ATVSI Minta Iklan Rokok Cukup Dibatasi, Bukan Dilarang

Kompas.com - 05/05/2017, 22:27 WIB
ilustrasi rokok shutterstockilustrasi rokok
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS - Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) mengusulkan agar Rancangan Undang-Undang Penyiaran tidak mencantumkan larangan iklan rokok. Usulan ini merupakan kemunduran karena hampir semua negara ASEAN telah melarang iklan rokok di media penyiaran.

Berdasarkan catatan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) 2013, sebanyak 144 negara di dunia telah melarang total iklan rokok di media penyiaran. Khusus di Asia Tenggara, hampir semua negara ASEAN juga melarang iklan rokok di media penyiaran, kecuali Indonesia.

Namun, dalam pernyataannya pada peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia 2017 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Kamis (4/5/2017), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) justru meminta iklan rokok cukup dibatasi saja.

" Iklan rokok tidak boleh dilarang, tetapi dibatasi (saja) dari jam tayang pukul 21.30 sampai 06.00. Lalu, iklannya juga tidak boleh berwujud rokok," kata Sekretaris Jenderal ATVSI Neil Tobing.

ATVSI juga menyampaikan usulan tambahan agar iklan-iklan rokok berupa pemberian sponsor kepada kegiatan pendidikan, olahraga, dan sebagainya tidak dilarang.

(Baca: Tak Ada Iklan Rokok di Kabupaten Ini)

Menanggapi hal ini, anggota Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran, Nina Mutmainah Armando, berpendapat, iklan rokok dalam bentuk apa pun, baik untuk kegiatan pendidikan maupun olahraga, semestinya tetap dilarang di media penyiaran.

"Di Asia Tenggara, tinggal Indonesia yang masih menayangkan iklan rokok di televisi dan korban utamanya adalah anak-anak muda. Kita semua tahu, iklan-iklan rokok yang disebut banyak menyasar event untuk anak muda," paparnya.

Siaran lokal dibatasi

ATVSI juga mengusulkan agar muatan siaran lokal paling sedikit 10 persen seperti dalam UU Penyiaran yang sudah berjalan selama ini. Jumlah ini lebih sedikit daripada ketentuan yang diatur dalam Pasal 77 Ayat (3) draf RUU Penyiaran versi 6 Februari 2017.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tolak Pilkada, PBNU: Kita Belum Punya Success Story Menekan Covid-19

Tolak Pilkada, PBNU: Kita Belum Punya Success Story Menekan Covid-19

Nasional
Ini Sanksi bagi Paslon yang Bawa Iring-iringan Saat Pengundian Nomor Urut Pilkada

Ini Sanksi bagi Paslon yang Bawa Iring-iringan Saat Pengundian Nomor Urut Pilkada

Nasional
Iring-iringan Massa Saat Pengundian Nomor Urut Peserta Pilkada Resmi Dilarang

Iring-iringan Massa Saat Pengundian Nomor Urut Peserta Pilkada Resmi Dilarang

Nasional
Digelar Hari Ini, Pengundian Nomor Urut Paslon Pilkada Hanya Boleh Dihadiri Pihak Terbatas

Digelar Hari Ini, Pengundian Nomor Urut Paslon Pilkada Hanya Boleh Dihadiri Pihak Terbatas

Nasional
KPK Setor Rp 1 Miliar Uang Pengganti dari Eks Pejabat PUPR Muara Enim

KPK Setor Rp 1 Miliar Uang Pengganti dari Eks Pejabat PUPR Muara Enim

Nasional
Pelaksanaan Pilkada di Masa Pandemi Dinilai Bertentangan dengan Aturan dan Kajian Ilmiah

Pelaksanaan Pilkada di Masa Pandemi Dinilai Bertentangan dengan Aturan dan Kajian Ilmiah

Nasional
Pelapor Harap Dewan Pengawas KPK Nyatakan Firli Bahuri Langgar Etik

Pelapor Harap Dewan Pengawas KPK Nyatakan Firli Bahuri Langgar Etik

Nasional
Nekat Gelar Konser di Pilkada 2020, Apa Sanksinya?

Nekat Gelar Konser di Pilkada 2020, Apa Sanksinya?

Nasional
Anggota DPD Ini Tetap Tolak Pilkada 2020, Minta Keselamatan Jiwa Warga Diutamakan

Anggota DPD Ini Tetap Tolak Pilkada 2020, Minta Keselamatan Jiwa Warga Diutamakan

Nasional
Kemendagri: Ada 9 Provinsi dengan Capaian Kepemilikan Akta Kelahiran Rendah

Kemendagri: Ada 9 Provinsi dengan Capaian Kepemilikan Akta Kelahiran Rendah

Nasional
Pilkada di Tengah Pandemi

Pilkada di Tengah Pandemi

Nasional
KNPA: Rakyat Semakin Kehilangan Ruang Hidup akibat Ekspansi Pemodal

KNPA: Rakyat Semakin Kehilangan Ruang Hidup akibat Ekspansi Pemodal

Nasional
Selain Konser, Ini Sejumlah Kegiatan Kampanye yang Dilarang di Pilkada 2020

Selain Konser, Ini Sejumlah Kegiatan Kampanye yang Dilarang di Pilkada 2020

Nasional
Resmi, KPU Larang Konser Musik Saat Kampanye Pilkada 2020

Resmi, KPU Larang Konser Musik Saat Kampanye Pilkada 2020

Nasional
Jaksa Pinangki Mulai Diadili, Ini Fakta-fakta yang Dibeberkan dalam Sidang

Jaksa Pinangki Mulai Diadili, Ini Fakta-fakta yang Dibeberkan dalam Sidang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X