Ketua Komisi III Minta Menkumham Tak Hanya Mengeluh soal Lapas-Rutan

Kompas.com - 08/05/2017, 10:46 WIB
Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/9/2016) KOMPAS.com/Nabilla TashandraKetua Komisi III DPR Bambang Soesatyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/9/2016)
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo menilai Pemerintah, khususnya Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly tak pernah menawarkan solusi konkret atas permasalahan di Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan.

Hal ini menyusul peristiwa kaburnya 442 tahanan dari Rumah Tahanan Kelas IIB Sialang Bungkuk di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Jumat (5/5/2017).

"Komisi III DPR dan masyarakat pada umumnya tentu saja prihatin. Soalnya, setiap kali terjadi kerusuhan di LP, Kementerian Hukum dan HAM hanya bisa mengeluh dan mengeluh, nyaris tidak pernah menawarkan atau memberi solusi," kata Bambang melalui pesan singkat, Senin (8/5/2017).

(baca: 199 Tahanan yang Kabur dari Rutan Pekanbaru Masih Buron)

Dalam waktu dekat, lanjut Bambang, kerusuhan di Lapas juga terjadi di Bengkulu saat bentrok fisik terjadi dalam blok tindak pidana narkoba. Maret 2017 kerusuhan juga terjadi di Lapas Jambi.

Dari serangkaian kerusuhan yang terjadi, Politisi Partak Golkar itu menilai, keluhan yang dimunculkan Kemenkumham selalu sama, yaitu soal kelebihan kapasitas Lapas.

(baca: Ini Penyebab Kaburnya Ratusan Penghuni Rutan Pekanbaru Versi Polisi)

Padahal, faktor tersebut merupakan persoalan lama yang sudah menjadi catatan khusus bahkan sebelum peristiwa kerusuhan di Lapas Banceuy, Bandung dan Lapas Kerobokan, Denpasar terjadi.

"Dalam kapasitasnya sebagai regulator, Kemenkumham sudah berperilaku tidak etis karena terus menerus mengeluh. Kemenkumham seharusnya menawarkan dan berani mengeksekusi program pembenahan atau normalisasi fungsi LP. Namun, Kemenkumham tidak bekerja maksimal membenahi LP, karena kerusuhan di dalam LP terus saja terjadi," tuturnya.

Permasalahan ini menjadi salah satu isu utama yang rencananya akan ditanyakan Komisi III pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menkumham saat masa persidangan nanti.

"Ya pasti (menjadi isu utama yang ditanyakan). Pekan depan usai reses kami undang Menkumham," tutur Bambang.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sidang Kasus Kerumunan dan Tes Usap Rizieq Shihab Akan Digelar di PN Jakarta Timur

Sidang Kasus Kerumunan dan Tes Usap Rizieq Shihab Akan Digelar di PN Jakarta Timur

Nasional
Kritik Perpres soal Investasi Miras, Sekum Muhammadiyah: Pemerintah Mestinya Bina Moral Masyarakat

Kritik Perpres soal Investasi Miras, Sekum Muhammadiyah: Pemerintah Mestinya Bina Moral Masyarakat

Nasional
Amien Rais Minta Jokowi Batalkan Perpres soal Investasi Miras

Amien Rais Minta Jokowi Batalkan Perpres soal Investasi Miras

Nasional
Irjen Napoleon Sebut Tak Ada Fakta yang Buktikan Keterlibatannya dalam Kasus Djoko Tjandra

Irjen Napoleon Sebut Tak Ada Fakta yang Buktikan Keterlibatannya dalam Kasus Djoko Tjandra

Nasional
IDI Sarankan Cakupan Penerima Insentif Terkait Penanganan Covid-19 Diperluas

IDI Sarankan Cakupan Penerima Insentif Terkait Penanganan Covid-19 Diperluas

Nasional
KPU Siapkan Data Pemilih Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 untuk Vaksinasi Covid-19

KPU Siapkan Data Pemilih Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
Lembaga Eijkman: Pendonor Plasma Konvalesen Tak Akan Alami Efek Samping

Lembaga Eijkman: Pendonor Plasma Konvalesen Tak Akan Alami Efek Samping

Nasional
Dirut PT PAL Budiman Saleh Segera Diadili Terkait Korupsi di PT DI

Dirut PT PAL Budiman Saleh Segera Diadili Terkait Korupsi di PT DI

Nasional
Soal Pandemi Covid-19 Dapat Jadi Endemik, IDI: Masih Hipotesis

Soal Pandemi Covid-19 Dapat Jadi Endemik, IDI: Masih Hipotesis

Nasional
Doni Monardo Ajak Penyintas Covid-19 Jadi Donor Plasma Konvalesen

Doni Monardo Ajak Penyintas Covid-19 Jadi Donor Plasma Konvalesen

Nasional
Besok, KPU dan Kemenkes Teken MoU Akses Data Pemilih untuk Vaksinasi Covid-19

Besok, KPU dan Kemenkes Teken MoU Akses Data Pemilih untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
Pihak Kepolisian Tak Hadir, Sidang Praperadilan Rizieq Shihab Kembali Ditunda

Pihak Kepolisian Tak Hadir, Sidang Praperadilan Rizieq Shihab Kembali Ditunda

Nasional
Vaksinasi Covid-19 di Lingkungan DPR Berjalan Tertib dan Sesuai Prokes

Vaksinasi Covid-19 di Lingkungan DPR Berjalan Tertib dan Sesuai Prokes

Nasional
IDI: Vaksinasi Cara Paling Etis Capai Herd Immunity

IDI: Vaksinasi Cara Paling Etis Capai Herd Immunity

Nasional
Demokrat Anggap Jhoni Allen Memanipulasi Sejarah Pendirian Partai

Demokrat Anggap Jhoni Allen Memanipulasi Sejarah Pendirian Partai

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X