Kompas.com - 03/05/2017, 19:19 WIB
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon membantah jika ada intervensi Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dalam pencalonan Anies Baswedan sebagai calon gubernur DKI Jakarta.

Hal itu diungkapkan Fadli Zon menanggapi cerita Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan yang menyampaikan bahwa ada intervensi Kalla pada pencalonan Anies.

Sebab, pada awalnya enam partai di luar partai pendukung Ahok sempat mau berada pada satu koalisi namun tak mau mengusung Anies sebagai calon gubernur.

Meski membantah ada intervensi, namun Fadli mengakui membuntuhkan dukungan dari banyak pihak dalam pencalonan tersebut termasuk dari Jusuf Kalla.

"Kami kan harus dapat dukungan dari mana-mana saja. Tapi kami berharap termasuk dukungan dari JK dan dari mana-mana bagus kan," ujar Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/5/2017).

"Enggak ada, enggak ada intervensi," kata dia.

Menurut Fadli, dirinya lah yang menjadi salah satu pengusul agar Anies dicalonkan sebagai calon gubernur. Usul tersebut disampaikannya lewat forum yang dihadiri Gerindra dan PKS.

Usul tersebut disampaikan tiga hari sebelum penutupan masa pendaftaran.

"Lalu saya telepon Anies Rabu malam, Kamis pagi bertemu dengan Sandi, Jumat malam sudah diumumkan," tuturnya.

Cerita soal peran Jusuf Kalla itu terungkap pada pidato Ketua Umum PAN sekaligus Ketua MPR RI Zulkifli Hasan pada seminar nasional kebangsaan Gerakan Muballigh dan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/5/2017).

Halaman:
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Ingin Asuransi Syariah RI Bisa Bersaing di Tingkat Regional

Wapres Ingin Asuransi Syariah RI Bisa Bersaing di Tingkat Regional

Nasional
PPP Minta Maaf Terkait Pernyataan Suharso soal ‘Amplop’ Kiai

PPP Minta Maaf Terkait Pernyataan Suharso soal ‘Amplop’ Kiai

Nasional
Soal Kemungkinan PDI-P Gabung KIB, Waketum PAN: Masih Bisa Terjadi

Soal Kemungkinan PDI-P Gabung KIB, Waketum PAN: Masih Bisa Terjadi

Nasional
35 Polisi Langgar Etik Terkait Kasus Brigadir J, Mahfud: Perintang Penyidikan Harus Dipidana

35 Polisi Langgar Etik Terkait Kasus Brigadir J, Mahfud: Perintang Penyidikan Harus Dipidana

Nasional
Diplomasi G20, Indonesia Lobi Negara Lain Sumbang Dana Hibah Penanganan Pandemi

Diplomasi G20, Indonesia Lobi Negara Lain Sumbang Dana Hibah Penanganan Pandemi

Nasional
Belum Lindungi Saksi dan Korban Pelanggaran HAM Berat Paniai, Ini Penjelasan LPSK

Belum Lindungi Saksi dan Korban Pelanggaran HAM Berat Paniai, Ini Penjelasan LPSK

Nasional
Kemenkes Pastikan Pengembangan Hub Vaksin mRNA di Indonesia Terus Berjalan

Kemenkes Pastikan Pengembangan Hub Vaksin mRNA di Indonesia Terus Berjalan

Nasional
Fraksi Golkar Bantah Ketua MPR yang Sebut PPHN Sudah Disepakati

Fraksi Golkar Bantah Ketua MPR yang Sebut PPHN Sudah Disepakati

Nasional
Kementerian KP Promosikan Keunggulan SFV di Forum Asia Pasifik

Kementerian KP Promosikan Keunggulan SFV di Forum Asia Pasifik

Nasional
Jokowi Didesak Batalkan Keppres Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

Jokowi Didesak Batalkan Keppres Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

Nasional
Mantan Wali Kota Cimahi Diduga Suap Eks Penyidik KPK Rp 500 Juta

Mantan Wali Kota Cimahi Diduga Suap Eks Penyidik KPK Rp 500 Juta

Nasional
Syarat Partai Politik Ikuti Pemilu 2024

Syarat Partai Politik Ikuti Pemilu 2024

Nasional
Wapres: Kita 'Survive' Hadapi Tantangan Ekonomi kalau Bergotong Royong

Wapres: Kita "Survive" Hadapi Tantangan Ekonomi kalau Bergotong Royong

Nasional
Mantan Wali Kota Cimahi Ditahan Terkait Kasus Dugaan Suap Eks Penyidik KPK

Mantan Wali Kota Cimahi Ditahan Terkait Kasus Dugaan Suap Eks Penyidik KPK

Nasional
Netralitas ASN dalam Kontestasi Demokrasi

Netralitas ASN dalam Kontestasi Demokrasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.