Ketua Komisi III Minta Menkumham Tak Hanya Mengeluh soal Lapas-Rutan

Kompas.com - 08/05/2017, 10:46 WIB
Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/9/2016) KOMPAS.com/Nabilla TashandraKetua Komisi III DPR Bambang Soesatyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/9/2016)
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo menilai Pemerintah, khususnya Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly tak pernah menawarkan solusi konkret atas permasalahan di Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan.

Hal ini menyusul peristiwa kaburnya 442 tahanan dari Rumah Tahanan Kelas IIB Sialang Bungkuk di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Jumat (5/5/2017).

"Komisi III DPR dan masyarakat pada umumnya tentu saja prihatin. Soalnya, setiap kali terjadi kerusuhan di LP, Kementerian Hukum dan HAM hanya bisa mengeluh dan mengeluh, nyaris tidak pernah menawarkan atau memberi solusi," kata Bambang melalui pesan singkat, Senin (8/5/2017).

(baca: 199 Tahanan yang Kabur dari Rutan Pekanbaru Masih Buron)

Dalam waktu dekat, lanjut Bambang, kerusuhan di Lapas juga terjadi di Bengkulu saat bentrok fisik terjadi dalam blok tindak pidana narkoba. Maret 2017 kerusuhan juga terjadi di Lapas Jambi.

Dari serangkaian kerusuhan yang terjadi, Politisi Partak Golkar itu menilai, keluhan yang dimunculkan Kemenkumham selalu sama, yaitu soal kelebihan kapasitas Lapas.

(baca: Ini Penyebab Kaburnya Ratusan Penghuni Rutan Pekanbaru Versi Polisi)

Padahal, faktor tersebut merupakan persoalan lama yang sudah menjadi catatan khusus bahkan sebelum peristiwa kerusuhan di Lapas Banceuy, Bandung dan Lapas Kerobokan, Denpasar terjadi.

"Dalam kapasitasnya sebagai regulator, Kemenkumham sudah berperilaku tidak etis karena terus menerus mengeluh. Kemenkumham seharusnya menawarkan dan berani mengeksekusi program pembenahan atau normalisasi fungsi LP. Namun, Kemenkumham tidak bekerja maksimal membenahi LP, karena kerusuhan di dalam LP terus saja terjadi," tuturnya.

Permasalahan ini menjadi salah satu isu utama yang rencananya akan ditanyakan Komisi III pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menkumham saat masa persidangan nanti.

"Ya pasti (menjadi isu utama yang ditanyakan). Pekan depan usai reses kami undang Menkumham," tutur Bambang.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Angka Kematian Pasien Covid-19 di Indonesia Masih Lebih Tinggi Dibanding Rata-rata Dunia

Jokowi: Angka Kematian Pasien Covid-19 di Indonesia Masih Lebih Tinggi Dibanding Rata-rata Dunia

Nasional
Jokowi Minta Kasus Aktif Covid-19 Turun Tanpa Kurangi Testing Harian

Jokowi Minta Kasus Aktif Covid-19 Turun Tanpa Kurangi Testing Harian

Nasional
Januari hingga Juni, Jokowi Targetkan 40 Juta Orang Divaksinasi

Januari hingga Juni, Jokowi Targetkan 40 Juta Orang Divaksinasi

Nasional
ICJR: Kita Mengkhianati Akal Sehat jika UU ITE Tak Direvisi

ICJR: Kita Mengkhianati Akal Sehat jika UU ITE Tak Direvisi

Nasional
Jokowi Minta Masyarakat Tak Khawatir dengan Mutasi Virus Corona B.1.1.7

Jokowi Minta Masyarakat Tak Khawatir dengan Mutasi Virus Corona B.1.1.7

Nasional
Jokowi: 4,6 Juta Dosis Vaksin AstraZeneca Tiba di Indonesia Maret Ini

Jokowi: 4,6 Juta Dosis Vaksin AstraZeneca Tiba di Indonesia Maret Ini

Nasional
Satu Tahun Pandemi, Kejagung Lakukan Lebih dari 500.000 Sidang Online

Satu Tahun Pandemi, Kejagung Lakukan Lebih dari 500.000 Sidang Online

Nasional
Jemaah Haji 2021 Wajib Vaksin, Kemenag dan Kemenkes Diminta Koordinasi

Jemaah Haji 2021 Wajib Vaksin, Kemenag dan Kemenkes Diminta Koordinasi

Nasional
Istana Bantah Wapres Ma'ruf Amin Tak Dilibatkan dalam Susun Aturan Investasi Miras

Istana Bantah Wapres Ma'ruf Amin Tak Dilibatkan dalam Susun Aturan Investasi Miras

Nasional
Polri Akan Tindak Polisi di Sumut yang Tembakkan Pistol di Warung Tuak

Polri Akan Tindak Polisi di Sumut yang Tembakkan Pistol di Warung Tuak

Nasional
Marzuki Alie Akan Hadir di KLB Demokrat, Minta Keanggotaannya Dipulihkan

Marzuki Alie Akan Hadir di KLB Demokrat, Minta Keanggotaannya Dipulihkan

Nasional
Geledah Apartemen Jimmy Sutopo, Kejagung Temukan 36 Lukisan Berlapis Emas

Geledah Apartemen Jimmy Sutopo, Kejagung Temukan 36 Lukisan Berlapis Emas

Nasional
Diundang ke KLB Demokrat, Marzuki Alie: Saya Sudah Dipecat, Tentu Harus Hadir

Diundang ke KLB Demokrat, Marzuki Alie: Saya Sudah Dipecat, Tentu Harus Hadir

Nasional
Kasus Nurdin Abdullah, KPK Amankan Uang Tunai Rp 1,4 Miliar, 10.000 Dolar AS dan 190.000 Dolar Singapura

Kasus Nurdin Abdullah, KPK Amankan Uang Tunai Rp 1,4 Miliar, 10.000 Dolar AS dan 190.000 Dolar Singapura

Nasional
GAMKI Tolak Dikaitkan dengan Isu KLB Partai Demokrat

GAMKI Tolak Dikaitkan dengan Isu KLB Partai Demokrat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X