Radikalisme dan Politik Identitas

Dengan menggunakan adagium agama, kekerasan yang diselipkan dalam berbagai dimensinya bekerja secara sistematis untuk mencapai sebuah kekuasaan yang diimpikan. Hasilnya, kemenangan pilkada pun sudah diperoleh dan dirayakan sebagai syukuran politik yang diakui sebagai "berkah Tuhan". Apa yang terjadi di Jakarta, yang menjadi episentrumen kekuasaan nasional, kian memberi gambaran sosial yang cukup memprihatinkan. Bahwa di negara kita radikalisme yang dijadikan sebagai politik identitas sudah sedemikian complicated dalam menggunakan agama sebagai bayang-bayang pergerakan sosialnya.

Dengan kata lain, meminjam istilah Olivier Roy dalam tulisan "Who Are the New Jihadis?", banyak kelompok revivalis yang menggunakan modus islamisasi radikalisme (islamisation of radicalism) sebagai cara meraih kekuasaan dan merebut pengaruh sosial di kalangan masyarakat.

Mereka menggunakan label "islamisasi" untuk memaksakan kehendak radikalnya untuk melakukan perlawanan kepada siapa pun yang dianggap tak sejalan dengan agenda politiknya. Bahkan, adagium "syariatisasi" semakin nyaring disuarakan agar dijadikan sebagai bangunan konstitusi yang selama ini sudah disepakati mengacu kepada UUD 1945. Ada pula kelompok lain yang sudah lama mensistematisasi gerak perlawanan untuk mengganti sistem negara kita kepada model "khilafah" yang turut memanfaatkan momentum ini.

Dalam kondisi ini, bila banyak pihak yang menggunakan pola islamisasi terhadap paham radikalisme yang berkelindan dengan kekuasaan, bukan tak mungkin melahirkan benih-benih ekstremisme yang lebih masif dan sistematis yang dapat beriringan dengan terorisme. Sebab, merujuk pada pemikiran Olivier Roy dalam tulisan tersebut "terrorism does not arise from radicalisation of Islam, but from the Islamisation of radicalisme".

Mengantisipasi potret buram paham radikalisme yang secara intensif diresonansikan melalui momentum Pilkada Jakarta, dan tidak mustahil pula paham radikalisme akan dijadikan sebagai mekanisme sosial untuk menggerakkan politik identitas atas nama agama secara frontal, maka pemerintah harus membuat langkah prevensi in optima forma yang dituangkan dalam regulasi dan peraturan pilkada yang tegas agar bangunan demokrasi kita tidak semakin dicemari oleh pihak-pihak yang berpikiran politik sumbu pendek-meminjam istilah Buya Syafii Maarif.

Langkah ini penting dilakukan, merujuk pada pandangan Sri Yanuarti (peneliti senior LIPI), agar di berbagai daerah tidak mereplikasi model politik identitas buta sebagaimana yang terjadi di Jakarta. Sebab, bila politik identitas yang menggunakan paham radikalisme sebagai modus kapitalisasi isu-isu agama yang dilakukan di berbagai daerah, maka sendi kehidupan berbangsa dan bernegara kita lama-lama akan goyah.

Oleh karena itu, yang perlu direfleksikan secara jernih oleh kita, masih tegakah kita ingin menggadaikan NKRI yang selama ini sudah dibaluti oleh Pancasila dan UUD 1945 dengan paham radikalisme yang menggunakan corak islamisasi sebagai politik identitas untuk memperebutkan kekuasaan? Wallahu a'lam bish shawab

Fathorrahman Ghufron
Wakil Katib Syuriyah PWNU dan Pengurus LPPM Universitas NU (UNU) Yogyakarta; Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 5 Mei 2017, di halaman 7 dengan judul "Radikalisme dan Politik Identitas".