Kompas.com - 07/05/2017, 15:41 WIB
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/1/2017) KOMPAS.com/Nabilla TashandraMenteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/1/2017)
EditorKrisiandi

PEKANBARU, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly meminta Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) menyasar lambaga pemasyarakatan sebagai target operasi.

Menurut dia ada perilaku pungli dari petugas lapas yang merugikan warga binaan. Misalnya, pemerasan. 

"Kebijakan afirmatif harus ada dilakukan, terutama terhadap perilaku pejabat yang memeras. Mudah-mudahan nanti ada OTT (operasi tangkap tangan). Kita minta Saber Pungli. Ini menterinya yang minta," kata Yasonna saat meninjau Rumah Tahanan Sialang Bungkuk di Pekanbaru, Minggu (7/5/2017).

(Baca: Polisi Masih Cari 200 Tahanan yang Kabur dari Rutan di Pekanbaru)

Ia menyebut penggunaan layanan seperti penerimaan tamu, pindah blok, telepon dan layanan lain sebagai ajang untuk memeras tahanan merupakan masalah klasik di lapas.

"Ada kurang makanan, air kurang. Sangat tidak manusiawi, orang sengaja ditumpuk supaya mahal," ungkapnya.

Dia mengakui kelebihan daya tampung lapas memicu munculnya berbagai masalah.

Persoalan itu juga dihadapi Rutan Sialang Bungkuk, yang memiliki kapasitas 300 orang namun digunakan untuk menampung 1.000 tahanan.

Dan persoalan itu terjadi di banyak lapas di Indonesia. (Baca: Dua Napi yang Kabur dari Rutan Pekanbaru Ditangkap Saat Naik Taksi)

"Kami cari solusi, mau tak mau harus ada penambahan bangunan, mungkin tahun depan, coba liat nanti anggaran yang tersedia bagi kami," tambah dia.

Ia menyatakan polisi sedang menyelidiki perkara pungutan liar di Rutan Sialang Bungkuk.
Kepala rumah tahanan juga sudah dinon-aktifkan dan akan menjalani pemeriksaan oleh kementerian maupun kepolisian.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ironi Sutan Sjahrir, Pendiri Bangsa yang Wafat dalam Status Tahanan Politik

Ironi Sutan Sjahrir, Pendiri Bangsa yang Wafat dalam Status Tahanan Politik

Nasional
Tanggapi Somasi, Kubu Moeldoko: Satu Dagelan Konyol, SBY Dikejar Karma Luar Biasa

Tanggapi Somasi, Kubu Moeldoko: Satu Dagelan Konyol, SBY Dikejar Karma Luar Biasa

Nasional
Menkes Klaim PPKM Mikro Turunkan Laju Penularan Covid-19

Menkes Klaim PPKM Mikro Turunkan Laju Penularan Covid-19

Nasional
Bantah Isu Musyawarah Luar Biasa, Yaqut: PKB Partai Paling Solid Dunia Akhirat

Bantah Isu Musyawarah Luar Biasa, Yaqut: PKB Partai Paling Solid Dunia Akhirat

Nasional
Polri Klaim Sudah Pantau Video Jozeph Paul Zhang Sebelum Viral

Polri Klaim Sudah Pantau Video Jozeph Paul Zhang Sebelum Viral

Nasional
Pakar Hukum: Ada Penelitian Sebut SP3 Potensi Jadi Tempat Jual-Beli Perkara

Pakar Hukum: Ada Penelitian Sebut SP3 Potensi Jadi Tempat Jual-Beli Perkara

Nasional
Polri Duga Jozeph Paul Zhang yang Mengaku Nabi ke-26 Ada di Jerman

Polri Duga Jozeph Paul Zhang yang Mengaku Nabi ke-26 Ada di Jerman

Nasional
K3I Apresiasi Bantuan Ambulans Dompet Dhuafa Bagi Masyarakat

K3I Apresiasi Bantuan Ambulans Dompet Dhuafa Bagi Masyarakat

Nasional
Cari Jozeph Paul Zhang, Kemenlu Komunikasi dengan Otoritas Jerman dan Hong Kong

Cari Jozeph Paul Zhang, Kemenlu Komunikasi dengan Otoritas Jerman dan Hong Kong

Nasional
Soal Keberadaan Jozeph Paul Zhang, Kemenlu Siap Koordinasi dengan Kepolisian

Soal Keberadaan Jozeph Paul Zhang, Kemenlu Siap Koordinasi dengan Kepolisian

Nasional
PGI Ragukan Gelar Pendeta Jozeph Paul Zhang

PGI Ragukan Gelar Pendeta Jozeph Paul Zhang

Nasional
Soal Isu Reshuffle Kabinet, Demokrat: Itu Hak Prerogatif Presiden, Bukan Ranah Partai

Soal Isu Reshuffle Kabinet, Demokrat: Itu Hak Prerogatif Presiden, Bukan Ranah Partai

Nasional
Kasus Dugaan Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang, Polisi Sudah Periksa 3 Saksi Ahli

Kasus Dugaan Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang, Polisi Sudah Periksa 3 Saksi Ahli

Nasional
Pemerintah Larang Takbir Keliling karena Picu Kerumunan

Pemerintah Larang Takbir Keliling karena Picu Kerumunan

Nasional
Menag: Mudik Hukumnya Sunah, tetapi Menjaga Kesehatan Itu Wajib

Menag: Mudik Hukumnya Sunah, tetapi Menjaga Kesehatan Itu Wajib

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X