JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla berpendapat, organisasi masyarakat tidak perlu melaksanakan aksi pada 5 Mei 2017 mendatang.
"Bagi pemerintah, tentu (aksi unjuk rasa) itu tidak perlu," ujar Kalla di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Rabu (3/5/2017).
Namun, Kalla menyadari bahwa bagi ormas dan kelompok masyarakat tertentu, aksi unjuk rasa tersebut harus dilakukan.
"Tapi bagi orang yang mau turun ke jalan, ya merasa perlu," ujar Kalla.
Oleh sebab itu, pemerintah tetap akan mengakomodasi aksi unjuk rasa itu melalui pengamanan oleh aparat kepolisian.
"Itu bagian dari kebebasan dalam demokrasi," ujar Kalla.
(Baca: Polisi Minta Peserta Aksi 5 Mei Tak Intervensi Hakim dalam Sidang Ahok)
Kalla mengingatkan, yang penting dalam sebuah aksi unjuk rasa adalah kepatuhan terhadap peraturan. Massa pengunjuk rasa harus menyadari adanya ketentuan tersebut.
"Ada aturannya. Jamnya terbatas, jalannya terbatas, jumlahnya dibatasi. Soal keamanan, kalau melanggar, ditangkap. Silahkan saja," ujar Kalla.
"Kalau urusannya perlu tidak perlu, tentu pemerintah menganggap tidak perlu ada lagi (unjuk rasa). Tapi sulit juga kami, sebab itu ada di UU," lanjut dia.
Diberitakan, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) akan menggelar aksi unjuk rasa pada 5 Mei 2017 di depan Mahkamah Agung. Aksi itu dilakukan menjelang hakim akan menjatuhkan vonis bagi terdakwa perkara dugaan penodaan agama, Basuki Tjahaja Purnama pada 9 Mei 2017.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Rikwanto mengingatkan para peserta aksi untuk tidak mengintervensi vonis hakim.
"Prinsipnya pengadilan itu independen, tidak boleh diintervensi. Demonstrasi juga perlu dibatasi," ujar Rikwanto di Kompleks Mabes Polri, Selasa (2/5/2017).
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
