Politisasi Agama Dikhawatirkan Kembali Muncul pada Pilgub Jabar 2018

JAKARTA, KOMPAS.com - Rais Suriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Masdar Farid Mas’udi, mengimbau warga Jawa barat untuk mengantisipasi derasnya ujaran kebencian dan politisasi agama pada Pilkada Jabar tahun 2018 mendatang.

Kampanye menggunakan motif keagamaan yang digunakan dalam pilkada DKI berpotensi besar digunakan kembali pada Pilkada Jawa Barat.

Masdar menyebut kampanye menggunakan agama sebagai cara kampanye sangat berbahaya terhadap keberagamaan dan kebersamaan. Hal itu dia ungkapkan saat berbicara di Halaqoh Nasional Hak-Hak Kewarganegaraan yang diselenggarakan Wahid Foundation di Swiss-Bell Hotel, Jakarta, Rabu (3/5/2017).

“Janganlah kampanye menggunakan agama di ruang politik. Itu destruktif, merusak sekali. Itu (kampanye menggunakan agama) tidak pantas,” ujar Masdar seperti dikutip dari keterangan pers Wahid Foindation, Kamis (4/5/2017).

(Baca: "Jika Proses Demokrasi di Jakarta 'Di-Copy' Daerah Lain, Selesai Indonesia...")

Menurut Masdar, politisasi agama akan menyebabkan terjadinya benturan sosial dan jika terjadi dalam jangka waktu yang panjang dapat mengancam keamanan negara.

“Bisa rontok negara ini, jika diterus-teruskan,” katanya.

Hal senada juga diungkapkan peneliti senior Wahid Foundation Ahmad Suaedy. Dia tak memungkiri bahwa efektivitas kampanye bermotif agama ini cukup tinggi, mengingat keberhasilannya pada pilkada DKI Jakarta.

Apalagi, jika partai politik masih menggunakan motif keagamaan daalam proses kampanye seperti pada pilkada DKI.

“Perpecahan antara agama dan kelompok keagamaan yang terjadi di Jakarta juga bisa terjadi di Jawa Barat ketika Pilkada nanti,” ujar Suaedy.

(Baca: "Ahok Effect" dan Kajian LIPI soal Kampanye Politik Identitas di Indonesia)

Bercermin dari Pilkada DKI Jakarta dari tiga periode terakhir, kata Suaedy, terdapat peningkatan kasus intoleransi di Indonesia.

Menurutnya, hal yang paling terasa menjadi pembeda antara Pilkada 2017 dengan Pilkada sebelumnya adalah tingkat kerasnya konflik yang dihasilkan selama Pilkada berlangsung.

Dia mencontohkan masjid dan mushalla, yang dalam konteks sosial menjadi intrumen sosial untuk pemersatu masyarakat, justru menjadi ajang kampanye negatif yang merusak komponen kemasyarakatan hingga level paling rendah dalam Pilkada DKI.

“Dalam Pilkada DKI 2017 kerusakan yang ditimbulkan oleh kampanye agama atau sektarianisme lebih dahsyat, sebab sampai merusak mekanisme sosial masyarakat,” kata peneliti yang juga menjadi anggota Ombudsman itu.