Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PSI Dukung "Presidential Threshold" Dihapus agar Muncul Banyak Capres

Kompas.com - 03/05/2017, 10:46 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Solidaritas Indonesia mendukung ambang batas pengajuan calon presiden atau Presidential Threshold dihapuskan dari Rancangan Undang-Undang Pemilu.

“Dengan ditiadakannya ketentuan PT, maka semua partai politik berhak untuk mengajukan pasangan capres, termasuk partai-partai baru,” kata Ketua Umum PSI Grace Natalie dalam keterangan tertulisnya, Rabu (3/5/2017).

Saat ini, dari 10 fraksi di DPR, 7 di antaranya menghendaki Pemilu 2019 berlangsung tanpa adanya ambang batas pengajuan calon presiden, atau presidential threshold (PT) nol persen.

(baca: PSI Dukung Jokowi Maju dalam Pilpres 2019)

Hanya 3 fraksi yang menolak dan menghendaki PT tetap 20 persen, yaitu PDI-P, Golkar, dan NasDem.

PSI mengapresiasi sikap ketujuh fraksi tersebut. Sebab, sejak awal pembahasan RUU Pemilu, PSI menolak adanya syarat PT.

“PSI berpegangan pada Putusan MK bahwa Pemilu 2019 berlangsung serentak, dengan sendirinya PT tidak diperlukan lagi,” kata Grace.

(baca: Yusril Sebut Usulan "Presidential Threshold" 20-25 Persen Tak Relevan)

PSI juga menganggap dasar PT 20 persen dalam RUU tidak lagi relevan. Sebab, syarat PT itu mengacu pada hasil Pemilu Legislatif 2014.

Padahal dinamika politik jelas sudah berubah, begitu pula dengan proses dan tahapan pemilu Pemilu 2019.

Grace menambahkan, banyak kalangan menganggap PT nol persen akan memunculkan terlalu banyak capres.

(baca: "Presidential Threshold" dan Kekhawatiran Munculnya Banyak Capres)

Namun dalam praktiknya, ia meyakini akan terbentuk koalisi antar-parpol, sehingga mengurangi jumlah capres.

“Pertimbangannya, tokoh-tokoh yang diajukan mempunyai elektabilitas tinggi, tidak saja berpeluang menang tetapi juga mendongkrak perolehan suara parpol,” jelas Grace.

Desain pemilu serentak diperkirakan memberi coat tail effect dan memperkuat sistem presidensial.

Kalaupun tidak ada capres yang bisa meraih suara yang cukup besar dan merata, bisa saja digelar putaran kedua.

PSI berharap KPU dapat merancang teknis pemilu yang lebih sederhana, tidak banyak menghabiskan waktu, tenaga dan biaya, serta mengurangi potensi konflik.

“PSI menekankan bahwa substansi pemilu lebih penting, yaitu sebagai sarana untuk menghasilkan calon-calon pemimpin yang berkualitas,” kata Grace.

Belakangan, lanjut Grace, nama-nama yang beredar sangat sedikit. Padahal banyak tokoh yang punya potensi untuk diajukan sebagai capres.

Menurut Grace, dihapuskannya syarat pengajuan capres-cawapres membuat pemilu jadi menarik dan partisipisi politik diharapkan meningkat.

“Publik disuguhkan banyak calon bagus, tokoh-tokoh seperti Ridwan Kamil, Risma dan Nurdin Abdullah saya kira layak dicalonkan,” ucap Grace.

Kompas TV Capres-Cawapres Jadi Godaan Paslon Pemimpin Jakarta?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com