Asal Muasal Penelitian Kemendikbud dan Temuan Sikap Intoleransi di Sekolah...

Kompas.com - 03/05/2017, 14:38 WIB
Kompas/WAWAN H PRABOWO Warga melintas di dekat mural yang menyuarakan semangat kebersamaan dalam perbedaan di Jalan Kramat Jaya Baru, Jakarta Pusat, Senin (31/3/2014). Mural tersebut menjadi media bagi warga sekitar untuk menjaga kerukunan dan kedamaian di tengah perbedaan suku, agama, warna kulit, dan jender.

JAKARTA, KOMPAS.com - Temuan intoleransi yang terjadi di sekolah, di mana masih ada siswa yang cenderung menolak Ketua OSIS yang berbeda agama merupakan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan (Puslitjakdikbud), Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Penelitian tersebut dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif melalui studi kasus dengan subjek siswa SMA/sederajat, guru, dan kepala sekolah dua SMA negeri dan dua SMA swasta di Kota Salatiga, Jawa Tengah, dan Kota Singkawang, Kalimantan Barat.

Penelitian ini berangkat dari permasalahan yang berkembang di lingkungan sekolah dan masyarakat di antaranya, masih kerap terjadinya perilaku intoleransi di masyarakat berupa tindakan kekerasan dan konflik sosial.

Di samping itu, masih banyak terjadi dominasi atau diskriminasi mayoritas terhadap minoritas, bahkan pemaksaan hingga terpinggirkannya hak-hak minoritas.

(Baca: Pilkada DKI Dikhawatirkan Timbulkan Intoleransi di Lingkungan Sekolah)

Permasalahan lain yang menjadi dasar penelitian yaitu munculnya paham dan tindakan radikal yang menjadi ancaman bagi keutuhan dan persatuan dan kesatuan bangsa.

Terakhir adalah kurangnya pemahaman mengenai pentingnya nilai-nilai multikultural dalam kehidupan masyarakat yang sangat plural.

Peneliti Puslitjakdikbud, Kemendikbud, Nur Berlian Venus Ali yang melakukan penelitian ini dari Juli-September 2016 mengatakan, penelitian ini dilatarbelakangi berdasarkan suvei SETARA Institute for Democracy and Peace (SIDP) tahun 2015 yaitu masih ada sikap atau persepsi siswa SMA Negeri yang tidak sesuai dengan nilai-nilai nasionalis.

(Baca: Jokowi: Jangan Takut Melawan Intoleransi dan Kekerasan)

"Sikap tersebut (yang ada dalam survei SIDP) antara lain 8,5 persen setuju dasar negara diganti dengan agama, dan 7,2 persen setuju (eksistensi) gerakan ISIS," kata Nur kepada Kompas.com, Selasa malam (2/5/2017).

Hal tersebut, kata Nur, sejalan dengan hasil survei Saiful Mujani Research Consulting tahun 2016 yang menyebutkan bahwa lima persen anak usia sekolah/kuliah mengetahui dan mendukung gerakan ISIS.

"Fakta ini tidak sejalan dengan harapan pemerintah yang dituangkan dalam berbagai kebijakan (Nawacita, UU Sisdiknas, dan lainnya)," imbuh Nur.

Temuan penelitian

Berangkat dari latar belakang masalah dan hasil survei lembaga lain tersebut, maka dilakukanlah penelitian dengan mengambil sampel studi kasus di dua kota Singkawang dan Salatiga. Kedua kota ini dipilih lantaran mewakili masyarakat multikultur dan tingkat toleransi tinggi.

Menurut Nur, temuan penelitian di Singkawang dan Salatiga, banyak praktik baik yang dilakukan sekolah dalam memelihara toleransi dan kebinekaan. Namun, ketika diminta mengisi kuesioner tentang sikap kebinekaan, masih ada sebagian siswa (sekitar 25 persen) yang merasa lebih nyaman berteman dengan yang seetnis dan seagama.

"Sedangkan dalam memilih Ketua OSIS, sekitar hampir 20 persen ragu atau setuju untuk memilih dari agama atau etnis mayoritas. Serta lebih dari 40 persen siswa, ragu dan setuju memilih pemimpin masyarakat yang seagama atau seetnis," ungkap Nur.

(Baca: Catatan Komnas HAM, Kasus Intoleransi Meningkat Setiap Tahun)

Meski demikian, hasil penelitian menunjukkan mayoritas lingkungan pendidikan di kedua wilayah itu cukup toleran terhadap perbedaan.

Hal ini ditunjukan pada jawaban atas pertanyaan seperti memberikan ucapan selamat hari raya kepada teman sekolah yang berbeda agama. Sebanyak 57,5 persen sangat setuju; 30,6 persen setuju; 10 persen ragu-ragu; 1,3 persen tidak setuju; dan 0,6 persen sangat tidak setuju.

Pertanyaan lainnya seperti OSIS sebaiknya diketuai siswa dari agama mayoritas, sebagian besar menjawab tidak setuju. Rinciannya, 36,3 persen sangat tidak setuju; 42,5 persen tidak setuju; 13,1 persen ragu-ragu; 6,3 persen setuju; 1,9 persen sangat setuju.

Selain itu, pertanyaan seperti kenyamanan dipimpin oleh seseorang dengan agama yang sama dijawab tidak setuju oleh mayoritas responden. Rinciannya yakni 16,8 persen sangat tidak setuju dan 34,8 persen tidak setuju.

Sementara 19,3 persen setuju dan 3,7 persen sangat tidak setuju. Sebanyak 25,5 persen mengaku ragu-ragu.

(Baca: Menabur Benih-benih Toleransi)

Ada tujuh pertanyaan yang ditanyakan kepada responden terkait dengan nilai kebinekaan yang mereka anut. Hasilnya, memang menunjukkan masyarakat di Singkawang dan Salatiga cukup toleran.

Namun, penelitian ini memotret masih adanya benih-benih intoleransi di lingkungan pendidikan yang perlu diatasi dengan pendidikan kebinekaan.

Benih-benih intoleransi itu tampak pada masih adanya siswa maupun guru yang menganggap Ketua OSIS harus dari agama mayoritas, pemimpin harus yang seagama, memilih teman yang seagama atau pun satu etnis, hingga tidak mengucapkan selamat hari raya kepada orang yang berbeda agama.

Penelitian itu mengungkapkan benih intoleransi ini muncul karena berbagai faktor seperti tingkat pemahaman akan nilai kebangsaan yang sempit di sekolah, penanaman nilai agama yang eksklusif, hingga faktor keluarga yang masih kuat ikatan primordialnya.


EditorSabrina Asril

Close Ads X