Kompas.com - 03/05/2017, 15:48 WIB
Presiden Joko Widodo berbicara pada acara peresmian Terminal Peti Kemas Kalibaru, Pelabuhan Utama Tanjung Priok atau New Priok Container Terminal 1 di Jakarta, Selasa (13/9/2016). Terminal Peti Kemas Kalibaru merupakan terminal peti kemas pertama dalam pembangunan Fase IA Terminal New Priok yang terdiri atas tiga terminal peti kemas dan dua terminal produk. TRIBUNNEWS / HERUDINPresiden Joko Widodo berbicara pada acara peresmian Terminal Peti Kemas Kalibaru, Pelabuhan Utama Tanjung Priok atau New Priok Container Terminal 1 di Jakarta, Selasa (13/9/2016). Terminal Peti Kemas Kalibaru merupakan terminal peti kemas pertama dalam pembangunan Fase IA Terminal New Priok yang terdiri atas tiga terminal peti kemas dan dua terminal produk.
Penulis Ihsanuddin
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, saat ini pemerintah telah melakukan evaluasi pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di 22 provinsi.

Jokowi menekankan bahwa seluruh PSN yang telah direncanakan harus betul-betul dimonitor dan diawasi.

"Sejauh mana kemajuan pelaksanaan di lapangan. Apa sudah dimulai, apakah ada hambatan. Harus terus kita ikuti," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (3/5/2017).

Jokowi mengaku sudah menerima laporan dari 225 proyek dan satu program di 14 sektor infrastruktur yang tersebar di berbagai provinsi, terdapat 9 persen atau 20 proyek yang telah selesai.

Sementara 94 proyek atau 42 persen memasuki tahap kontruksi. Adapun 13 proyek atau 5 persen dalam tahapan transaksi. Sisanya, 83 proyek atau 37 persen dalam tahap perencanaan.

"Saya juga mendapatkan laporan bahwa terdapat 7 persen yang diusulkan akan keluar dari PSN dan usulan 55 PSN yang baru serta 1 program," ucap Jokowi.

Terkait penambahan PSN ini, Jokowi mengingatkan beberapa hal. Pertama, ia meminta PSN yang baru diusulkan bukan semata-mata daftar panjang keinginan Kementerian/Lembaga, tapi benar-benar diseleksi dengan tepat.

"Menurut saya kalkulasinya karena ini tinggal waktu yang sangat pendek, saya kira yang baru tisak usah dimunculkan lagi," ucap Jokowi.

Jokowi juga mengingatkan kembali bahwa PSN yang sudah berjalan atau pun yang baru dimulai harus memberikan dampak pada upaya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, mampu mengentaskan kemiskinan mengurangi ketimpangan antar wilayah maupun ketimpangan pendapatan.

Untuk itu, harus bisa dihitung dampak dari PSN bagi penyerapan tenaga kerja maupun nilai tambah yang diciptakan bagi perekonomian daerah.

Jokowi juga meminta PSN baru juga harus mampu menopang mendukung sektor-sektor unggulan yang sedang dikembangkan oleh daerah. Jadi PSN harus betul-betul terintegrasi dengan sektor unggulan yang sedang dikembangkan oleh daerah.

"Dan hal ini selalu saya tekankan agar PSN bisa memberikan dampak yang signifikan yang nyata bagi perekonomian daerah," kata Jokowi.

(Baca juga: Pemerintah Tambah Proyek Strategis Nasional)

Terakhir, lanjut Jokowi, pemerintah harus terus mendorong keterlibatan swasta dan badan usaha untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur.

Untuk itu Jokowi meminta agar skema pembiayaan infrastruktur non pemerintah harus diatur dengan jelas sehingga mampu menarik investasi swasta.

Kompas TV Presiden Joko Widodo meresmikan rusunami di Serpong, Kota Tangerang Selatan.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tegaskan Tak Ada Arahan Istana, Golkar Sebut Koalisi Indonesia Bersatu Demi Kemaslahatan Bangsa

Tegaskan Tak Ada Arahan Istana, Golkar Sebut Koalisi Indonesia Bersatu Demi Kemaslahatan Bangsa

Nasional
Pilpres 2024 Diprediksi Munculkan 3 Poros Capres, Bergantung Sikap PDI-P

Pilpres 2024 Diprediksi Munculkan 3 Poros Capres, Bergantung Sikap PDI-P

Nasional
Gerindra soal Menentukan Koalisi: Politik Sama kayak Orang Pacaran

Gerindra soal Menentukan Koalisi: Politik Sama kayak Orang Pacaran

Nasional
Begini Kronologi UAS dan Rombongan Tak Diizinkan Masuk ke Singapura

Begini Kronologi UAS dan Rombongan Tak Diizinkan Masuk ke Singapura

Nasional
KPK Geledah Kantor Sejumlah SKPD di Pemkot Ambon

KPK Geledah Kantor Sejumlah SKPD di Pemkot Ambon

Nasional
Gerindra Belum Akan Mendeklarasikan Koalisi dalam Waktu Dekat

Gerindra Belum Akan Mendeklarasikan Koalisi dalam Waktu Dekat

Nasional
Mengenal Bawaslu, Sejarah hingga Tugas dan Wewenang

Mengenal Bawaslu, Sejarah hingga Tugas dan Wewenang

Nasional
Masa Tahanan Fakarich, Brian Edgar Nababan, dan Admin Indra Kenz di Kasus Binomo Diperpanjang

Masa Tahanan Fakarich, Brian Edgar Nababan, dan Admin Indra Kenz di Kasus Binomo Diperpanjang

Nasional
Penyidik PNS Kementerian LHK Periksa Terbit Rencana Perangin Angin di KPK

Penyidik PNS Kementerian LHK Periksa Terbit Rencana Perangin Angin di KPK

Nasional
DPR Gelar Rapat Paripurna, 76 Anggota Hadir Fisik dan Virtual 252 Orang

DPR Gelar Rapat Paripurna, 76 Anggota Hadir Fisik dan Virtual 252 Orang

Nasional
Boyamin Saiman Penuhi Panggilan KPK

Boyamin Saiman Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Dubes RI di Singapura: UAS Tidak Dideportasi, tapi Tak Diizinkan Masuk karena Tak Penuhi Kriteria

Dubes RI di Singapura: UAS Tidak Dideportasi, tapi Tak Diizinkan Masuk karena Tak Penuhi Kriteria

Nasional
Tanggapi Survei Tingkat Kepuasan Kinerja Jokowi, Begini Kata KSP

Tanggapi Survei Tingkat Kepuasan Kinerja Jokowi, Begini Kata KSP

Nasional
PPP Sebut Isu Koalisi Indonesia Bersatu Arahan Istana sebagai Imajinasi

PPP Sebut Isu Koalisi Indonesia Bersatu Arahan Istana sebagai Imajinasi

Nasional
Menteri PPPA: Umat Buddha Punya Peran Besar Ciptakan Lingkungan Aman bagi Perempuan dan Anak

Menteri PPPA: Umat Buddha Punya Peran Besar Ciptakan Lingkungan Aman bagi Perempuan dan Anak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.