Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Kebebasan Pers, SBY Singgung Hoaks yang Menyasar Dirinya

Kompas.com - 07/05/2017, 14:07 WIB
Tim Cek Fakta

Penulis

hoaks

hoaks!

Berdasarkan verifikasi Kompas.com sejauh ini, informasi ini tidak benar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Demokrat yang berlangsung pada 7-9 Mei 2017 di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), diawali dengan penandatanganan petisi antihoaks di media massa.

Penandatanganan petisi tersebut diselenggarakan Demokrat sekaligus memperingati hari kebebasan pers dunia pada 3 Mei lalu.

Dalam sambutan seusai menandatangani petisi tersebut bersama warga Mataram, Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lantas menyinggung hoaks yang menyasar dirinya saat Pilkada DKI Jakarta berlangsung.

Saat menyinggung hoaks yang menimpa dirinya, suara SBY meninggi. Ia merasa saat Pilkada DKI Jakarta banyak mendapatkan pemberitaan bermuatan hoaks terkait dirinya dan keluarga.

Presiden keenam RI itu juga menyinggung penggerudukan rumahnya oleh sekumpulan mahasiswa, tanpa mengetahui sebabnya.

"Mestinya hukum ditegakkan. Bagi kami yang ingin keadilan sejati penegakan hukum tak boleh tebang pilih," ujar SBY di Lapangan Bumigora, Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Minggu (7/5/2017).

"Pemberantasan hoaks dan fitnah tak boleh tebang pilih. Negara harus adil menegakan hukum. Polisi harus adil, semua harus adil," kata dia.

(Baca juga: SBY: Pemberantasan Hoaks dan Fitnah Tidak Boleh Tebang Pilih)

Karena itu, ia menginginkan pers di Indonesia merdeka, adil, dan bertanggung jawab.

"Pers tak boleh terlalu membela pihak tertentu, terlalu menghajar pihak lain, namanya tak adil. Kita ingin di negeri ini keadilan tegak, tak tebang pilih," kata SBY.

SBY memang menanggapi serius hoaks yang menimpa dirinya. Bahkan ia sampai menggelar konferensi pers, yakni saat muncul tuduhan jadi auktor intelektual di balik demonstrasi besar-besaran pada 4 November 2016.

(Baca: SBY: Info Intelijen Demo 4 November Digerakkan Parpol, Itu Fitnah dan Menghina)

SBY langsung bereaksi dengan menggelar konferensi pers di kediamannya di Cikeas, Bogor. Kendati demikian tak jelas siapa yang dimaksud SBY sebagai pihak yang menuduh.

Selain itu SBY juga menggelar konferensi pers saat dituduh meminta fatwa terkait kasus dugaan penistaan agama yang melibatkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sebagai terdakwa.

(Baca juga: SBY Bicara soal Fakta Percakapan dengan Ma'ruf Amin pada 7 Oktober)

Kompas TV Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono beberapa kali mengeluarkan komentar yang dinilai sebagai upaya untuk menarik simpati publik. SBY juga seolah melontarkan kritik kepada pemerintahan Joko Widodo. Dari seluruh mantan presiden RI bisa disebut presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono adalah sosok yang sering menggelar konferensi pers dan pidato kritik pedas pada pemerintah disertai keprihatinan. Yang paling baru saat Ketua Umum Partai Demokrat itu menyampaikan pidato politik dalam rangka Dies Natalis partainya. SBY menyindir pemerintah dengan menyebut bahwa penegakan hukum masih tebang pilih.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com