Kompas.com - 03/05/2017, 10:13 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Keadilan Sejahtera yang menjabat Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, merupakan satu dari 26 pengusul hak angket DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Akan tetapi, sikap Fahri dianggap tak mewakili sikap Fraksi PKS. Bahkan, Presiden PKS menganggap tanda tangan dukungan yang diberikan Fahri hanya akan-akalan.

Ia menganggap langkah Fahri bukan bagian dari kebijakan Fraksi PKS di DPR, melainkan inisiatif pribadi.

PKS menolak usulan hak angket dan mengklaim tidak ada satu pun kadernya yang mendukung hak angket.

"Sedih kader-kader membaca betapa lemahnya pengertian hukum dari para pimpinan ini. Itulah sebabnya saya katakan mereka sudah tidak layak memimpin partai," ujar Fahri, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/5/2017).

(Baca: Ramai-ramai "Balik Badan" Tolak Hak Angket KPK)

"Kalau partai mau jadi besar, bukan mereka yang pimpin. Sebab fatal pandangan-pandangan hukumnya itu. Enggak ngerti konstitusi, enggak ngerti negara. Terus kita mau ke mana?" lanjut dia.

Soal pemecatan sebagai kader partai, Fahri berpegang pada putusan hukum.

Pengadilan menyatakan pemecatan tersebut tidak sah sehingga Fahri berkeyakinan masih sah sebagai kader PKS. Namun, PKS seolah mengabaikan hal itu.

(Baca: Presiden PKS: Itu Akal-akalan Fahri Hamzah Saja...)

"Tiba-tiba mereka hidup di negara sendiri. Termasuk kawan saya yang suka sosialisasi empat pilar, itu seperti hidup di negara sendiri dan mengatakan ini (pemecatan) sudah final. Lho, final itu bukan di PKS, tapi dalam negara," papar Fahri.

Ia menegaskan, dalam konstitusi negara, ada aturan tegas yang harus dipatuhi. Demikian pula soal pemecatan dari partai.

(Baca: Pelemahan KPK dengan Hak Angket Bisa Sia-sia, jika...)

"Menurut saya ini jelek sekali, merugikan kader-kader di bawah. Kader-kader komplain kepada saya kok Pimpinan PKS seperti tidak mengerti hukum, seperti tidak mengerti di atas partai ada negara dan hukum negara yang harus kita hormati," ujar Fahri.

Kompas TV Cepatnya palu pimpinan sidang diketuk oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah membuat sebagian anggota DPR protes.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Sulitnya Koalisi Nasdem-Demokrat-PKS | Kombes Ade Ary Jadi Kapolres Jaksel

[POPULER NASIONAL] Sulitnya Koalisi Nasdem-Demokrat-PKS | Kombes Ade Ary Jadi Kapolres Jaksel

Nasional
Lembaga Peradilan Tertinggi di Indonesia

Lembaga Peradilan Tertinggi di Indonesia

Nasional
Lembaga yang Berperan Menjaga Kehormatan dan Keluhuran Hakim

Lembaga yang Berperan Menjaga Kehormatan dan Keluhuran Hakim

Nasional
Tanggal 28 September Hari Memperingati Apa?

Tanggal 28 September Hari Memperingati Apa?

Nasional
IPW Duga Pelecehan Putri Candrawathi untuk Ringankan Hukuman Mati Kasus Pembunuhan Brigadir J

IPW Duga Pelecehan Putri Candrawathi untuk Ringankan Hukuman Mati Kasus Pembunuhan Brigadir J

Nasional
IPW Ungkap Dugaan Aliran Uang Konsorsium 303 ke Oknum Polisi

IPW Ungkap Dugaan Aliran Uang Konsorsium 303 ke Oknum Polisi

Nasional
Poros Koalisi PKB-Gerindra-PDI-P dinilai Tak Mudah Terwujud

Poros Koalisi PKB-Gerindra-PDI-P dinilai Tak Mudah Terwujud

Nasional
Ribuan Massa Akan Unjuk Rasa di Depan Gedung DPR Besok, Peringati Hari Tani Nasional

Ribuan Massa Akan Unjuk Rasa di Depan Gedung DPR Besok, Peringati Hari Tani Nasional

Nasional
KSAL Lepas 90 Prajurit dan PNS TNI AL Berangkat Umrah

KSAL Lepas 90 Prajurit dan PNS TNI AL Berangkat Umrah

Nasional
Tanggapi Eksepsi Surya Darmadi, Jaksa Sebut Kerugian Negara Masuk dalam UU Tipikor

Tanggapi Eksepsi Surya Darmadi, Jaksa Sebut Kerugian Negara Masuk dalam UU Tipikor

Nasional
KPK Wanti-wanti Kuasa Hukum Lukas Enembe, Tak Segan Pidanakan bila Rintangi Penyidikan

KPK Wanti-wanti Kuasa Hukum Lukas Enembe, Tak Segan Pidanakan bila Rintangi Penyidikan

Nasional
'Pesona' PKB dan Cak Imin, Pilih Puan atau Prabowo?

"Pesona" PKB dan Cak Imin, Pilih Puan atau Prabowo?

Nasional
Jubir Kementerian ATR: Konflik Tanah Suku Anak Dalam Berlangsung 22 Tahun Diselesaikan Hadi Tjahjanto

Jubir Kementerian ATR: Konflik Tanah Suku Anak Dalam Berlangsung 22 Tahun Diselesaikan Hadi Tjahjanto

Nasional
Jubir Menteri ATR/BPN Tak Yakin Bisa Berantas Mafia Tanah di Sisa Jabatan Presiden Jokowi

Jubir Menteri ATR/BPN Tak Yakin Bisa Berantas Mafia Tanah di Sisa Jabatan Presiden Jokowi

Nasional
KPK Belum Dapat Informasi Pasti Terkait Kondisi Kesehatan Lukas Enembe

KPK Belum Dapat Informasi Pasti Terkait Kondisi Kesehatan Lukas Enembe

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.