Kompas.com - 03/05/2017, 20:31 WIB
Presiden Joko Widodo berbicara pada sebuah pertemuan makan siang di Hongkong, Senin (1/5/2017). Presiden menggelar kunjungan kerja di Hongkong pada 30 April hingga 1 Mei dalam rangka meningkatkan kerja sama ekonomi antar-kedua negara AFP PHOTO / POOL / JEROME FAVREPresiden Joko Widodo berbicara pada sebuah pertemuan makan siang di Hongkong, Senin (1/5/2017). Presiden menggelar kunjungan kerja di Hongkong pada 30 April hingga 1 Mei dalam rangka meningkatkan kerja sama ekonomi antar-kedua negara
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo sudah memanggil Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti terkait kebijakan pelarangan cantrang bagi nelayan Indonesia.

Kepala Kantor Staf Presiden Teten Masduki mengatakan, Presiden menginstruksikan Menteri Susi memperpanjang masa transisi bagi nelayan untuk beralih dari cantrang ke alat tangkap ikan lain.

"Presiden meminta ada perpanjangan masa transisi bagi nelayan untuk mengganti cantrangnya," ujar Teten di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (3/5/2017).

 

(Baca: Nelayan Diberi Waktu 6 Bulan untuk Tinggalkan Kapal Cantrang)

Awalnya, KKP memberikan batas waktu kepada nelayan Indonesia untuk meninggalkan cantrang dan beralih ke alat penangkap ikan lainnya yang lebih ramah lingkungan hingga Juni 2016.

Setelah Presiden menginstruksikan perpanjangan masa transisi, batas waktu tersebut mundur hingga akhir 2017. Selama itu, Menteri Susi diminta semakin menggiatkan pembagian alat penangkap ikan pengganti cantrang kepada nelayan, terutama nelayan kecil.

(Baca: Komnas HAM Ingin Fasilitasi Dialog Menteri Susi dan Nelayan)

"Karena di lapangan, realisasi pembagian pengganti cantrang itu baru 7 persen. Di Jawa Tengah saja nelayan di bawah 10 Gross Ton (nelayan kecil) jumlahnya sekitar 5.600. Kalau di atas 30 GT jumlahnya sekitar 1.100 nelayan," ujar Teten.

Teten akan berkoordinasi dengan kepolisian agar tidak menjerat nelayan yang masih menggunakan cantrang selama masa transisi tersebut.

Kompas TV Susi Pudjiastuti memerangi penangkapan ikan ilegal digambarkan dalam sebuah komik di Jepang

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hari Kebangkitan Nasional, Ketua DPR Ajak Masyarakat Perkokoh Gotong Royong Bangun Bangsa dan Negara

Hari Kebangkitan Nasional, Ketua DPR Ajak Masyarakat Perkokoh Gotong Royong Bangun Bangsa dan Negara

Nasional
Komnas HAM: Tidak Ada Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat 1998 Nonyudisial

Komnas HAM: Tidak Ada Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat 1998 Nonyudisial

Nasional
Berpeluang Dihapus, Menko PMK: Jika Kasus Covid-19 Terkendali, Masa PPKM Terus?

Berpeluang Dihapus, Menko PMK: Jika Kasus Covid-19 Terkendali, Masa PPKM Terus?

Nasional
Dirjen Dukcapil Usul Peserta Pemilu 2024 Deklarasikan Tak Pernah Punya Paspor Asing

Dirjen Dukcapil Usul Peserta Pemilu 2024 Deklarasikan Tak Pernah Punya Paspor Asing

Nasional
Solusi Kasus HAM Lewat Jalur Non-yudisial dan 'Cuci Tangan' Pemerintah

Solusi Kasus HAM Lewat Jalur Non-yudisial dan "Cuci Tangan" Pemerintah

Nasional
Hepatitis Akut, Dianggap Kecil Kemungkinan Jadi Pandemi tapi Tetap Diwaspadai

Hepatitis Akut, Dianggap Kecil Kemungkinan Jadi Pandemi tapi Tetap Diwaspadai

Nasional
Kritik untuk Penyelesaian Kasus HAM Berat 1998 tanpa Pengadilan

Kritik untuk Penyelesaian Kasus HAM Berat 1998 tanpa Pengadilan

Nasional
Lepas Masker Menuju Transisi dan Pandemi yang Belum Berakhir

Lepas Masker Menuju Transisi dan Pandemi yang Belum Berakhir

Nasional
Kebijakan Larangan Ekspor Minyak Goreng yang Dicabut dan Pengawasan Ketat Harga di Pasaran

Kebijakan Larangan Ekspor Minyak Goreng yang Dicabut dan Pengawasan Ketat Harga di Pasaran

Nasional
Menimbang-nimbang Capres Eksternal Koalisi Indonesia Bersatu

Menimbang-nimbang Capres Eksternal Koalisi Indonesia Bersatu

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pesan Moeldoko Soal Lepas Masker | Prinsip Politik Ridwan Kamil

[POPULER NASIONAL] Pesan Moeldoko Soal Lepas Masker | Prinsip Politik Ridwan Kamil

Nasional
Perjalanan Larangan Ekspor Minyak Goreng, Kebijakan Jokowi yang Diklaim Berhasil Tak Sampai Sebulan

Perjalanan Larangan Ekspor Minyak Goreng, Kebijakan Jokowi yang Diklaim Berhasil Tak Sampai Sebulan

Nasional
Kehendak Golkar Usung Capres dan 'Memantrai' Elektabilitas Airlangga

Kehendak Golkar Usung Capres dan "Memantrai" Elektabilitas Airlangga

Nasional
Tanggal 23 Mei Memperingati Hari Apa?

Tanggal 23 Mei Memperingati Hari Apa?

Nasional
Negara: Tujuan dan Fungsinya

Negara: Tujuan dan Fungsinya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.