Dirjen Kemenristek Dikti: Konflik Sosial Hambat Pertumbuhan Ekonomi

Kompas.com - 04/05/2017, 22:21 WIB
Ilustrasi. SHUTTERSTOCKIlustrasi.
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI, Intan Ahmad mengatakan, konflik sosial dapat menghambat pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

"Berdasarkan studi yang telah dipublikasikan, pada 2030 nanti, ekonomi Indonesia dapat mencapai peringkat 10 besar dunia. Namun, kalau kita konflik sosial terus, bisa agak sulit, kita membangun negara dan masyarakat," kata Intan usai membuka simposium internasional bertajuk Peace Journalism and Conflict Resolution in Media di Jakarta, Kamis (4/5/2017).

Akhir-akhir ini, banyak konflik yang timbul di Indonesia yang disebabkan oleh beragamnya latar belakang masyarakat negara.

Intan menegaskan bahwa perbedaan itu adalah suatu hal yang nyata dan warga Indonesia seharusnya bisa menghargai hal tersebut.

"Jangan perbedaan itu malah kita tingkatkan ke level disruptif (bermasalah). Kita tunjukkan bahwa kita adalah negara kesatuan, bahwa kita punya Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia itu adalah negara yang beragam," ucap Intan.

Lebih lanjut, Ia mengatakan bahwa latar belakang pendidikan akan mempengaruhi cara pikir seseorang, baik dalam segi agama, budaya, dan suku bangsa.

"Nah, kita harus dapat melihat keragaman ini sesuatu yang mustinya bisa kita hargai, bukan menimbulkan permasalahan baru," ujar dia.

(Baca juga: Kapolri Minta Polri Deteksi Dini Potensi Konflik Sosial)

Intan pun berharap bahwa kampus-kampus yang ada di Indonesia dapat menjadi tempat pembetukan cara berpikir para generasi muda Indonesia dan dapat menghasilkan rakyat Indonesia yang dapat berpikir secara kritis, namun memahami persoalan secara menyeluruh, dan bisa membedakan mana yang baik dan yang tidak baik.

"Di Indonesia ini ada lebih dari 4.400 kampus dan mahasiswanya lebih dr 5 juta. Generasi muda inilah yang harus melihat bagaimana Indonesia kedepannya nanti. Kalau terus menerus timbul masalah-masalah, akan agak sulit bagi kita untuk maju," ucapnya.

(Aria Cindyara/ant)

Kompas TV Doa Lintas Agama Ini untuk Persatuan & Kerukunan Bangsa

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PDPI Sebut Covid-19 Bisa Jadi Flu Biasa saat Protokol Kesehatan Bersifat Umum

PDPI Sebut Covid-19 Bisa Jadi Flu Biasa saat Protokol Kesehatan Bersifat Umum

Nasional
Komisi II: Kepala Otorita Harus Pastikan IKN Terwujud, Jangan Sampai Mangkrak

Komisi II: Kepala Otorita Harus Pastikan IKN Terwujud, Jangan Sampai Mangkrak

Nasional
Kejari Jakpus Terima Pelimpahan Berkas Tahap II Kasus Cuitan Benada SARA Ferdinand Hutahaean

Kejari Jakpus Terima Pelimpahan Berkas Tahap II Kasus Cuitan Benada SARA Ferdinand Hutahaean

Nasional
Transmisi Lokal Kini Dominasi Kasus Omicron, Jabodetabek Jadi Sumber Peningkatan

Transmisi Lokal Kini Dominasi Kasus Omicron, Jabodetabek Jadi Sumber Peningkatan

Nasional
Pemerintah Waspada, Luhut Sebut Angka Reproduksi Efektif Covid-19 di Jawa-Bali Meningkat

Pemerintah Waspada, Luhut Sebut Angka Reproduksi Efektif Covid-19 di Jawa-Bali Meningkat

Nasional
Kapolri Tidak Ragu Pecat Anggotanya yang Merusak Institusi Kepolisian

Kapolri Tidak Ragu Pecat Anggotanya yang Merusak Institusi Kepolisian

Nasional
Bupati Langkat Punya Penjara untuk Perbudak Puluhan Pekerja Sawit

Bupati Langkat Punya Penjara untuk Perbudak Puluhan Pekerja Sawit

Nasional
Luhut: Positivity Rate PCR Hampir 9 Persen, Pemerintah Waspada

Luhut: Positivity Rate PCR Hampir 9 Persen, Pemerintah Waspada

Nasional
Pemerintah Setuju Usul Pemilu 2024 Digelar 14 Februari

Pemerintah Setuju Usul Pemilu 2024 Digelar 14 Februari

Nasional
Majelis Angka: Ketika Harga Keadilan Bertarif

Majelis Angka: Ketika Harga Keadilan Bertarif

Nasional
Menantu Luhut Jadi Pangkostrad, TB Hasanuddin Minta Publik Jangan Lihat Silsilah Keluarga

Menantu Luhut Jadi Pangkostrad, TB Hasanuddin Minta Publik Jangan Lihat Silsilah Keluarga

Nasional
Prediksi Kasus Omicron Terus Meningkat, Pemerintah Belum Akan Setop Sekolah Tatap Muka

Prediksi Kasus Omicron Terus Meningkat, Pemerintah Belum Akan Setop Sekolah Tatap Muka

Nasional
Komisi I-Panglima TNI Gelar Rapat, Bahas Isu Laut China Selatan hingga Papua

Komisi I-Panglima TNI Gelar Rapat, Bahas Isu Laut China Selatan hingga Papua

Nasional
UPDATE: 1.626 Kasus Omicron, 678 di Antaranya Sembuh, 2 Meninggal

UPDATE: 1.626 Kasus Omicron, 678 di Antaranya Sembuh, 2 Meninggal

Nasional
Polri Pastikan Pergantian Warna Pelat Nomor Kendaraan dan Pemasangan Cip RFID Gratis

Polri Pastikan Pergantian Warna Pelat Nomor Kendaraan dan Pemasangan Cip RFID Gratis

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.