Kompas.com - 04/05/2017, 14:45 WIB
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto usai bertemu dengan Kepala Misi International Organization for Migration (IOM) Mark Getchell di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (10/4/2017). KOMPAS.com/Kristian ErdiantoMenteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto usai bertemu dengan Kepala Misi International Organization for Migration (IOM) Mark Getchell di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (10/4/2017).
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan, pemerintah tengah menggodok wacana pembubaran organisasi kemasyarakatan (ormas) yang dinilai tidak sesuai nilai-nilai Pancasila.

Wiranto enggan menjawab secara spesifik organisasi yang dimaksud, namun dia menegaskan bahwa pemerintah melarang organisasi yang memiliki ideologi anti-Pancasila.

"Kalau ada suatu organisasi yang bertentangan dengan Pancasila ya dibubarkan. Kita tanya saja masyarakat kalau ada ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, kamu biarkan tidak?" ujar Wiranto saat ditemui usai pertemuan dengan wakil rektor bidang kemahasiswaan perguruan tinggi negeri dan Swasta se-Jabodetabek di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (4/5/2017).

 

(Baca: Mendagri: Teriak-teriak Anti-Pancasila, HTI Bisa Dibubarkan)

Menurut Wiranto, pemerintah ingin mengantisipasi adanya perkembangan ideologi yang berpotensi mengganti idoelogi Pancasila dan melawan pemerintahan yang sah. Sebagai sebuah dasar negara, Pancasila wajib dipertahankan oleh seluruh elemen bangsa.

Pancasila, kata Wiranto, merupakan warisan yang telah menyatukan masyarakat dari beragam suku, agama, dan ras.

 

(Baca: HTI: Coba Tunjukkan, di Mana Kami Sebut Anti-Pancasila?)

"Kalau ada ideologi merebak menjadi embrio melawan pemerintah yang sah, negara yang sah bagaimana? Logika hukum kita ya tidak boleh," tuturnya.

"Kita semua sepakat Pancasila ideologi yang kita harus pertahankan. Pancasila merupakan warisan yang membuat kita bersatu, lepas dari krisis, yang menyatukan ras, agama dan suku. Tatkala itu diingkari dan dicoba diganti lain ya kami larang tegas. Kami tidak izinkan," ucap Wiranto.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri Belum Tugaskan Densus 88 untuk Tindak KKB di Papua

Polri Belum Tugaskan Densus 88 untuk Tindak KKB di Papua

Nasional
Anggota Komisi III: Publik Butuh Informasi Utuh soal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Anggota Komisi III: Publik Butuh Informasi Utuh soal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Nasional
Arsul Sani: Semestinya Dewas KPK Tak Berwenang Berikan Izin Penyadapan

Arsul Sani: Semestinya Dewas KPK Tak Berwenang Berikan Izin Penyadapan

Nasional
Evaluasi Fungsi Pengawasan, Formappi: Beberapa Rekomendasi DPR Diabaikan Mitra Kerja

Evaluasi Fungsi Pengawasan, Formappi: Beberapa Rekomendasi DPR Diabaikan Mitra Kerja

Nasional
Menag Instruksikan Pengetatan Pengawasan Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah

Menag Instruksikan Pengetatan Pengawasan Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah

Nasional
Jokowi dan Sri Mulyani Disebut Sudah Satu Suara soal THR ASN

Jokowi dan Sri Mulyani Disebut Sudah Satu Suara soal THR ASN

Nasional
Pemprov Jawa Timur Antisipasi Dampak Kepulangan 14.000 Pekerja Migran

Pemprov Jawa Timur Antisipasi Dampak Kepulangan 14.000 Pekerja Migran

Nasional
75 Pegawai Tak Penuhi Syarat TWK, Tjahjo: Sejak Awal Ini Masalah Internal KPK

75 Pegawai Tak Penuhi Syarat TWK, Tjahjo: Sejak Awal Ini Masalah Internal KPK

Nasional
Wadah Pegawai Sebut TWK Bisa Singkirkan Sosok Berintegritas di KPK

Wadah Pegawai Sebut TWK Bisa Singkirkan Sosok Berintegritas di KPK

Nasional
Mendagri Minta Pemda Percepat Realisasi APBD 2021

Mendagri Minta Pemda Percepat Realisasi APBD 2021

Nasional
Harry Van Sidabukke Divonis 4 Tahun Penjara, Terbukti Menyuap Eks Mensos Juliari Batubara

Harry Van Sidabukke Divonis 4 Tahun Penjara, Terbukti Menyuap Eks Mensos Juliari Batubara

Nasional
Kejagung Periksa Eks Komisaris dan Komut Asabri

Kejagung Periksa Eks Komisaris dan Komut Asabri

Nasional
Belum Umumkan Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK, Firli Bahuri: Kami Tak Ingin Menebar Isu

Belum Umumkan Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK, Firli Bahuri: Kami Tak Ingin Menebar Isu

Nasional
Tjahjo Pertanyakan Sikap KPK soal 75 Pegawai yang Tak Penuhi Syarat TWK

Tjahjo Pertanyakan Sikap KPK soal 75 Pegawai yang Tak Penuhi Syarat TWK

Nasional
Perhimpunan Dokter Paru Sebut Keterisian Tempat Tidur di RS Rujukan Covid-19 Meningkat

Perhimpunan Dokter Paru Sebut Keterisian Tempat Tidur di RS Rujukan Covid-19 Meningkat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X