Koreksi Kebijakan Susi, Jokowi Bolehkan Cantrang hingga Akhir 2017

Kompas.com - 03/05/2017, 12:20 WIB
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat meninjau pesisir Desa Hakatutobu, Kecamatan Pomala, Kabupaten Kolaka Dok/KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat meninjau pesisir Desa Hakatutobu, Kecamatan Pomala, Kabupaten Kolaka
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menghadap Presiden Joko Widodo, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (3/5/2017).

Susi berkonsultasi terkait kebijakannya soal larangan penggunaan cantrang yang mendapatkan protes dari para petani.

"Dari hari Minggu saya sudah memohon waktu dan arahan dari Presiden. Kita perpanjang (penggunaan) cantrang sampai akhir 2017. Dan itu terutama untuk wilayah Jateng saja," kata Susi usai menghadap Jokowi.

(baca: Jokowi Minta Susi Percepat Distribusi Alat Pengganti Cantrang)

Dengan perpanjangan ini, maka peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan nomor 2 Tahun 2015 tentang larangan cantrang ditunda pemberlakuannya hingga akhir tahun.

Susi memastikan, dalam masa waktu perpanjangan ini, alat pengganti cantrang untuk menangkap ikan akan terus didistribusikan kepada para nelayan yang memiliki ukuran kapal dibawah 10 growth ton.

Namun, alat pengganti cantrang memang tidak diberikan secara cuma-cuma kepada nelayan dengan kapal besar.

"Yang besar kan bisa nanti asistensi dengan perbankan," kata Susi.

(baca: Saat Menteri Susi Bacakan Satu Per Satu SMS dari Nelayan)

Data dari Kantor Staf Kepresidenan mencatat, hingga April 2017, baru sebanyak 605 nelayan dan 3 koperasi nelayan di seluruh Indonesia yang sudah mendapatkan alat penangkap ikan yang diperbolehkan KKP.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kontras: Keberpihakan Glenn Fredly Terhadap Kemanusiaan dan HAM Jelas

Kontras: Keberpihakan Glenn Fredly Terhadap Kemanusiaan dan HAM Jelas

Nasional
Kemenkes: Jika Bikin APD Harap Ikuti Aturan Spesifikasinya

Kemenkes: Jika Bikin APD Harap Ikuti Aturan Spesifikasinya

Nasional
Tambah 4, Total Pasien Positif Covid-19 di Cilacap 8 Orang

Tambah 4, Total Pasien Positif Covid-19 di Cilacap 8 Orang

Nasional
ASN yang Nekat Mudik Kena Sanksi Tak Naik Gaji hingga Turun Pangkat

ASN yang Nekat Mudik Kena Sanksi Tak Naik Gaji hingga Turun Pangkat

Nasional
Glenn Fredly dan Keberpihakannya pada Keluarga Korban Pelanggaran HAM

Glenn Fredly dan Keberpihakannya pada Keluarga Korban Pelanggaran HAM

Nasional
Kamis Malam Ini, PBNU Gelar Doa Bersama dan Pertobatan Global secara Online

Kamis Malam Ini, PBNU Gelar Doa Bersama dan Pertobatan Global secara Online

Nasional
Komnas HAM Minta Pemerintah Lebih Gencar Sosialisasi Pemakaman Jenazah Covid-19

Komnas HAM Minta Pemerintah Lebih Gencar Sosialisasi Pemakaman Jenazah Covid-19

Nasional
Kebutuhan Sangat Tinggi, Kemenkes Berharap Ketersediaan APD Tetap Terjaga Selama Pandemi Covid-19

Kebutuhan Sangat Tinggi, Kemenkes Berharap Ketersediaan APD Tetap Terjaga Selama Pandemi Covid-19

Nasional
UPDATE 9 April: Bertambah 16, RSD Wisma Atlet Rawat 334 Pasien Covid-19

UPDATE 9 April: Bertambah 16, RSD Wisma Atlet Rawat 334 Pasien Covid-19

Nasional
Polri Imbau Pelaku Usaha APD Patuhi Undang-undang atau Terancam Pidana

Polri Imbau Pelaku Usaha APD Patuhi Undang-undang atau Terancam Pidana

Nasional
Glenn Fredly dan Jejak Langkahnya Perjuangkan Hak Asasi Manusia...

Glenn Fredly dan Jejak Langkahnya Perjuangkan Hak Asasi Manusia...

Nasional
Fokus TNI AU hingga 2024, Melengkapi Alutsista dan Pengembangan Organisasi

Fokus TNI AU hingga 2024, Melengkapi Alutsista dan Pengembangan Organisasi

Nasional
Rayakan HUT TNI AU Terakhir sebagai Prajurit Aktif, Ini Pesan KSAU untuk Generasi Penerus

Rayakan HUT TNI AU Terakhir sebagai Prajurit Aktif, Ini Pesan KSAU untuk Generasi Penerus

Nasional
KSAU Sebut Perayaan HUT ke-74 TNI AU Digelar Sederhana

KSAU Sebut Perayaan HUT ke-74 TNI AU Digelar Sederhana

Nasional
Menag: Jemaah Harus Lunasi Dana Haji 2020, Bisa Diambil jika Tak Jadi

Menag: Jemaah Harus Lunasi Dana Haji 2020, Bisa Diambil jika Tak Jadi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X