Jokowi: Berpuluh Tahun Konsesi Diberikan ke Orang Dekat Kekuasaan

Kompas.com - 05/05/2017, 21:21 WIB
KOMPAS.com/Kristian Erdianto Presiden Joko Widodo saat menghadiri acara puncak peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia di Jakarta Convention Center, Rabu (3/5/2017) malam.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, program redistribusi lahan, sedikit lagi rampung. Program tersebut tidak akan seperti sebelumnya di mana konsesi lahan hanya diberikan kepada orang dekat kekuasaan.

"Sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun pemberian konsesi hanya diberikan kepada satu, dua, tiga, empat, lima orang yang dekat dengan kekuasaan," ujar Jokowi di dalam acara Mukernas I Himpunan Pengusaha Nahdliyin di di Pesantren Luhur Al-Tsaqofah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jumat (5/5/2017).

"Ini yang akan kita ubah, agar konsesi-konsesi itu diberikan ke rakyat, ke koperasi, ke pengusaha kecil menengah, kepada pondok pesantren," lanjut dia.

(Baca: Jokowi Targetkan Penyertifikatan Lahan Rakyat Lima Juta Hektar Per Tahun)


Namun, Jokowi mewanti-wanti tetap ada syarat-syarat bagi rakyat yang menerima konsesi lahan. Syarat pertama, lahan tersebut harus dimanfaatkan secara produktif. Misalnya digunakan untuk menanam cokelat, sengon, kelapa sawit, dan sebagainya.

Syarat kedua, si penerima konsesi dilarang keras menjual kembali lahan itu.

"Karena bentuk konsesi surat-surat seperti itu gampang banget dipindahtangankan, dijual. Harganya pun bermiliar-miliar. Yang itu yang saya enggak mau," ujar Jokowi.

Untuk meminimalisir penyalahgunaan konsesi lahan, Jokowi meminta menteri-menteri yang ditugaskan merampungkan program itu untuk benar-benar memikirkan hingga hal yang detil. Jangan sampai program tersebut tidak tepat sasaran.

"Pertanyaaan yang masih saya tanya bolak-balik ke menteri ekonomi itu cara distribusinya seperti apa? Kalau membuat kluster seperti apa? Dipakainya untuk apa? Lalu kalau menanam jenis tertentu, barangnya dijual ke siapa? Semuanya harus clear," ujar Jokowi.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


EditorSabrina Asril
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Pengusaha Didakwa Suap Bupati Talaud Tas dan Perhiasan Total Rp 595,8 Juta

Pengusaha Didakwa Suap Bupati Talaud Tas dan Perhiasan Total Rp 595,8 Juta

Nasional
Prabowo Kumpulkan Dewan Pembina di Hambalang, Bahas Hasil Pertemuan dengan Jokowi

Prabowo Kumpulkan Dewan Pembina di Hambalang, Bahas Hasil Pertemuan dengan Jokowi

Nasional
Jokowi Pastikan Blok Masela Serap Banyak Tenaga Kerja Lokal

Jokowi Pastikan Blok Masela Serap Banyak Tenaga Kerja Lokal

Nasional
Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat, Tomy Winata Percepat Kepulangan ke Indonesia

Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat, Tomy Winata Percepat Kepulangan ke Indonesia

Nasional
Menhan Ryamizard: Stop Pelonco, Nggak Ada Gunanya!

Menhan Ryamizard: Stop Pelonco, Nggak Ada Gunanya!

Nasional
Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat, Tomy Winata Minta Maaf

Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat, Tomy Winata Minta Maaf

Nasional
Janji Jokowi soal Dana Abadi Kebudayaan Diharapkan Jadi Pendukung Kegiatan Komunitas Seni

Janji Jokowi soal Dana Abadi Kebudayaan Diharapkan Jadi Pendukung Kegiatan Komunitas Seni

Nasional
Gerindra Incar Kursi Ketua MPR, Ace Hasan Sebut Golkar Lebih Pantas

Gerindra Incar Kursi Ketua MPR, Ace Hasan Sebut Golkar Lebih Pantas

Nasional
Wiranto: Akhir-akhir Ini Pemerintah Hadapi Kondisi Rawan Keamanan

Wiranto: Akhir-akhir Ini Pemerintah Hadapi Kondisi Rawan Keamanan

Nasional
Tomy Winata Menyesali Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat

Tomy Winata Menyesali Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat

Nasional
Rekonsiliasi, Fraksi Gerindra Usulkan Gerindra Ketua MPR, PDI-P Ketua DPR

Rekonsiliasi, Fraksi Gerindra Usulkan Gerindra Ketua MPR, PDI-P Ketua DPR

Nasional
Menyerang Hakim dalam Persidangan, Apa Hukumannya?

Menyerang Hakim dalam Persidangan, Apa Hukumannya?

Nasional
Pansel Dukung Masyarakat Dirikan Pos Pengaduan Capim KPK

Pansel Dukung Masyarakat Dirikan Pos Pengaduan Capim KPK

Nasional
Wiranto Gelar Rapat Terbatas Tingkat Menteri, Bahas Situasi Politik dan Keamanan

Wiranto Gelar Rapat Terbatas Tingkat Menteri, Bahas Situasi Politik dan Keamanan

Nasional
Para Ajudan yang Setia Mengawal Atasannya Tes Capim KPK...

Para Ajudan yang Setia Mengawal Atasannya Tes Capim KPK...

Nasional
Close Ads X