Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 03/05/2017, 18:27 WIB
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Direktur Bank Internasional Indonesia (BII) Tbk, Dira Kurniawan Mochtar, memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (3/5/2017).

Dira diperiksa sebagai saksi pada kasus dugaan korupsi pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) dalam Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada pemegang saham Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI), Sjamsul Nursalim.

Dira tiba di gedung KPK yang belokasi di bilangan Kuningan, Jakarta Selatan pada Rabu (3/4/2017) sekitar pukul 16.15 WIB. Sesampainya di gedung tersebut, Dira irit bicara.

"Ya diperiksa untuk kasus BLBI," ujar Dira singkat sebelum memasuki lobi gedung KPK.

Ditemui terpisah, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan bahwa pemeriksaan terhadap Dira bukan dalam kapasitas sebagai mantan direktur BII.

"Tapi sebagai salah satu pejabat struktural di BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) yang memang ditugaskan untuk mengurus BDNI (Bank Dagang Negara Indonesia)," kata Febri.

Febri mengatakan, salah satu poin penggalian keterangan terhadap Dira terkait pengurusan tambak yang menjadi bagian pembayaran utang Sjamsul Nursalim ke BPPN yang ketika itu dipimpin Syafruddin Arsyad Temenggung.

Sehingga, akhirnya BPPN mengeluarkan SKL. Akibatnya, Syafruddin Temenggung ditetapkan sebagai tersangka.

(Baca: Kasus SKL BLBI, KPK Tetapkan Mantan Kepala BPPN sebagai Tersangka)

"Salah satunya dengan pengurusan tambak yang kami dalami. Karena kasus BLBI ini kami mendalami relasi hak tagih petambak itu dengan obligor BLBI dan penerima SKL yang dilakukan tersangka," tutur Febri. 

Dalam penyelidikan kasus ini, KPK menemukan adanya indikasi korupsi dalam pemberian SKL kepada Sjamsul Nursalim, selaku pemegang saham pengendali Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) tahun 2004.

SKL itu terkait pemenuhan kewajiban penyerahan aset oleh sejumlah obligor BLBI kepada BPPN.

KPK menduga Syafrudin telah menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi, yang telah menyebabkan kerugian keuangan negara sekurangnya Rp 3,7 triliun.

Menurut Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, Sjamsul sudah menerima SKL dari BPPN, meski baru mengembalikan aset sebesar Rp 1,1 triliun, dari yang seharusnya Rp 4,8 triliun.

(Baca juga: Ini Sosok Syafruddin Temenggung, Tersangka Kasus BLBI...)

Kompas TV KPK Tetapkan Syafruddin Temenggung Tersangka BLBI
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Firli Bantah Direktur Penuntutan KPK Balik ke Kejagung karena Beda Pendapat soal Penanganan Perkara

Firli Bantah Direktur Penuntutan KPK Balik ke Kejagung karena Beda Pendapat soal Penanganan Perkara

Nasional
Surya Darmadi Dituntut Seumur Hidup, Mahfud: Bagus, Korupsinya Rugikan Keuangan dan Ekonomi Negara

Surya Darmadi Dituntut Seumur Hidup, Mahfud: Bagus, Korupsinya Rugikan Keuangan dan Ekonomi Negara

Nasional
Jokowi: Data adalah 'New Oil', Keamanannya Harus Jadi Perhatian

Jokowi: Data adalah "New Oil", Keamanannya Harus Jadi Perhatian

Nasional
Ketika Ketua Komisi III Minta Maaf kepada KPK...

Ketika Ketua Komisi III Minta Maaf kepada KPK...

Nasional
Garuda Usul Biaya Penerbangan Haji 2023 Turun Jadi Rp 33,4 Juta

Garuda Usul Biaya Penerbangan Haji 2023 Turun Jadi Rp 33,4 Juta

Nasional
Verrell Bramasta Gabung PAN, Bakal 'Nyaleg' di Jabar pada Pemilu 2024

Verrell Bramasta Gabung PAN, Bakal "Nyaleg" di Jabar pada Pemilu 2024

Nasional
Jokowi Minta Kota-kota Besar Mulai Berpikir Bangun MRT dan LRT

Jokowi Minta Kota-kota Besar Mulai Berpikir Bangun MRT dan LRT

Nasional
Immanuel Ebenezer Sebut Sudah Izin Ganjar soal Pembubaran GP Mania, tapi Tak Direspons

Immanuel Ebenezer Sebut Sudah Izin Ganjar soal Pembubaran GP Mania, tapi Tak Direspons

Nasional
Jurnalisme Warga dan Peran Pers Nasional sebagai Penyaring Berita Hoaks

Jurnalisme Warga dan Peran Pers Nasional sebagai Penyaring Berita Hoaks

Nasional
Golkar Bakal Bertemu PKB, PAN Yakin KIB Tak Ditarik Koalisi Lain

Golkar Bakal Bertemu PKB, PAN Yakin KIB Tak Ditarik Koalisi Lain

Nasional
Imbas Gempa Jayapura, 4 Warga Meninggal Dunia

Imbas Gempa Jayapura, 4 Warga Meninggal Dunia

Nasional
Anggota Komisi III Nilai Turunnya Indeks Persepsi Korupsi karena Perilaku Pemerintah

Anggota Komisi III Nilai Turunnya Indeks Persepsi Korupsi karena Perilaku Pemerintah

Nasional
Hari Pers Nasional 2023, Media Diminta Lebih Profesional Sebarkan Informasi

Hari Pers Nasional 2023, Media Diminta Lebih Profesional Sebarkan Informasi

Nasional
KPK Tangani 120 Perkara pada 2022, Mayoritas Penyuapan dan Gratifikasi

KPK Tangani 120 Perkara pada 2022, Mayoritas Penyuapan dan Gratifikasi

Nasional
Jokowi Tunggu Draf Perpres Media dan Platform Digital Selesai

Jokowi Tunggu Draf Perpres Media dan Platform Digital Selesai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.