di Luar Bioskop

"Spoiler" Film Avengers: Endgame, Pria di Hong Kong Ini Dihajar di Luar Bioskop

Internasional
Rumah Ambruk di Johar Baru Timpa Mikrolet dan Ojek Online

Rumah Ambruk di Johar Baru Timpa Mikrolet dan Ojek Online

Megapolitan
Di Jateng, Petugas Pemilu yang Meninggal Dapat Santunan Rp 10 Juta

Di Jateng, Petugas Pemilu yang Meninggal Dapat Santunan Rp 10 Juta

Regional
Bertemu Jokowi di Istana, Ini Penjelasan Presiden KSPI Said Iqbal

Bertemu Jokowi di Istana, Ini Penjelasan Presiden KSPI Said Iqbal

Nasional
Ini Kata Kim Jong Un soal Trump Saat Bertemu dengan Putin

Ini Kata Kim Jong Un soal Trump Saat Bertemu dengan Putin

Internasional
BNN Sumut Bongkar Jaringan Narkoba Internasional yang Dikendalikan Napi dari Dalam Lapas Tanjung Gusta

BNN Sumut Bongkar Jaringan Narkoba Internasional yang Dikendalikan Napi dari Dalam Lapas Tanjung Gusta

Regional
Pimpinan Komisi II: Tidak Boleh Ada Lagi Korban Jiwa di Pemilu

Pimpinan Komisi II: Tidak Boleh Ada Lagi Korban Jiwa di Pemilu

Nasional
11 Senjata Api Dilaporkan Hilang Dicuri dari Kantor Polisi di Selandia Baru

11 Senjata Api Dilaporkan Hilang Dicuri dari Kantor Polisi di Selandia Baru

Internasional
Prabowo-Sandiaga Instruksikan Agar Relawan Pengawal Suara Diperhatikan

Prabowo-Sandiaga Instruksikan Agar Relawan Pengawal Suara Diperhatikan

Nasional
Bupati Labuhan Batu Utara Diperiksa Sebagai Saksi Kasus Korupsi Senilai Rp 3 Miliar

Bupati Labuhan Batu Utara Diperiksa Sebagai Saksi Kasus Korupsi Senilai Rp 3 Miliar

Regional
Foto 'Salaman' Pangeran William dan PM Selandia Baru Jadi Viral

Foto "Salaman" Pangeran William dan PM Selandia Baru Jadi Viral

Internasional
Tanah Bergerak di Nyalindung Sukabumi, Jumlah Rumah Rusak Bertambah

Tanah Bergerak di Nyalindung Sukabumi, Jumlah Rumah Rusak Bertambah

Regional
Ketua KPU Nilai Tim Pencari Fakta Kecurangan Pemilu Belum Diperlukan

Ketua KPU Nilai Tim Pencari Fakta Kecurangan Pemilu Belum Diperlukan

Nasional

Close Ads X