Di Hadapan PBB, Menlu Tegaskan Pentingnya HAM bagi Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia terus berupaya memenuhi hak asasi manusia meliputi hak ekonomi, sosial, dan budaya, termasuk kebijakan kesejahteraan pembangunan di Tanah Air.

Hal itu disampaikan Menlu Retno dalam pidato pengantar pembahasan laporan HAM Indonesia yang disampaikan pada siklus ke-3 Universal Periodic Review (UPR) Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa, Rabu (3/5/2017).

"Nilai-nilai hak asasi manusia telah menjadi bagian dari DNA bangsa Indonesia sebagai negara demokratis dan sekaligus sebagai bangsa yang pluralis dan majemuk," ujar Retno dalam siaran persnya, Rabu.

Retno menjelaskan berbagai upaya dan capaian Indonesia untuk pemenuhan HAM bagi warga negara.

Sejumlah capaian dalam hal ratifikasi instrumen HAM PBB, upaya legislasi yang lebih menghormati HAM, serta penegasan kemitraan antara lembaga HAM nasional dan masyarakat sipil di Indonesia menjadi hal-hal pokok yang Indonesia tunjukan ke masyarakat internasional melalui mekanisme UPR.

Ia juga memaparkan sejumlah kebijakan nasional, antara lain Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluar Sejahtera.

Bahkan, kata Retno, kebijakan kesejahteraan dan keadilan di Papua, seperti pembangunan infrastruktur dan program Papua Terang Benderang, telah mendapatkan pengakuan positif dari berbagai pemangku kepentingan.

"Mengurangi disparitas antara yang miskin dan kaya baik di dalam maupun antarprovinsi menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam memperjuangkan hak ekonomi dan sosial masyarakat di Indonesia," kata Retno.

Khusus pemajuan hak ekonomi, sosial, pembangunan di Papua, Retno menegaskan komitmen dan perhatian tinggi Presiden Joko Widodo untuk mempercepat pembangunan di Papua dan Papua Barat.

Jokowi rutin dan langsung meninjau kemajuan dari pembangunan infrastruktur di Papua serta berdialog dengan masyarakat untuk mengetahui kebutuhan mereka.

"Beberapa kemajuan yang dirasakan dari berbagai program di Papua dan Papua Barat termasuk diterimanya kartu sehat oleh masyarakat dan 360.000 pelajar yang menikmati Smart Student Program di Papua dan Pupua Barat,” kata Retno.

Retno menyebut masyarakat internasional memberikan apresiasi atas sejumlah inisiatif dan kepemimpinan Indonesia dalam memajukan HAM. Banyak kalangan menganggap Indonesia sebagai "natural leader" di ASEAN.

Dalam KTT ASEAN di Filipina, Indonesia kembali menegaskan komitmennya untuk mengutamakan perlindungan HAM di semua pilar kerja sama ASEAN.

"Indonesia secara konsisten dan terus menerus aktif dalam mempromosikan dan memperjuangkan nilai-nilai HAM di tingkat internasional termasuk melalui berbagai mekanisme HAM internasional," kata Retno.

(Baca juga: Lapor Perkembangan HAM ke PBB, Indonesia Siap Dicecar 93 Negara)

Terkait dengan pemajuan hak perempuan dan anak, Retno mencontohkan penempatan sembilan menteri perempuan di Kabinet Kerja. Menurut dia, hal itu merupakan kemajuan kesetaraan gender di Indonesia.

Saat ini Indonesia tengah menempuh tahap akhir penyelesaian RUU mengenai kesetaraan dan keadilan gender.

"Ini diharapkan memberikan fondasi yang lebih kuat bagi kebijakan yang lebih sensitif kepada kesetaraan gender," kata Retno.

(Baca juga: Ini Sejumlah Isu yang Dilaporkan Komnas Perempuan Saat UPR Dewan HAM PBB)