Kompas.com - 08/05/2017, 11:40 WIB
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto saat ditemui di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (8/5/2017). KOMPAS.com/Kristian ErdiantoMenteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto saat ditemui di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (8/5/2017).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto berharap, seluruh pihak menghormati putusan majelis hakim dalam kasus dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara akan menjatuhkan vonis pengadilan pada Selasa (9/5/2017).

"Kami mengharapkan, kalau sudah ada keputusan, mari semua pihak menerima dengan tidak emosi, lapang dada, bahwa hukum sudah dilakukan dengan sebaik-baiknya, adil dan transparan," ujar Wiranto, saat ditemui di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (8/5/2017).

Wiranto mengatakan, selama ini pemerintah telah memastikan proses peradilan kasus Ahok berjalan sesuai dengan mekanisme yang berlaku, adil, dan transparan.

(Baca: Wiranto Ingatkan Aksi Massa Tak Bisa Intervensi Vonis Ahok)

Upaya ini dilakukan agar keputusan hukum tidak menimbulkan dugaan adanya suatu konspirasi yang ingin mempengaruhi proses hukum itu sendiri.

Dia juga mengingatkan bahwa sesuai konstitusi, putusan majelis hakim tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Oleh sebab itu, kata Wiranto, pemerintah berharap tidak ada lagi gejolak yang timbul dari sekelompok masyarakat pasca-vonis kasus Ahok.

Ketua Dewan Pembina Partai Hanura itu, menilai, gejolak yang muncul justru berpotensi mengganggu ketertiban, keamanan dan perekonomian di masyarakat.

"Jangan sampai keputusan hukum justru menimbulkan hal-hal baru yang mengganggu ketertiban masyarakat, keamanan, yang artinya mengganggu perekonomian di Jakarta bahkan dalam kondisi atau wilayah yang lebih luas lagi," ujar dia.

(Baca: Kapolri Imbau Tak Perlu Demo Jelang Vonis Ahok)

"Berkali-kali kami sudah mengimbau kepada masyarakat bahwa Indonesia ini kan negara hukum, semuanya kita serahkan pada hukum terutama dengan adanya hal-hal yang menyangkut adanya pelanggaran hukum," tambahnya.

Pada Jumat (5/5/2017) lalu, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF-MUI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Mahkamah Agung.

Dalam aksi tersebut, sejumlah perwakilan demonstran mendatangai pimpinan MA dan menyampaikan pesan agar hakim memutuskan vonis terbaik atas kasus Ahok.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketum PBNU Kritik Penanganan Pandemi yang Tak Libatkan Masyarakat

Ketum PBNU Kritik Penanganan Pandemi yang Tak Libatkan Masyarakat

Nasional
Pegawai Pertanyakan Putusan Dewas soal Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan KPK

Pegawai Pertanyakan Putusan Dewas soal Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan KPK

Nasional
Muhaimin Nilai Sistem Demokrasi Mesti Dievaluasi

Muhaimin Nilai Sistem Demokrasi Mesti Dievaluasi

Nasional
Tak Temukan Obat Covid-19 di Apotek, Jokowi: Terus Saya Cari Ke Mana?

Tak Temukan Obat Covid-19 di Apotek, Jokowi: Terus Saya Cari Ke Mana?

Nasional
Said Aqil: PKB Harus Jadi Partai yang Dewasa dan Matang

Said Aqil: PKB Harus Jadi Partai yang Dewasa dan Matang

Nasional
Kasus Kematian Saat Isolasi Mandiri Meningkat, Ini Respons Kemenkes

Kasus Kematian Saat Isolasi Mandiri Meningkat, Ini Respons Kemenkes

Nasional
Peringati Hari Anak Nasional, Kementerian KP Bagikan 1,2 Ton Ikan di Kampung Pemulung dan Lapas Anak

Peringati Hari Anak Nasional, Kementerian KP Bagikan 1,2 Ton Ikan di Kampung Pemulung dan Lapas Anak

Nasional
Kritik Penanganan Pandemi, Muhaimin: Semua Serba Pemerintah

Kritik Penanganan Pandemi, Muhaimin: Semua Serba Pemerintah

Nasional
Klaim PKB Masuk Tiga Besar, Muhaimin: Kita Sudah Meninggalkan Level Tengah

Klaim PKB Masuk Tiga Besar, Muhaimin: Kita Sudah Meninggalkan Level Tengah

Nasional
Realisasi Anggaran Penanganan Covid-19 di Kabupaten Bekasi dan Kota Depok Masih Rendah

Realisasi Anggaran Penanganan Covid-19 di Kabupaten Bekasi dan Kota Depok Masih Rendah

Nasional
Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Perpanjang Penahanan Yoory Corneles

Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Perpanjang Penahanan Yoory Corneles

Nasional
Said Aqil: Tolong Saya Dibantu Sadarkan Beberapa Kiai yang Tak Percaya Covid-19, Tak Percaya Vaksin

Said Aqil: Tolong Saya Dibantu Sadarkan Beberapa Kiai yang Tak Percaya Covid-19, Tak Percaya Vaksin

Nasional
Jokowi Cek Obat Covid-19 di Apotek di Bogor, tapi Tak Tersedia

Jokowi Cek Obat Covid-19 di Apotek di Bogor, tapi Tak Tersedia

Nasional
Ketua DPR Harap Segera Ada Vaksin Covid-19 untuk Anak di Bawah 12 Tahun

Ketua DPR Harap Segera Ada Vaksin Covid-19 untuk Anak di Bawah 12 Tahun

Nasional
Said Aqil: Tidak Boleh Ada Ketegangan antara NU dan PKB

Said Aqil: Tidak Boleh Ada Ketegangan antara NU dan PKB

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X