Kompas.com - 08/05/2017, 09:36 WIB
Agus Harimurti Yudhoyono mengikuti acara jalan sehat bersama sebagai rangkaian acara Rakernas Partai Demokrat di Mataram, NTB, yang berlangsung pada 7-9 Mei 2017 Rakhmat Nur Hakim/Komas.comAgus Harimurti Yudhoyono mengikuti acara jalan sehat bersama sebagai rangkaian acara Rakernas Partai Demokrat di Mataram, NTB, yang berlangsung pada 7-9 Mei 2017
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengatakan, partainya terus memantau pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu di DPR, terutama terkait ambang batas pemilihan presiden atau presidential threshold (PT).

Menurut Hinca, ambang batas pilpres sangat krusial dalam memengaruhi peta politik pencapresan di pemilu 2019. Ia merasa saat ini di DPR lebih banyak partai yang menginginkan PT sebesar 0 persen.

"Kalau kita bicara itu (RUU Pemilu), Demokrat tertantang membaca arah politik. Rakernas (Rapat Kerja Nasional) kami ini penting merespons RUU itu," ujar Hinca saat ditemui di Mataram, Nusa Tenggara Barat, dalam rangkaian acara Rakernas Partai Demokrat, Senin (8/5/2017).

Ia mengatakan, Partai Demokrat siap bila harus mengusung capres sendiri jika PT ditiadakan.

Menurut dia, sangat disayangkan bila Partai Demokrat harus berkoalisi mengusung capres dari partai lain. Karena, dengan demikian, nama Partai Demokrat tak ikut terkatrol jika capres yang diusung tak ada keterkaitan dengan Partai Demokrat.

Saat ditanya apakah putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yakni Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang bakal diusung, Hinca tak langsung menjawab. Namun, Hinca juga tak membantah.

"Beliau (AHY) punya pengalaman September sampai Februari di DKI (Pilkada DKI Jakarta), cepat sekali. Tapi juga cepat sekali melahirkan dia sebagai orang yang dikenal. Bahkan di daerah juga seperti di Kepulauan Riau dan kamu lihat sendiri di NTB, antusiasme masyarakat tinggi sekali kan," kata Hinca.

(Baca juga: Ini Alasan Pemerintah Dorong "Presidential Threshold" 20-25 Persen)

Ia menambahkan, saat ini Indonesia membutuhkan alternatif pemimpin baru di kancah politik. Menurut dia, jika nanti yang maju di pemilu 2019 hanya Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto, rakyat tak mendapat alternatif baru.

Karena itu, Hinca menilai, Agus Yudhoyono memenuhi dua syarat seseorang bisa menjadi pemimpin, yakni merupakan sosok yang tepat dan muncul di momen yang tepat pula.

"Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Masa ini (usia) kepala 3 dan 4 lah (usia 30-an dan 40-an) yang punya masa," tutur Hinca.

Ia bahkan tak menampik bila ada penerimaan positif dari internal Partai Demokrat untuk menerima kehadiran AHY sebagai pemimpin.

"Kami merasakan ada gairah yang kuat sekali menerima beliau. Kalau kami ukur dulu 17 persen suara di DKI. Kalau kemudian keliling ke daerah dan dia bisa mengangkatnya ya bagus," ucap Hinca.

"Tentu setiap kompetisi di depannya harus diikuti semuanya. Yang bisa dikuti ya diikuti," kata dia.

Kompas TV Langkah Kuda Agus Yudhoyono
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gugatan Praperadilan Direktur PT Loco Montrado terhadap KPK Dikabulkan

Gugatan Praperadilan Direktur PT Loco Montrado terhadap KPK Dikabulkan

Nasional
Jalan Panjang Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura: Mulai Dibahas 1998, Diteken di Era Jokowi

Jalan Panjang Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura: Mulai Dibahas 1998, Diteken di Era Jokowi

Nasional
Siapa yang Diuntungkan dari Penandatanganan Kesepakatan FIR Jakarta – Singapura?

Siapa yang Diuntungkan dari Penandatanganan Kesepakatan FIR Jakarta – Singapura?

Nasional
Manuver Cak Imin di Jawa Timur Gagal Pikat PBNU

Manuver Cak Imin di Jawa Timur Gagal Pikat PBNU

Nasional
Melihat Lonjakan Kasus Covid-19, Kasus Positif Tembus 7.010 Kemarin

Melihat Lonjakan Kasus Covid-19, Kasus Positif Tembus 7.010 Kemarin

Nasional
Gus Yahya Tegaskan NU Dilarang Berpolitik Praktis, Pengurus yang Dukung Bakal Capres Ditegur

Gus Yahya Tegaskan NU Dilarang Berpolitik Praktis, Pengurus yang Dukung Bakal Capres Ditegur

Nasional
Mantan Bupati Kepulauan Talaud, Sri Wahyumi, Kembali Masuk Penjara

Mantan Bupati Kepulauan Talaud, Sri Wahyumi, Kembali Masuk Penjara

Nasional
Menyoal Pengambilalihan Ruang Udara Strategis RI dari Singapura yang Belum Berakhir

Menyoal Pengambilalihan Ruang Udara Strategis RI dari Singapura yang Belum Berakhir

Nasional
Ekstra Puding Jadi Bayaran Bupati Langkat untuk Penghuni Kerangkeng yang Dipekerjakan

Ekstra Puding Jadi Bayaran Bupati Langkat untuk Penghuni Kerangkeng yang Dipekerjakan

Nasional
Anak Eks Pejabat Ditjen Pajak Diduga Turut Cuci Uang: Beli Jam Tangan Senilai Hampir Rp 900 Juta

Anak Eks Pejabat Ditjen Pajak Diduga Turut Cuci Uang: Beli Jam Tangan Senilai Hampir Rp 900 Juta

Nasional
KSP: Pengambilalihan Pengelolaan Wilayah Udara di Kepri Tegaskan Integritas Teritorial NKRI

KSP: Pengambilalihan Pengelolaan Wilayah Udara di Kepri Tegaskan Integritas Teritorial NKRI

Nasional
Indonesia Ambilalih FIR di Kepri, KSP: Selanjutnya Pastikan Kesiapan Infrastruktur

Indonesia Ambilalih FIR di Kepri, KSP: Selanjutnya Pastikan Kesiapan Infrastruktur

Nasional
Kronologi Perubahan Nama Satuan Elite TNI AU Korps Paskhas Jadi Kopasgat

Kronologi Perubahan Nama Satuan Elite TNI AU Korps Paskhas Jadi Kopasgat

Nasional
Johan Budi 'Ceramahi' Pimpinan KPK: Tak Ada Gunanya Ajari Orang, kalau Anda Tak Berintegritas

Johan Budi "Ceramahi" Pimpinan KPK: Tak Ada Gunanya Ajari Orang, kalau Anda Tak Berintegritas

Nasional
Ketum PBNU Tegur PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo karena Dugaan Terlibat Politik Praktis

Ketum PBNU Tegur PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo karena Dugaan Terlibat Politik Praktis

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.